Bawaslu Jabar Desak Nur Mahmudi Segera Cairkan Anggaran Kerja Panwaslu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi untuk segera mencairkan anggaran kerja Panwaslu (istimewa).
Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi untuk segera mencairkan anggaran kerja Panwaslu (istimewa).

Depoklik.com – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herminus Koto mendesak Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk segera melakukan pencepatan pencairan anggaran kerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok sebesar Rp 9,5 miliar yang diajukan tersebut.

Pasalnya, keterlambatan pencairan dana itu melanggar ketetapan KPU Pusat terkait batas waktu pencairan kegiatan Pilkada pada 3 Juni 2015, lalu. Dan itu juga yang nanti akan memperlambat sistem pemberian honor petugas Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawal Lapangan (PPL) serta pembayaran sewa gedung kantor.

“Ini sudah terlambat dari ketetapan KPU Pusat. Sudah kami pertanyakan keterlambatan pencairan dana Panwaslu Kota Depok ke wali kota,” kata Herminus usai mengikutu seminar Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Kepala Bupati/Wali Kota Langsung Serentak, di Hotel Santika, Depok, Jumat, 5 Juni 2015.

Menurutnya, anggaran yang diajukan Panwaslu Depok tersebut sebesar Rp 9,5 miliar dari Rp 11 miliar ke Pemkot terlampau kecil sekali. Hal itu mengingat cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk hampir 2 juta jiwa membutuhkan jumlah Panwascam yang banyak.

“Terbilang sangat kecil, karena yang harus diawasi sangat banyak. Memang tidak mudah menentukan anggaran ini, tetapi itu melihat kesanggupan dari daerah masing-masing,” ujar Herminus.

Lebih lanjut, kata Herminus, keterlambatan pencairan anggaran kerja Panwaslu Depok oleh wali kota karena adanya diskresi anggaran pemerintah daerah terkait perubahan pilkada serentak yang ditetapkan oleh DPR RI. Sehingga, naskah pencairan hibah daerah (NPHD) pada 2016 itu pun berubah dan dimajukan pada 2015.

“Alasannya memang benar ada perubahan anggaran, karena pelaksanaannya dimajukan satu tahun sebelumnya. Kami pun sangat mengerti dengan kondisi ini, tetapi Depok masa tidak bisa memberikan anggaran itu,” tegasnya.

Keterlambatan pencairan anggaran itu pun, kata Herminus, membuat Depok berada diperingkat pertama di kota/kabupaten se-Jawa Barat yang terlambat melakukan pencairan anggaran kerja Panwaslu. Kemudian disusul Bekasi serta beberapa kota lain. Karena itu mereka berharap, bupati/wali kota di kota tersebut segera menyelesaikan persoalan leterlambatan pencairan anggaran kerja Panwaslu yang sudah diajukan.

Sumber: indopos.co.id

Recommended For You

About the Author: fredrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *