fbpx

Meningkatnya Peredaran Miras, FPI Depok: Perdanya Banci

[caption id="attachment_50130" align="alignright" width="300"] Ribuan botol miras dimusnahkan Pemkot Depok (foto: tribunnews.com).[/caption]

Pemkot Depok sepertinya belum dapat mengendalikan peredaran minuman keras (miras). Buktinya peredaran miras masih tinggi jika dilihat dari hasil razia yang dilakukan Polresta Depok.

Padahal, kota ini telah memiliki payung hukum untuk menekan angka peredaran miras melalui Perda Miras Nomor 6/2013. Jelang akhir tahun 2014, aparat gabungan dari Pemkot dan Polresta Depok menyita 27.000 botol miras hasil razia selama enam bulan yang dilakukan sejak Juli-Desember.

Ketua FPI Kota Depok Idrus Al Gadhri menilai, tingginya peredaran miras dan narkoba tak lepas dari mandeknya penegakkan Perda Miras tersebut.

“Ini Perda banci. Yang disita hanya miras berkadar alkohol tinggi. Harusnya tak usah diklasifikasi, semua jenis miras harus dimusnahkan. Miras itu merusak moral apalagi dalam kondisi pergaulan bebas seperti sekarang,†kata Idrus saat acara pemusnahan miras di Polresta Depok, Jumat, 19 Desember 2014.

Kapolresta Depok Kombes Pol Ahmad Subarkah mengungkapkan, miras yang dimusnahkan tahun ini lebih banyak dari tahun lalu.

“Tahun lalu hanya 15.000 botol miras yang dimusnahkan. Tahun ini lebih banyak 12.000 botol dari tahun lalu. Jika melihat hasil penangkapan barang bukti itu berarti ada peningkatan penjualan miras,†ungkap Subarkah.

Dia mengatakan, miras yang beredar di masyarakat adalah miras oplosan dan ilegal. Pada pekan kedua Desember 2014 lalu, Satreskrim Polresta Depok melakukan tangkapan besar dengan menyita sekitar 4.500 botol berisi miras dari empat gudang yang berada di Pasar Cisalak.

“Peredaran miras oplosan juga cukup tinggi, selama 2014 sudah ada 3 korban jiwa akibat menenggak miras oplosan,†ujar Subarkah.

Frd/sindonews.com

Jika Laporan Tak Direspons, FPI Depok Ancam Akan Razia Miras

[caption id="attachment_50117" align="alignright" width="300"] Ilustrasi pemusnahan ribuan botol miras (istimewa).[/caption]

FPI Depok mengancam akan merazia miras jika laporan mereka tidak digubris polisi. Sejauh ini, FPI Depok selalu melaporkan perdagangan miras ke polisi dan selalu mendapat respons dari petugas.

Di depan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Kapolresta Depok Kombes Pol Ahmad Subarkah menyentil Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadri untuk jangan main razia sendiri jelang akhir tahun.

Dia menegaskan, jika ada temuan di lapangan harus dilaporkan. “Catat, laporkan ke kami. Kami akan terjun, jangan razia sendiri ya Habib,†tegas Subarkah di Balaikota Depok saat pemusnahan miras, Jumat, 19 Desember 2014.

Menanggapi hal itu Ketua FPI Depok Habib Idrus Algadri mengatakan, FPI Depok selama ini tidak razia sendiri dengan alasan selalu berkoordinasi dengan Polresta Depok.

“Selalu direspons oleh Kapolresta Depok dan ini menjadi contoh kepada aparat hukum wilayah lainnya. Tapi manakala laporan tidak ditanggapi, dengan sangat terpaksa kami akan turun sendiri,†kata Idrus.

Tak hanya miras, dia pun meminta agar larangan rokok di Depok diatur dalam perda. Hal itu langsung disampaikan kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Frd/sindonews.com

Komentar FPI soal Wacana Pembubaran Organisasinya

[caption id="attachment_47838" align="alignright" width="300"] Ilustrasi massa FPI.[/caption]

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (FPI) KH Jafar Shodiq meminta agar kesalahan oknum anggota FPI hendaknya tidak disamaratakan untuk dijadikan alasan pembubaran organisasi.

“Kalau ada anggota kami yang salah, akan kita tegur dan ditindak sesuai hukum, serta wajib bertanggung jawab untuk menyerahkan diri pada kepolisian, bukan lantas seluruh organisasinya dibubarkan,†katanya di Jakarta, Sabtu (11/10).

Dia mencontohkan, bila ada anggota Brimob yang berbuat salah, maka mekanisme yang harus dilakukan adalah menindak anggota itu sesuai hukum, bukan lantas membubarkan institusi Polri.

Jafar mengatakan, organisasinya sudah melakukan mekanisme sesuai aturan, yakni memberikan teguran kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) FPI DKI Jakarta yang melakukan kesalahan saat beraksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balaikota.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar beberapa pengurus atau pimpinan DPD FPI DKI Jakarta yang turut dalam aksi tersebut untuk bertanggung jawab dengan menyerahkan diri kepada kepolisian.

