fbpx

Pengusaha Depok Keluhkan Iklim Investasi di Depok

[caption id="attachment_20062" align="alignnone" width="1028"] Foto : Ist[/caption]

Kota Depok yang dikenal mempunyai visi misi sebagai Kota Jasa, Perdagangan, dan Industri ternyata bukanlah kota yang nyaman untuk pengusaha. Pengusaha Depok rupanya mengeluhkan rumitnya sistem birokrasi serta sikap pemerintah kota yang tampak acuh terhadap keberadaan pengusaha lokal Depok.

Pengusaha real estate asal Depok, Pradi Supriatna, Jumat (8/2), mengungkapkan masih banyak ditemukan birokrat Depok yang meminta dilayani masyarakat. Padahal, mereka seharusnya menjadi pelayan masyarakat.

Ditambah lagi, ungkap dia, Pemkot Depok justru seperti mengabaikan keberadaan stakeholder mulai para kontraktor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pemilik kendaraan dalam Organisasi Angkutan Kendaraan (Organda), dan masih banyak lagi. “Organisasi itu harusnya dimaksimalkan sebagai penyaring. Mereka yang menjadi filter penggunaan APBD,” kata dia.

Dicontohkan Pradi, hasil pembangunan infrastruktur jalan menjadi bukti. Kualitas menurun dan kontraktor banyak kabur meninggalkan pekerjaannya sebagai indikasi ketidakberesan birokrasi.

Hal senada diungkap Ketua Hipmi, Mustofa . Pemkot Depok, katanya, belum maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya terutama produk lokal mulai proses produksi sampai pemasaran berupa etalase. “Visi misi Depok sebagai Kota Jasa, Perdagangan, dan Industri sudah bagus. Tetapi rupanya hanya dalam tataran teori. Sedangkan praktiknya tidak didukung karena adanya birokrasi berbelit dan aparatur yang bermental minta dilayani,” tegas Ketua Hipmi periode 2013-2016 itu.

Sebelumnya, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengaku selalu berupaya meningkatkan produk lokal untuk mendongkrak ekonomi menengah bawah dan berencana menetapkan wilayah ekonomi atau zona ekonomi. Salah satunya melalui UKM Centre Depok, pameran-pameran industri kreatif seperti kuliner melalui One Day No Rice, UKM dan lainnya.

Icha/MI

Iklim Tak Nyaman, Investor Enggan Tanamkan Modal di Depok

Sebagai kota berkembang, Depok terus menunjukkan perkembangan pembangunan. Hal itu tak lepas dar investasi. Sayang, iklim investasi di Depok tak senyaman kota lain. Penyebabnya tak lain karena perizinan dan birokrasi lamban.

Sebagai kota yang memiliki visi menjadi pusat kota jasa dan perdagangan, ternyata belum sepenuhnya membuka pintu lebar bagi penanam modal. Setidaknya, dari 10 investor di Depok hanya satu yang mengaku kondusif dan selebihnya berkeluh kesah.

Pernyataan tersebut dibenarkan Komisaris Utama Duta Residence, Edy Faisal. Dia menilai harus ada pembenahan dalam investasi. Menurutnya, iklim investasi di Depok belum kondusif.

“Kita memang belum mengadakan survei tentang investasi di Depok. Namun, dari pengalaman di lapangan kebanyakan para investor mengeluh saat akan menanamkan modalnya di Depok. Mulai dari perizinan, birokrasi dan lainnya,” terangnya, Minggu (3/2).

Untuk itu, lanjutnya, Pemkot Depok harus melakukan pembenahan dan penataan secara terstruktur. Padahal, imbuhya, sebagai kota satelit potensi ekonomi di Depok masih banyak belum digarap, seperti industri kreatif, kuliner dan sebagainya.

Terlebih lagi, lanjutnya, pelaku usaha lokal tidak mendapatkan perlindungan dan pengutamaan. Sebab, selama ini lebih banyak pelaku usaha dari luar yang berperan membangun Depok. Padahal, pelaku usaha lokal saat membayarkan pajak pasti ke Depok.

“Pemkot Depok belum bisa menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Memang inflasi tinggi bisa juga dipengaruhi oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Tapi, perlu diingat yang punya daya beli tinggi dan yang memainkan perputaran uang justu dari luar. Kalau mau kondusif ya harus ada pembenahan,” paparnya.

Edy mengungkapkan, untuk menciptakan iklim yang kodusif harus memberdayakan kekuatan menengah ke bawah. Di antaranya, dengan membuka lowongan pekerjaan dan lainnya.

Selain itu, pemberdayaan pelaku usaha lokal harus diutamakan. Sebab, selama ini tidak ada pembinaan, seperti alih teknologi bagi pelaku lokal.

