fbpx

Polda Metro Jaya Akan Periksa Ketua DPRD Depok, Aher Belum Ijinkan

[caption id="attachment_33859" align="alignright" width="300"] Gedung DPRD Kota Depok – ist.[/caption]

Penyidikan Polda Metro Jaya terkait kasus surat bodong DPRD Depok kepada Menteri Dalam Negeri terus berlangsung. Kali ini Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto yang akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Kasus yang diawali terbitnya surat mengatasnamakan DPRD Depok yang dibuat Wakil Ketua DPRD Depok Prihandoko ini, telah memanggil banyak nama untuk diperiksa. Di antaranya, mantan Sekretaris Dewan (DPRD) Depok Budi Chaeruddin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Ety Suryahati, sebagai saksi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) nomor B/74/I/2014/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Kasubditkamneg Polda Metro Jaya AKBP Suwondo Nainggolan pada 7 Januari 2014 lalu, kepolisian telah mengajukan ijin tertulis kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan untuk memanggil Rintis beserta Prihandoko terkait penyidikan pada 29 November 2013.

Namun, tampaknya izin tersebut belum direspon Gubernur yang akrab disapa Aher itu. Padahal, Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 391 menyatakan, (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

“Polda belum juga melakukan pemanggilan terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPRD kota depok dengan alasan belum sampai 60 Hari. Mengapa harus menunggu sampai 60 Hari? Hal ini terjadi karena Polda Metro Jaya masih memakai UU yang lama, yakni Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 53,†terang Poltak Hutagaol, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Depok yang juga sebagai pelapor.

Yang menjadi pertanyaan, sambung Poltak, mengapa Gubernur tak kunjung merespon surat Polda Metro Jaya untuk memberikan izin pemanggilan Rintis dan Prihandoko.

“Kita lihat saja nanti, kita serahkan kepada hukum. Semoga Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan pemalsuan surat itu profesional,†tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Prihandoko melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri atas nama DPRD Kota Depok terkait pelaksanaan pelantikan Nur Mahmudi – Idris Somad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pemilukada 2010 lalu. Setelah diketahui, ternyata surat yang dilayangkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tanpa sepengetahuan sebagian besar fraksi lain di DPRD. Akibatnya, Prihandoko pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat.

red

Kisruh Pemilukada Depok Berdampak Negatif Bagi Hukum

Kisruh Pemilukada Kota Depok 2010 dinilai memberi dampak negatif bagi usaha penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kota Depok.

Hal ini disampaikan Prof. DR. E Koswara Kertapradja dalam analisis akademiknya yang dipublikasi pada Dialog Kebangsaan bertema Resolusi Kisruh Proses Pilkada Kota Depok 2010, Rabu (11/12).

Menurutnya, subjek dalam kisruh pemilukada ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

“Mendagri harus akui surat keputusan pengangkatan wali kota dan wakilnya cacat hukum, karena konsideransinya menyantumkan keputusan KPU, sementara keputusan tersebut telah dicabut atau dibatalkan,” sarannya.

Dengan tidak adanya keputusan yang tegas dari pemerintah, lanjut Koswara, dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat daerah terhadap kesungguhan pemerintah membangun pemerintahan yang jujur, demokratis, bersih dan amanah.

Menurut Koswara, walau secara akademik dan teori tidak mengambil keputusan adalah suatu decision, namun ditinjau dari etika publik kurang baik.

“Bahkan membiarkan keputusan yang tidak tegas bisa disebut sebagai mal administration atau bahkan crime administration,” tegas Koswara.

Diskusi yang dimoderatori Eddy Faisal ini turut menghadirkan praktisi hukum Dr. Eggy Sudjana sebagai narasumber.

AN

Unjuk Rasa MDPH, Nur Diminta Berhenti dari Wali Kota

Sejumlah demonstran dari Masyarakat Depok Peduli Hukum (MDPH) kembali berujuk rasa di depan kantor Wali Kota Depok. Massa meminta Nur Mahmudi berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Kota.

Permintaan mundur kepada Nur ini terkait kisruh Pemilukada Depok 2010 lalu. Massa menilai Wali Kota kali ini ilegal karena terpilih dari proses pemilukada yang bermasalah.

“Bila dia (wali kota) mengaku tabligh, sidiq, amanah, sebaiknya dia sadar untuk berhenti,” ungkap Eddy Faisal, tokoh PKB Depok yang turut memberikan orasinya pada aksi tersebut.

Massa yg berunjuk rasa tepat di depan gerbang kantor Wali Kota ini mendapat penjagaan dari puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polresta Depok. Sementara itu, lalu lintas di sekitar lokasi aksi pun tersendat.

CL

Mantan Sekwan DPRD Depok Kembali Dipanggil Polda

[caption id="attachment_33859" align="alignright" width="300"] Gedung DPRD Kota Depok – ist.[/caption]

Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Depok  yang saat ini menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkot Depok, Budi Chaerudin akan kembali dipanggil Polda Metro Jaya. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan Laporan terhadap dugaan pemalsuan Surat Pelantikan Wali Kota Depok 2011-2016 yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko.

“Surat panggilan terhadap saudara Budi Chaerudin sudah kami kirimkan kepada yang bersangkutan  pada hari Rabu 23 Oktober 2013, yang bersangkutan kami minta hadir di Polda Metro Jaya, Senin 28 Oktober 2013 untuk kembali diminta keterangannya terkait kesaksian sebelumnya dalam BAP,†kata penyidik Kamneg Polda Metro Jaya, Brigadir Sudaryat, Kamis (24/10).

Menurutnya, hal ini di butuhkan karena pihaknya telah selesai memeriksa Staff Dirjen Otda Kemendagri. “Kami akan cross check keterangan dari Staff Dirjen Otda dan mantan Sekwan DPRD Kota Depok untuk mengetahui lebih jelas lagi,“ ujarnya.

Sementara itu, politisi Partai Golkar Kota Depok Poltak Hutagaol, yang juga sebagai pelapor atas kasus ini, membenarkan tentang pemanggilan kembali Budi Chaerudin. “Betul, hari senin depan saudara Budi Chaerudin dipanggil kembali oleh Polda. Penyidik Polda Metro Jaya Brigadir Sudaryat, SH., kemarin menelepon saya dan mengatakan bahwa  Budi Chaerudin akan di panggil kembali untuk diminta ulang keterangannya terkait Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya. Mungkin ada keterangnya yang tidak sinkron dengan Keterangan Staff Dirjen Otda,†kata Poltak kepada depoklik, Kamis (24/10).

Poltak juga berharap agar Budi tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dan menceritakan dengan benar tentang apa yang terjadi sehingga surat bodong itu bisa terkirim ke Mendagri.

“Jangan jadi pahlawan kesiangan, nanti malah jadi korban. Ceritakan apa adanya, jangan mencoba menutup nutupi persoalan,†ucap Poltak.

Sebelumnya, Prihandoko, Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri atas nama DPRD Kota Depok terkait pelaksanaan pelantikan Nur Mahmudi – Idris Somad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pemilukada 2010 lalu. Setelah Diketahui, ternyata surat tersebut ada tanpa sepengetahuan sebagian besar fraksi di DPRD Kota Depok. Akibatnya, Prihandoko pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat.

AN

Tuntut Mendagri Copot Nur Mahmudi, MDPH Datangi Kemendagri

[caption id="attachment_37963" align="alignleft" width="300"] Perwakilan beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Depok Peduli Hukum (MDPH) datangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kisruh Pemilukada Depok 2010, Selasa (3/9). (foto: RJ)[/caption]

Perwakilan sejumlah elemen masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Depok Peduli Hukum (MDPH) datangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntut Mendagri tuntaskan kisruh Pemilukada Depok 2010, yang hingga kini dinilai masih menyimpan masalah, Selasa (3/9).

MDPH menilai putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok yang mencabut Surat Keputusan terkait hasil Pemilu perlu ditindaklanjuti oleh Mendagri. Keputusan tersebut secara langsung memutuskan proses Pemilukada Depok, mulai dari pencalonan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tidak sah, hingga keputusan hasil Pemukada yang menetapkan pasangan calon Nur Mahmudi-Idris Somad.

“Kami ingin bertemu Mendagri, kemarin kita ke sana Mendagri belum ada waktu. Kami sudah memberitahu Sekjen Mendagri, bahwa kami akan datang lagi hari ini. Kami akan datang sampai hari Jumat, setiap hari,” ucap Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok, Poltak Hutagaol, yang ikut dalam rombongan, Selasa (3/9).

Poltak menjelaskan, pihaknya berani ke Kemendagri karena tiga bulan lalu sudah bertemu Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan. “Saat itu beliau menjanjikan akan membantu menyelesaikan kasus Pilkada Depok, beliau juga menyadari kasus Pilkada Depok tidak mudah, dia akan menanyakan kepada ahli hukum tata negara,” jelasnya.

Menurut Poltak, MDPH telah berkonsultasi dengan beberapa ahli tata negara, diantaranya, Margarito Kamis, Yusril Izha Mahendra dan Koswara, dan ketiga profesor tersebut menegaskan bahwa Mendagri harus tindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, semua tergantung ketegasan Mendagri. Menurutnya, keputusan MA yang menjadi dasar dicabutnya SK penetapan calon Wali Kota saat itu, perlu ditindaklanjuti Mendagri.

Margarito juga menjelaskan, pejabat senior di Partai Keadilan Sejahtera itu kini tetap Wali Kota Depok yang sah. “Kan dia diangkat lewat keputusan Mendagri, ya dicabut dulu SK itu,†ujar Margarito. saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, kekisruhan ini dimulai sejak terjadi kesalahan dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2010 silam. Saat proses hukum mengenai kasus dukungan ganda Partai Hanura di Pemilihan Wali Kota 2010 sedang berlangsung, KPU Depok memaksa pencalonan tetap berjalan dengan 4 pasang calon.

Alhasil, seusai Pemilu, Partai Hanura memenangkan gugatannya di PT TUN, bahwa dukungannya bukan ke pasangan Yuyun-Pradi, melainkan ke Badrul Kamal-Supriyanto, artinya, Yuyun-Pradi kurang persentase dukungan untuk mencalonkan diri, dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota harusnya hanya 3 (tiga), yakni, Badrul Kamal- Supriyanto, Nur Mahmudi-Idris Shomad dan Gagah-Derry. Kesalahan di KPU tersebut berujung pada pemecatan mantan Ketua KPU Depok, M. Hasan.

Ricky Juliansyah

Pakar Tata Negara: Semua Tergantung Ketegasan Mendagri

[caption id="attachment_37353" align="alignright" width="300"] Margarito Kamis, pakar hukum tata negara.[/caption]

Kisruh Pemilukada Depok 2010 yang berujung keputusan Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara serta dicabutnya SK kemenangan pasangan Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad oleh KPU Kota Depok, ternyata turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Menurutnya, sekalipun MA sudah mengeluarkan keputusan itu, pejabat senior di Partai Keadilan Sejahtera itu tetap Wali Kota Depok yang sah.

“Kisruh di Depok bukan persoalan legitimasi dari keputusan MA tersebut. Kan  yang digugat dan diputuskan MA itu bukan keputusan Mendagri soal pengangkatan dia sebagai walikota Depok,” kata Margarito Kamis di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Margarito juga menambahkan, satu-satunya jalan untuk mencabut mandat Nur Mahmudi adalah keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut Surat Keputusan pengangkatannya.

“Kan dia diangkat lewat keputusan Mendagri, ya dicabut dulu SK itu,” ujar Margarito.

Pertanyaannya, bagaimana cara mencabut keputusan Mendagri tersebut kalau Mendagri sendiri masih menganggap  Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok yang sah dan enggan menghentikannya.

“Jadi, dicabut atau tidaknya SK itu sangat tergantung Mendagri Gamawan Fauzi,†jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Sebelumnya, kekisruhan ini dimulai sejak terjadi kesalahan dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2010 silam. Saat proses hukum mengenai dukungan ganda Partai Hanura di Pemilihan Wali Kota 2010 sedang berjalan, pencalonan dipaksakan berjalan dengan 4 pasang calon.

Alhasil, seusai Pemilu, Partai Hanura memenangkan gugatannya di PT TUN, bahwa dukungannya bukan ke pasangan Yuyun-Pradi, melainkan ke Badrul Kamal-Supriyanto, artinya, Yuyun-Pradi kurang persentase dukungan untuk mencalonkan diri, dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota harusnya hanya 3 (tiga), yakni, Badrul Kamal- Supriyanto, Nur Mahmudi-Idris Shomad dan Gagah-Derry. Kesalahan di KPU tersebut berujung pada pemecatan mantan Ketua KPU Depok, M. Hasan.

rw/as

Tokoh Muda NU Depok Nilai Mendagri Tidak Tegas

[caption id="attachment_37349" align="alignright" width="300"] Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (foto: Ist.)[/caption]

Kali ini giliran tokoh muda NU Depok, Eddy Faisal angkat bicara mengenai kisruh Pemilukada 2010 di Kota Depok. Belum adanya tindak lanjut  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi atas amar Mahkamah Agung yang otomatis membatalkan kemenangan Nur Mahmudi, justru memberikan penilaian negatif bagi Kementerian Dalam Negeri.

“Hal ini adalah dampak dari ketidakjelasan sikap Pemerintah dalam menafsirkan dan mengeksekusi putusan hukum tersebut,†ungkapnya kepada depoklik.com, Kamis (25/7).

Harusnya, lanjut Eddy, Pemerintah melalui Mendagri secara terus terang memberitahu publik mengenai penyelesaian sengketa Pemilukada ini. “Biar ada kepastian hukum dan masyarakat tidak terus dibohongi dan diombang-ambingkan.â€

Menurutnya, ada politisasi hukum dalam kisruh Pemilukada ini, baik disengaja ataupun tidak, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum yang berujung ketidakpastian akan hukum.

“Sebaiknya Mendagri segera keluarkan keputusan, bila memang Plt, sebaiknya segera ditunjuk,†tutur Caleg DPR RI dari PKB Dapil Depok-Bekasi ini.

Sebelumnya, KPU Kota Depok mengeluarkan pencabutan Surat Keputusan (SK) KPU No 23/kpts/R/KPU-Kota-001.329181/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Tahun 2010 dan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung nomor 14 K/TUN/2012 yang membatalkan SK KPU Kota Depok nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencabutan SK ini dinilai menggugurkan seluruh produk KPU Kota Depok yang terkait Pemilukada Depok 2010, termasuk kemenangan pasangan Nur Mahmudi – Idris Abdul Shomad. Bola panas kini ditangan Kementerian Dalam Negeri, untuk menjalankan keputusan MA dan KPU, untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Depok.

Hesty Dimalia

PAN Minta Mendagri Tentukan Plt. Walikota Depok

[caption id="attachment_37279" align="alignright" width="300"] Foto: Ist.[/caption]

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menyayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang seharusnya segera menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Depok pengganti Nur Mahmudi Ismail yang dibatalkan kemenangannya oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut diutarakan oleh Yandri Susanto, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

“Mendagri harus peka terhadap gejolak yang ada di masyarakat. Jangan sampai api sudah menyala baru ingin memadamkan,†tegasnya sat ditemui, Rabu (24/7) siang tadi.

Ia meyakini, Gamawan Fauzi tidak tegas bersikap lantaran mengaku tak mampu menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Sebelumnya,  Setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok pada 2010 lalu, suhu politik di Kota Depok sedang meninggi. Dalam hal ini, Mahkamah Agung  mencabut kemenangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai wali kota dan wakil wali kota.

Nur Mahmudi sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan di Depok karena SK KPU Kota Depok nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengabulkan sengketa DPC Partai Hanura Kota Depok dengan KPUD soal dukungan ganda.

Melalui Yandri, PAN meminta Mendagri peka melihat gejolak masyarakat atas keputusan hukum itu. sayangkan, sampai saat ini Mendagri sendiri tidak tegas bersikap.

“Mendagri harus tegas apa harus mem-Plt-kan atau tidak. Biar masyarakat mendapatkan kepastian,†tandasnya.

rw/as

Kemenangan Nur Dinilai Batal Demi Hukum, Siapa Plt. Wali Kota?

[caption id="attachment_22952" align="alignright" width="300"] Nur Mahmudi Ismail[/caption]

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung nomor 14 K/TUN/2012 dan dibatalkannya  SK KPU Kota Depok nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dinilai menggugurkan seluruh produk KPU Kota Depok yang terkait, termasuk kemenangan pasangan Nur Mahmudi – Idris Abdul Shomad. Bola panas kini ditangan Kementerian Dalam Negeri, untuk menjalankan keputusan MA dan KPU, untuk menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Depok.

Terkait kisruh Pemilukada Depok 2010 ini, Poltak Hutagaol, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Depok, angkat bicara Senin (22/7) kemarin. Poltak mengatakan, Plt. Wali Kota adalah kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“MK (Mahkamah Konstitusi) menyerahkan kembali kepada KPU Depok untuk memutuskan, karena, kesalahannya pada proses pencalonan. Kecuali bila perselisihan ini ada pada pelaksanaan Pemilu-nya dan perselisihan hasil. Namun, belakangan diberitakan seolah-olah MK menangkan Nur Mahmudi, padahal keputusan dikembalikan ke KPU dan Mendagri,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Poltak, DPRD dan KPU Depok sudah melakukan komunikasi untuk menindaklanjuti pembatalan SK nomor 18 dan turunannya, termasuk SK penetapan pemenang Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kini, kita tinggal menunggu keputusan Mendagri, karena kepemimpinan Depok hari ini dinilai batal demi hukum,” tutur Poltak. Untuk Plt. Wali Kota, sambungnya, itu kewenangan Mendagri, karena Pemilu Wali Kota lalu sudah batal demi hukum. “Kita tunggu saja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok, Raden Salamun Adiningrat menegaskan melalui surat KPU Kota Depok ke DPRD untuk menindaklanjuti kekisruhan ini dengan mengusulkan pemberhentian Wali Kota Depok Nur Mahmudi dan menunjuk pejabat sementara kepada Mendagri.

Kekisruhan ini dimulai sejak terjadi kesalahan dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2010 silam. Saat proses hukum mengenai dukungan ganda Partai Hanura di Pemilihan Wali Kota 2010 sedang berjalan, pencalonan dipaksakan berjalan dengan 4 pasang calon.

Alhasil, seusai Pemilu, Partai Hanura memenangkan gugatannya di PT TUN, bahwa dukungannya bukan ke pasangan Yuyun-Pradi, melainkan ke Badrul Kamal-Supriyanto, artinya, Yuyun-Pradi kurang persentase dukungan untuk mencalonkan diri, dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota harusnya hanya 3 (tiga), yakni, Badrul Kamal- Supriyanto, Nur Mahmudi-Idris Shomad dan Gagah-Derry. Kesalahan di KPU tersebut berujung pada pemecatan mantan Ketua KPU Depok, M. Hasan.

 

Hesty Dimalia

 

Nasib Wali Kota Depok, DRPD serahkan Ke Mendagri

Nasib pemerintahan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad diserahkan DRPD Kota Depok kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Pasalnya, seluruh fraksi telah mengambil sikap terkait penganuliran rekapitulasi suara dan penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Kota Depok itu.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Depok, Abdul Ghofar, mengatakan seluruh fraksi telah sepakat menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Dewan hanya sebagai kurir.

“Artinya, dewan hanya membawa SK itu Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri yang memutuskan. Semua fraksi telah sepakat,†ucapnya di DPRD Depok, Kamis (11/7).

Ia menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri yang dapat menetapkan Pemerintahan Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Shomad berlanjut atau tidak.

Hal ini juga disampaikan anggota Bamus DPRD Kota Depok lainnya, Babay Suhaemi. Ia menegaskan nasib pemerintahan Nur Mahmudi murni menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat dan Mendagri.

“Agar Mendagri dan Gubernur bisa membaca yang dilakukan KPUD Depok. Pengakuan terhadap wali kota sepanjang belum ada keputusan Mendagri, kami menunggu status saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPUD Kota Depok, Raden Salamun menyatakan bahwa pencabutaan (SK) KPU No 23/kpts/R /KPU-Kota-001.329181/2010 tentang penetapan hasil penghitungan suara wali kota-wakil wali kota Depok Tahun 2010, dan pencabutan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang penetapan pasangan calon walikota-wakil walikota Depok periode 2011-2016 merupakan perintah Mahkamah Agung (MA).

rw/komp