fbpx

Maju Jadi Cawalkot, Ketua FPI Depok: Bukan Ambisi Jabatan

[caption id="attachment_46114" align="alignright" width="300"] Istimewa, Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadri (Foto: dok. vivanews).[/caption]

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Habib Idrus Al Gadri mengaku telah mengantongi izin Ketua FPI Pusat Habib Rizieq untuk mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Depok.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Idrus, saat ditemui di kediamannya, di kawasan Kampung Lio, Pancoran Mas Depok, Senin, 25 Agustus 2014. Bergerak dari kubu independen, Idrus pun optimis akan meraih suara di kota ber-ikon belimbing tersebut.

“Berangkat dari hati nurani, bukan ambisi jabatan, tapi murni perjuangan. Insya Allah saya akan maju,†ucapnya.

Selain hati nurani, faktor lain yang mendorongnya untuk ikut meramaikan bursa pencalonan wali kota ialah lantaran Idrus menilai, kemaksiatan di kota ini semakin merajalela.

“Ini bukan isu, tapi fakta di lapangan. Contoh kasus pelecehan anak, prostitusi, dan miras yang masih beredar. Lokalisasi di beberapa titik masih berdiri tegak dan bahkan semakin menjamur. Tujuan kami ialah menegakkan perda yang ada, Depok InsyaAllah bebas dari kemaksiatan,†jelasnya.

Beberapa program yang akan menjadi unggulannya untuk manarik simpatik masyarakat antara lain, lapangan kerja khusus untuk warga Depok dan pusat niaga yang ada di Depok wajib memperkerjakan warga Depok.

“Minimal yang bekerja di pusat niaga 70 persen warga Depok. Korupsi dan nepotisme itu sudah pasti harga mati. Kalau perlu, camat, lurah adalah warga Depok asli. Karena mereka yang paling paham karakter warganya dan potensi alam,†ujarnya.

Selain dua isu tadi, Idrus juga mengaku akan lebih mengedepankan masalah kesehatan dan pendidikan gratis.

“Khususnya dalam segi agama, kita utamakan sekolah Tsanawiyah dan Aliyah. Ente pernah dengar ada Tsanawiyah tawuran? Nah itu dia, karena di sekolah seperti itu akhlak dan moral lebih kedepankan,†tegasnya.

Namun, Idrus tak mau berharap banyak dengan pilihan warga Depok.

“Intinya saya hanya ikhtiar, terpilih atau tidaknya ya itu kehendak Allah dan itu kembali pada pilihan warga Depok,†katanya.

Frd/viva.co.id

Kasus Jonas Rivanno Lamban, FPI Depok Ancam Kerahkan Massa

[caption id="attachment_20698" align="alignright" width="300"] Istimewa, Asmirandah dan Jonas Rivanno.[/caption]

Dinilai lamban menangani kasus dugaan penistaan agama yang menyeret suami pesinetron muda Asmirandah, Jonas Rivanno, Front Pembela Islam (FPI) akan unjuk rasa ke Polres Bogor.

Demikian ditegaskan Ketua FPI Depok, Habib Idrus Al Gadri, Senin (18/8). Idrus juga mengancam akan mengerahkan ratusan laskar FPI se-Jabodetabek untuk meminta pertanggungjawaban Kapolres.

“Demi menegakkan hukum terhadap pelecahan dan penistaan Aqidah yang dilakukah Jonas Rivanno, maka kami akan mendesak aparat untuk bertindak cepat. Sudah sembilan bulan kasus ini berlarut tanpa kejelasan,†ungkap Idrus.

Dari keterangan yang didapat Idrus, Jonas sendiri sudah menjadi tersangka atas kasus ini.

“Sudah jadi tersangka. Berkasnya sudah di Kejaksaan Bogor, namun info yang kami dapat berkasnya masih P 19, katanya karena belum lengkap. Menurut kejaksaan, saksi ahlinya masih kurang. Ini yang saya heran, padahal bukti-bukti dan saksi saat kejadian sudah lengkap. Bahkan orangtua Asmirandah sendiri yang berharap proses hukum ini ditegakan,†tuturnya.

Jonas Rivanno, pesinetro muda yang kini menjadi suami artis cantik Asmirandah, terseret ke jalur hukum lantaran diduga terlibat kasus penistaan agama. Ini berawal ketika Jonas membantah telah memeluk Islam. Dia juga membantah telah menikahi Asmirandah secara Islam.

Pernyataan Jonas di sejumlah media massa itu memicu kegeraman FPI yang kemudian menyeretnya ke ranah hukum. Kasusnya hingga saat ini masih diproses di Polres Kabupaten dan Kejaksaan Bogor.

Frd/Viva.co.id

FPI Sukmajaya Kawal Rapat Komisi A Terkait Duta Residence

Puluhan warga Kampung Sugutamu bersama 50 anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) Sukmajaya, berkumpul di Gedung DPRD Kota Depok. Kehadiran mereka tak lain untuk mengawal jalannya rapat Komisi A yang membahas masalah Duta Residence.

Ketua FPI Sukmajaya, Santoso menegaskan, pihaknya bersikeras menolak keberadaan Duta Residence karena selama ini kerap dimanfaatkan sebagai sarang praktik maksiat. Terlebih, awalnya izin yang digunakan adalah kos-kosan.

“Kami tidak berniat menghalangi siapa pun untuk berbisnis, akan tetapi patuhi tata aturan yang ada. Pemkot Depok pun seakan lembek, dan pro kemaksiatan,” ujarnya, saat ditemui depoklikcom, Kamis (20/12).

Menurut Santoso, pihaknya akan mengawal jalannya rapat di luar gedung hingga usai. Jika masalah Duta Residence tidak diselesaikan secara konsisten sesuai aturan yang ada, FPI Depok akan turun ke lapangan.

“Total anggota FPI Depok sekitar 5.000-an. Kalau Pemkot lelet menyelesaikan, kita akan bertindak,” tegasnya.

Kini, rapat tertutup Komisi A dengan pihak Duta Residence dan warga masih berlangsung. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Edo Septer dan dihadiri pula oleh Kasatpol PP Gandara Budiana dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMP2T) Sri Utomo.

Gatot Suherman
Foto: GS