“Kita melihat selama ini Pemkot belum banyak mendorong pengutan lokal. Padahal, bila disparitas terlalu jauh juga memiliki dampak yang tidak baik seperti timbulnya tidak kriminal,” jelasnya.

Hal senada diutarakan mantan Wakil Wali Kota Depok, Yuyun Wirasaputra. Dia menilai Pemkot Depok kurang memperhatikan pelaku usaha lokal.
Sebenarnya dengan melibatkan putra daerah bisa diharapkan mengerjakan pembangunan, seperti pengerjaan proyek infrastruktur lebih optimal. Sebab, secara psikologis akan lebih bertanggungjawab dalam pengerjaan proyek.

“Kita berharap agar putra daerah atau pengusaha lokal bisa diberdayakan dalam pembangunan Kota Depok. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar, seperti direkrutnya pekerja yang juga merupakan upaya pemberantasan pengangguran,” ujarnya.

Icha
Foto: ist

Pengusaha UMKM Sering Terganjal BI Checking

Bank merupakan salah satu tumpuan pengusaha khususnya UKM dalam mendapatkan modal. Meski bank memiliki banyak kemudahan untuk menggelontorkan uangnya, ternyata masalah ada di pengusaha itu sendiri. Pengusaha kerap terganjal BI Checking saat ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank.

Relationship Manager Commercial Lending BTN cabang Depok, Agus Sugianto mengatakan, pengajuan untuk mendapatkan KUR sangat tinggi. Namun, pengusaha banyak memiliki masalah di bank sebelumnya.

“Jadi, saat dilakukan BI Checking mereka tidak lulus,” terangnya, Senin (24/9). Agus menambahkan, pengusaha banyak yang tidak bisa membayar agunan. Padahal, bunga KUR sangat rendah. Meski banyak kemudahan yang diberikan bank terutama untuk mereka yang ingin membuka usaha, respon masyarakat tetap rendah.

Icha
Foto: ist.

Tahun Depan, Properti Jadi Fokus KUR Bank BTN Depok

Geliat usaha properti di Depok membuat Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Depok tertarik untuk memfokuskan program kredit usaha rakyat (KUR) di bidang itu. Rencananya fokus tersebut akan mulai dijalankan pada tahun depan.\r\n\r\nRelationship Manager Commercial Lending BTN cabang Depok, Agus Sugianto mengatakan, usaha properti yang akan dibidik di antaranya usaha mabel, material, toko kayu, pembuatan batako, dan batu bata merah.\r\n\r\n”Usaha properti lebih sesuai dengan visi BTN,” terangnya, Senin (24/9).\r\n\r\nSebelumnya BTN cabang Depok teralh memberikan total pinjaman Rp 19 miliar kepada bidang usaha kecil, selain properti. Beberapa jenis usaha yang telah mendapat KUR dari BTN ialah jenis usaha di sektor barang, jasa, dan sektor riil.\r\n\r\n”Sementara untuk tahun ini, kami targetkan memberi pinjaman kepada pengusaha kecil potensial hingga Rp 24 miliar,” tandasnya.\r\n\r\nIcha\r\n\r\nFoto: ist.

Banyak Berita Miring, Iklim Investasi Depok Ikut Negatif

Akhir – akhir ini, banyak berita miring soal Kota Depok. Mulai dari banyaknya kasus kriminal anak-anak baik pelaku atau pun korban,  kasus bom dan teroris, hingga tawuran pelajar. Hal itu tentu berdampak negatif bagi iklim investasi.\r\n\r\nDirektur Utama PT Puri Dibya Property Margo City, Johannes Irawan mengharapkan kondisi dan citra Depok yang lebih baik. “Saya sudah masuk ke Depok sejak 1991, UI baru mulai dibangun tahun 86-87. Dulu banyak masyarakat Jakarta memandang sebelah mata tentang Depok, bahkan ada guyonan Belanda Depok,” ujarnya dalam acara Halal Bihalal dengan Pokja Wartawan Depok di Margo City, Rabu (19/09).\r\n\r\nNamun kini, lanjut Johannes, lebih dari lima apartemen dibangun di Depok. Belum lagi banyaknya universitas ternama, semestinya membuat image K Depok sebagai lokomotif ekonomi dekat dengan ibu kota lebih terangkat.\r\n\r\n”Pemberitaan Depok kan negatif, ada terorislah, ini tugas bangun bersama image negatif balik ke image positif. Bad news is a good news, tapi kita tetap punya tanggung jawab bangun yang positif. Banyak tokoh nasional juga bermukim di Depok,” paparnya.\r\n\r\nIcha\r\n\r\nFoto: Icha

Perbankan Diminta Dukung Sektor UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor terpenting dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Namun sayang, kurangnya modal kerap mejdai batu sandungan bagi mereka untuk terus mengembangkan usahanya. Bank sebagai salah satu sumber dana dimnta untuk mendukung pengembangan UMKM.

Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Depok, Mursyid  mengaku pada prinsipnya pihaknya mendukung sektor ekonomi lemah maupun (UMKM). Menurutnya, pihaknya memiliki program dalam pembiayaan kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM dan lainnya.

Hanya saja, lanjutnya, dalam pembiayaan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki resiko yang tinggi. Tentu, Bank BJB akan berupaya membantunya. “Kita akan men-support sektor ekonomi lemah maupun UMKM. Kita sangat mendukung dalam tumbuh kembangnya ekonomi di masyarakat,†ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/4).

Menurutnya, para pelaku usaha tersebut harus menjalankan bisnisnya dengan baik. “Intinya kita sangat welcome dalam mendorong perekonomian yang ada di masyarakat,†tegasnya.

Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Depok, Saroni mengaku pihaknya membutuhkan bank untuk bermitra dalam pembinaan anggotanya. Menurutnya, di bawah binaannya terdapat ratusan pelaku UKM, PKL dan pengusaha menengah yang membutuhkan suntikan dana untuk pengembangan. Karena, banyak dari pelaku usaha kecil tersebut yang terjebak dalam jeratan hutang.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Khamid Wijaya mengkritik sektor perbankan yang seringkali mempersulit birokrasi yang berbelit–belit untuk memfasilitasi UMKM. Karena itu ia mendorong sektor perbankan untuk memudahkan persyaratan dan menurunkan suku bunga.

Icha

Foto: ist.

Bantu UMKM Depok, Pegadaian Luncurkan Prgram Kredit Usaha

Tak habis-habisnya dukungan Kota ini untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kini giliran Perum Pegadaian memberikan program kredit modal usaha untuk wirausaha UMKM.\r\n\r\nBagi usaha yang ingin mengajukan pinjaman, usahanya harus sudah berjalan minimal setahun. “Pihak pegadaian akan melakukan survey lapangan terkait usaha yang ingin diberikan kredit,†jelas Agung Budiyanto, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Depok kepada wartawan, Minggu (7/8). \r\n\r\nAgung juga menjelaskan, para calon kreditor cukup menyerahkan fotocopy BPKB mobil sebagai jaminan. BPKB mobil yang dijaminkan syaratnya adalah mobil produksi tahun 1990 ke atas.\r\n\r\nBesaran kredit yang digelontorkan pegadaian dalam program ini adalah Rp 100 juta dan minimal Rp5 juta. “Bunganya satu persen, bisa dicicil paling lambat tiga tahun,†tandas Agung.\r\n\r\nCL

5000 UMKM di Depok Akan Diberikan Pinjaman Tanpa Bunga

Guna meningkatkan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Depok, Nurmahmudi Ismail, Wali Kota Depok, berjanji akan memberikan pinjaman lunak tanpa bunga dan jaminan kepada 5000 UMKM. Hal ini dinyatakan Nurmahmudi pada upacara peringatan hari ulang tahun Kota Depok ke-12, Rabu (27/4) kemarin di lapangan Balai Kota Depok.”UMKM cukup mengajukan pinjaman ke Pemkot, bila hasil survey menunjukkan UMKM terkait berpotensi untuk berkembang, maka sang pengusaha berhak mendapat pinjaman 5 Juta dari dana yang memang sudah disiapkan, tanpa bunga dan jaminan.”Di sisi lain, Iwan Agustian, penasihat komunitas pengusaha ‘Tangan Di Atas’ (TDA) Depok, mengatakan sebaiknya sebelum program ini dimulai, Pemkot harus memperjelas kriteria UMKM di Depok, diantaranya adalah permasalahan batas administratif. Dia mencontohkan, apakah yang disebut pelaku usaha UMKM harus memiliki KTP Depok atau hanya cukup memiliki tempat usaha di Depok. “Ini yang menjadi permasalahannya, apakah pelaku UMKM itu pemilik KTP Depok atau hanya tempat usahanya saja,†papar Iwan kepada depoklik.”“Pemerintah perlu membangun suatu tempat yang strategis untuk menampung para pelaku usaha kecil menengah tersebut,†ungkap Iwan. Menurutnya, tempat yang saat ini sudah ada seperti di Ramanda ataupun di ITC Depok, bagi para pelaku UKM belum tepat sasarannya. “Lebih efektif jika tempat yang disediakan pemerintah untuk para pelaku UKM Depok berada di pusat perbelanjaan yang ada di jalan Margonda, seperti Depok Town Square ataupun Margonda City,†ujarnya.”Retno YuliantiFoto: Noe