“Ada tradisi dalam FPI, yakni apabila kita melakukan kesalahan, maka harus bertanggung jawab, dan FPI didirikan bukan untuk melanggar hukum,†ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta sejumlah institusi yang mendesak pembubaran organisasi FPI untuk melihat aturan dan mekanismenya karena pendirian FPI sama seperti yang lainnya, yakni melalui prosedur hukum dan aturan yang berlaku.

“Negara melalui undang-undang melindungi setiap warganya dalam berorganisasi. Oleh karena itu, apabila ada desakan pembubaran, saya sih apa kata mereka. Yang perlu diingat, FPI didirikan melalui prosedur hukum yang berlaku,†tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan, bahwa ormas FPI seharusnya dibubarkan karena massa dari ormas itu sering melakukan kericuhan. Oleh karenanya, hal itu tersebut dinilai bukan kesalahan dari oknum ormas tersebut, melainkan sudah menjadi karakter gerakan mereka.

Selain itu, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan FPI karena alasan yang sama, yakni sering melakukan kericuhan atau kekerasan dalam setiap aksinya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pembubaran ormas FPI bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Frd/kompas.com

Maju Jadi Cawalkot, FPI Depok: Kami Dapat Dukungan dari Majelis Taklim

[caption id="attachment_46279" align="alignright" width="300"] Istimewa, Ketua FPI Kota Depok, Habib Idrus Al Gadri.[/caption]

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Habib Idrus Al Gadri berniat maju dalam Pilkada Depok 2015.

Idrus mengungkapkan keinginannya maju sebagai calon Wali Kota Depok bukan didasari oleh ambisi FPI semata, melainkan karena gerakan moral.

“Kalau warga Depok menghendaki kami pimpin, ya kenapa tidak? Kami sudah mendapat dukungan dari majelis-majelis taklim yang ada di Depok,†kata Idrus, Kamis, 28 Agustus 2014.

Menurutnya, saat ini, Depok sudah rusak dari segi akhlak. Oleh karena itu, visinya nanti dalam memimpin Depok adalah berpedoman pada amar ma’ruf nahi munkar.

Selain dia, sejumlah nama juga sudah masuk dalam bursa bakal calon Wali Kota Depok, antara lain Nurul Arifin (Partai Golkar), Rieke Diah Pitaloka (PDI-P), dan Emil Dardak (suami Arumi Bachsin).

Sementara itu, kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah merilis tujuh nama yang akan jadi calon pengganti Wali Kota Depok saat ini, Nur Mahmudi Ismail.

Mereka antara lain, Nur Azizah Tahmid (istri Nur Mahmudi), Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika), dan Suparyono (Ketua DPD PKS Depok).

Frd/kompas.com

Alasan Ketua FPI Depok Jadi Cawalkot Depok

[caption id="attachment_46119" align="alignright" width="300"] Istimewa, Ketua FPI Kota Depok Habib Idrus Al Ghadri (Foto: dok. pikiran rakyat).[/caption]

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok, Habib Idrus Al Ghadri, mengungkap sejumlah alasan mengapa dirinya maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sebagai calon Wali Kota Depok. Beberapa alasannya ialah untuk menegakan peraturan daerah khususnya memberantas kemaksiatan yang dianggapnya semakin merajalela.

“Jujur ane katakan, niat ini berangkat dari hati nurani, bukan ambisi jabatan tapi perjuangan, menegakkan perda memberantas kemaksiatan yang semakin mengkhawatirkan,†ujar Idrus kepada, Selasa (26/8).

Meski melalui jalur independen, tanpa terikat partai politik dan akan menghadapi sejumlah politikus, Idrus mengaku optimistis lantaran telah mendapat restu Ketua FPI Pusat, Habib Rizieq.

“Awalnya saya enggak mau, namun karena dorongan keluarga, masyarakat, dan niat yang tulus saya akhirnya mau mencoba. Ya, Bismillah saja,†ujarnya.

Beberapa program yang akan diusungnya saat mencalonkan diri sebagai wali kota antara lain,  meningkatkan lapangan kerja, khususnya bagi mereka yang berdomisili di Depok.

“Memberantas kemaksiatan apa pun bentuknya, dan bagi kami korupsi maupun nepotisme itu sudah harga mati, harus diberantas. Kalau perlu, camat, lurah adalah warga Depok asli. Kesehatan dan pendidikan khususnya dalam segi agama, kita utamakan tsanawiyah dan aliyah untuk diperbanyak dan statusnya negeri,†katanya.

“Kenapa ane milih tsanawiyah? Karena ane belum pernah dengar mereka tawuran. Di sini bisa dilihat bahwa sekolah seperti itu lebih mengedepankan moral dan akhlak. Sebab moral dan akhlak telah memasuki masa krisis bagi generasi muda,†ujar Idrus.

Frd/viva.co.id