fbpx

DKR: Dinkes Depok Ogah Transparan Soal Data Jamkesda

Roy Pangharapan (kiri), Ketua DKR Depok. (foto: GS)

Meski sudah didesak berulang kali, rupanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, belum juga menempelkan data peserta Jamkesda di tiap Kantor Kecamatan maupun Kelurahan. Sebelumnya, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok sempat beraudiensi dengan Dinkes Depok di gedung Balaikota, namun hasilnya nihil.

Kedatangan DKR ini dalam rangka menuntut transparansi data Jamkesda, agar warga miskin di Depok tahu akan haknya, serta terhindar dari praktek komersialisasi Jamkesda. Tuntutan transparansi data Jamkesda itu, sesuai tuntutan DKR, wajib ditempel di tiap kecamatan dan kelurahan agar bisa dikontrol oleh setiap elemen masyarakat.

Selama ini, DKR kerap menerima laporan kepesertaan Jamkesda yang cenderung dikuasai kekuatan politik tertentu, serta prakteknya yang diskriminatif terhadap warga miskin.

Ketua DKR, Roy Pangharapan, menegaskan bahwa selama ini pihaknya masih menunggu karena Dinkes berdalih masih melakukan pendataan ulang Jamkesda untuk Tahun 2013. Pihaknya, masih akan bersabar meskipun selama ini diakuinya Dinkes Depok terkesan tertutup, meskipun ini menyangkut hak warga miskin.

“Jangan sampai, nanti muncul asumsi di masyarakat Dinkes itu pilih kasih soal Jamkesda, atas dasar warna politik atau kedekatan dengan pejabat tertentu,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Roy, salah seorang pejabat Dinkes pernah berkilah bahwa bila nanti pengumuman Jamkesda ditempel di papan pengumuman di kecamatan dan kelurahan, akan memakan biaya tambahan berupa fotokopi. Keluarnya pernyataan tersebut, lanjut Roy, sangat disayangkan terlebih keluar dari mulut seorang pejabat di lingkungan Dinkes Depok.

“Masa Dinkes duit Fotokopi aja hitung-hitungan. Ini masalah transparansi dan informasi publik. Rakyat miskin pemegang Jamkesda harus tahu haknya. Kami akan tunggu janji Dinkes, kami akan tagih janji mereka yang akan memasang data Jamkesda. Apa susahnya sih,” tutupnya.

Gatot Suherman

Leave a Comment