Dana Perawatan Kompleks Balai Kota Depok Rp 3 M Per Tahun

Dana perawatan dan pemeliharaan Kompleks Balai Kota Depok mencapai Rp 3 miliar per tahun (istimewa).
Dana perawatan dan pemeliharaan Kompleks Balai Kota Depok mencapai Rp 3 miliar per tahun (istimewa).

Depoklik.com – Dana perawatan dan pemeliharaan kawasan dan gedung di area Kompleks Pemerintahan Balai Kota Depok di Jalan Margonda Raya, mencapai sekitar Rp 3 miliar per tahun.

Walaupun begitu, dana itu tidak mencakup perawatan sejumlah konstruksi bangunan yang ada dan hanya sebatas pengecatan dan pembersihannya saja.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Depok Manto, Jumat (5/6).

Menurut Manto, dana pemeliharaan yang dimaksudkannya itu tidak termasuk untuk perawatan kanopi di Gedung Dibaleka I yang akhirnya ambruk, Selasa, 2 Juni 2015 malam lalu.

Ia mengatakan, di tahun 2015 sampai awal Juni ini, dari Rp 3 miliar anggaran pemeliharan kawasan Kompleks Balaikota Depok, sudah Rp 900 juta yang dikeluarkan atau terserap guna perawatan kawasan.

Dana itu, kata dia, di antaranya digunakan untuk mengubah bangunan kantin di Balai Kota Depok menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Selain itu, juga untuk pengecatan masjid dan beberapa bangunan lain di area Kompleks Balai Kota ditambah dengan membuat puluhan sumur resapan.

“Juga untuk membuat Unit Pengolahan Sampah di Balai Kota. Untuk kantin yang kami pugar menjadi RTH, sebenarnya kami kembalikan lagi fungsi lahannya. Sebab sesuai RTRW-nya lahan di mana kantin itu untuk RTH,” kata Manto.

Ia menjelaskan, perawatan dan pemeliharaan yang dilakukannya ada yang bersifat rutin dan aksidental.

“Yang rutin misalnya untuk pemeliharaan lift dan genset di semua gedung di Kompleks Balai Kota Depok. Ini harus dilakukan tiga bulan sekali, termasuk perawatan pendingin ruangan dan lainnya,” ujarnya.

Untuk yang aksidental, kata dia, juga dilakukan asal tidak merubah konstruksi bangunan.

“Pengerjaannya dilakukan dengan tunjuk langsung. Namun harus melalui mekanisme di mana bagian gedung yang rusak diinventarisasi dan menugaskan konsultan perencanaan pemeliharaan. Setelah itu, besaran rancangan anggaran biaya bisa ditentukan. Bagian Umum Setda Pemkot akan menunjuk rekanan yang melakukan pengerjaaan. Proses mekanisme ini paling lama 3 minggu,” tuturnya.

Menurut Manto, perbaikan dengan penunjukan langsung dilakukan jika besaran rancangan anggaran biaya yang ditentukan besarannya Rp 200 juta ke bawah.

“Sementara untuk biaya di atas Rp 200 juta, akan menjadi kewenangan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Depok dan melalui proses lelang,” katanya.

Sumber: wartakota.tribunnews.com

Recommended For You

About the Author: fredrick

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *