fbpx

Hujan Kritik Kepada Pemkot Depok Warnai Sidang Paripurna

Sidang Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar hari ini, Jumat (30/11) juga diwarnai dengan kritik untuk Pemerintah Kota Depok. Ada beberapa hal yang terlewatkan dan menunjukkan ketidakseriusan Pemkot dalam menyusun rencana kerja.

Saat penyampaian hasil badan anggaran (Banggar) dalam sidang paripurna persetujuan RAPBD Tahun 2013, hujan kritik mulai disampaikan. Pemaparan oleh Anggota Komisi B, Ervan Teladan,di hadapan para anggota dewan dan undangan yang hadir.

Beberapa kritikan yang disampaikan di antaranya terkait tingkat keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kerap tidak lengkap. Selain itu, kalkulasi RKA disinyalir seringkali tidak melalui perhitungan kuantitatif yang matang.

Dalam pemaparannya, Ervan Teladan mendesak Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail untuk menekan efisiensi anggaran terutama biaya atau cost untuk belanja pegawai, ATK, dan perjalanan dinas. Selain itu, ia juga mengkritisi beberapa OPD yang justru tidak hadir dalam sidang paripurna. Hal ini menujukkan ketidakseriusan Pemkot dalam menilai agenda yang penting kali ini.

“Sebagai catatan, Wali Kota harus menindak tegas OPD yang absen,” ujarnya.

Kritik lainnya, terkait kualitas pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Bimasda, pelayanan diskriminatif terkait Jamkesda bagi warga kurang mampu, kinerja RSUD, serta wajah sarana dan prasarana pendidikan di Depok.

Pengawasan pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan fisik, serta pelayanan jamkesda, dinilai tidak berjalan selama ini.

“Padahal, sebagai contoh kasus jamkesda. Berulangkali dinkes rapat dengan dewan terkait aduan warga, namun masih belum ada perubahan,” tutupnya.

Gatot Suherman
Foto: GS

Leave a Comment