Belum Berizin, Pemkot Depok Sulit Mendata Fasos-Fasum dari Pengembang

Ilustrasi-DPPKA Kota Depok belum dapat mendata jumlah fasos-fasum dari pengembang karena masih banyaknya pengembang yang belum memiliki izin dalam membangun perumahan (istimewa).
Ilustrasi-DPPKA Kota Depok belum dapat mendata jumlah fasos-fasum dari pengembang karena masih banyaknya pengembang yang belum memiliki izin dalam membangun perumahan (istimewa).

Depoklik.com – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengaku belum dapat mengambil semua fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari ratusan pengembang perumahan. Karena masih banyak pengembang perumahan itu yang belum mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ke dinas terkait. Akibatnya, ribuan meter lahan tersebut tidak dapat difungsikan sebagai sarana bagi warga.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA Kota Depok, Satibi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum dapat mendata jumlah fasos-fasum dari pengembang perumahan. Kesulitan pendataan itu karena maraknya pengembang perumahan nakal yang belum mengantongi perizinan namun telah melaksanakan pembangunan. Sehingga, untuk mendata seluruh fasos-fasum yang harus dijadikan aset Pemkot Depok itu belum dapat dipenuhi.

“Memang kami belum dapat mendata pengembalian fasos-fasum itu dari pengembang perumahan. Yang terdata adalah pengembang perumahan yang sudah punya IMB saja. Tugas kami hanya mendata saja, tetapi untuk mengambilnya itu urusan dinas terkait,” kata Satibi, Rabu 3 Juni 2015.

Menurutnya, kebutuhan akan fasos-fasum dari pengembang perumahan oleh Pemkot Depok sangat diperlukan. Sebab, pembangunan sarana layanan publik saat ini sangat minim karena keterbatasan lahan akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga untuk melengkapi pertamanan, sarana ibadah, pemakaman, sekolah, jalan lingkungan tidak dapat tersedia.

“Tidak mungkin dialihkan ke lokasi lain, sekarang laju pembangunannya menghabiskan lahan. Nah ini yang tidak dipahami pengembang perumahan. Maka dari itu baru sedikit fasos-fasum yang dapat kami data,” ujarnya.

Data yang dimiliki DPPKA Kota Depok jumlah aset fasos-fasum sampai tahun 2014 terdata hanya 127 pengembang perumahan yang memberikan lahan ke Pemkot Depok. Dari pengembang ini fasos-fasum yang dijadikan aset milik pemerintah daerah ini seluas 6.169.621,88 meter persegi lahan. Di antaranya, pemakaman, lapangan, tanah, bangunan serba guna, dan gedung kelurahan serta kecamatan.

Lebih lanjut, Satibi menjelaskan, pengembalian fasos-fasum oleh pengembang perumahan ke Pemkot Depok itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengaturan Aset. Dalam aturan itu, kata dia, dari 100 persen lahan yang digunakan untuk membangun perumahan komersil, sebesar 40 persen harus digunakan untuk fasos-fasum. Sedangkan, pengembang hanya boleh menjual 60 persen dari lahan.

“Belum semuanya memiliki sertifikat, namun pada dasarnya lahan fasos fasum menjadi milik pemkot. Soalnya sudah terjamin dalam peraturan,” jelasnya.

Karena persoalan itu, lanjut Satibi, pihaknya masih menunggu data dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) menyerahkan data pengurusan IMB dari pengembang perumahan. Dari data itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP mengambil aset tersebut dari pihak ketiga. Pihaknya menilai jika hal itu dapat dilakukan maka fasos-fasum dari pengembang perumahan yang ada bisa segera diselesaikan.

“Ya kalau pengembang yang belum punya IMB dapat disegel. Pasti aset ini akan rampung jika data jumlah pengembang diberikan. Ini yang masih kami koordinasikan agar permasalahan fasos-fasum bisa terpecahkan atau terjawab,” pungkasnya.

Sumber: indopos.co.id

Recommended For You

About the Author: fredrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *