fbpx

Alat Bukti Sidang di MK, 613 Kotak Suara Dibuka KPU Depok

[caption id="attachment_45506" align="alignright" width="300"] Ilustrasi, kotak suara Pilpres 2014.[/caption]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok telah membuka kotak suara sesuai dengan instruksi KPU pusat. Sedikitnya terdapat 613 kotak suara di 613 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka.

Pembongkaran kotak suara dilakukan di gudang KPU, Beji, Depok. Pembongkaran hingga kini masih dilakukan sejak semalam dan diawasi ketat oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Polri, dan TNI.

Ketua Panwaslu Kota Depok Sutarno mengatakan, pihaknya ikut mengawasi dan mencatat setiap kondisi kotak-kotak itu saat dibuka. Hal itu, untuk mengambil beberapa dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masih belum selesai, kami awasi sejak semalam, hari ini secara detail saya akan meminta laporan prosesnya,†tegasnya di Depok, Minggu (10/8).

Sutarno menambahkan, pembongkaran kotak suara juga disaksikan oleh para saksi. Kotak suara tetap dibuka meskipun kubu Prabowo-Hatta menggugat KPU semestinya menunggu hasil keputusan MK.

“Prosesnya disaksikan oleh saksi-saksi dari 2 pasangan calon, belum tahu sampai berapa hari, intinya sampai selesai,†tutupnya.

Frd/Sindonews.com

Bima Arya PAN: Pak Hatta Hormati Hasil KPU

[caption id="attachment_44857" align="alignright" width="300"] Istimewa, Cawapres nomor urut 1, Hatta Rajasa[/caption]

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, terlihat mulai retak di pengujung jalan. Prabowo sudah menyatakan sikap resminya menolak hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi tanpa kehadiran Hatta.

Pernyataan itu pun tak ditandatangani Hatta Rajasa dan hanya mencantumkan nama Prabowo seorang diri.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya mengungkapkan, Hatta nantinya akan menyampaikan sikap atas hasil KPU di DPP PAN sore ini.

Hatta, lanjut Bima Arya, akan menyampaikan bahwa PAN menghormati apa pun hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU.

“Tidak (menolak hasil pemilu). Pak Hatta akan sampaikan tetap menghormati proses yang dilakukan KPU apa pun hasilnya,” ungkap Bima saat dihubungi Selasa (22/7).

Bima pun merahasiakan keberadaan Hatta saat ini. Dia meminta agar publik menunggu saja keterangan lengkap yang disampaikan Hatta Rajasa di DPP yang akan dihadiri sejumlah pengurus partai berlambang matahari itu.

“Tunggu saja lengkapnya nanti di jumpa pers,” ucap Bima.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN Viva Yoga Mauladi yang dihubungi terpisah mengungkapkan, sejumlah pengurus PAN tengah menggelar rapat. “Jadi, lebih baik dihubungi ke tim hukum Pak Mahendra Datta,” ungkap Viva.

Frd/Kompas.com

Keamanan di KPU, Wakapolresta Depok: 200 Personel Siap Dikirim

[caption id="attachment_44852" align="alignright" width="300"] Istimewa, Pengamanan di Gedung KPU[/caption]

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2014, Selasa (22/7) pukul 20.00. KPU sudah mengundang dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk turut hadir.

Namun, pihak kepolisian tidak akan memberikan pengamanan khusus jika mereka datang ke KPU. “Sama saja. Kekuatan sudah sesuai ketentuan. Kekuatan ini tidak akan dicabut sampai pada penetapan,” kata Wakil Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Chairul Nur Alamsyah, di kantor KPU, Jakarta.

Menurut Chairul, kepolisian juga tidak menambah jumlah personel jelang sore nanti. Polisi hanya melakukan pengamanan tambahan di sejumlah titik vital yang lain di Jakarta.

“Seperti di DPR dan Monas, tinggal digeser kalau eskalasi ancaman meningkat,” ujarnya.

Chairul mengaku mendapatkan laporan akan ada aksi unjuk rasa. Mereka akan melalui Bundaran Hotel Indonesia ke kantor KPU. “Silahkan boleh tetapi hanya yang punya undangan yang boleh,” tuturnya.
Depok siaga

Meski demikian, Wakapolresta Depok AKBP Irwan Anwar mengatakan, sebanyak 200 personel kepolisian dari Polresta Depok siap dikerahkan mengamankan hasil rekapitulasi suara di Kantor KPU ini. Pasukan yang terdiri dari dua pleton ini akan dikerahkan jika dalam keadaan darurat.

Demikian disampaikan Irwan usai memeriksa kelengkapan jajarannya. Irwan juga menjelaskan, 200 personel tadi merupakan gabungan dari  Satuan Pelopor, Brimob Kelapa Dua Depok.

“Kami siaga di sini, jika dibutuhkan baru kami kirim,” kata Irwan.

Selain fokus pada pengaman Pemilu, kepolisian juga tengah fokus pada pengamanan jelang hari Raya Idul Fitri. Dengan sandi operasi Ketupat 2014, sebanyak 720 personel telah dikerahkan dengan beberapa di antaranya bersiaga di sejumlah titik rawan macet.

Frd/Viva.co.id

Kalah Suara di Depok, PDIP Sukmajaya: Itulah Hasil Kerja Kami

[caption id="attachment_44651" align="alignright" width="300"] Istimewa, Joko Widodo Bersama Megawati[/caption]

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dalam pemilu legislatif (Pileg) 2014. Namun kemenangan ini tidak otomatis berdampak pada kemenangan di pemilihan presiden (pilpres).

Wakil Ketua I PAC PDIP Kecamatan Sukmajaya, Depok, Rachmin Siahaan mengakui pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla yang didukungnya kalah dari pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Puas tidak puas itulah hasil kerja kami, mesin partai dan relawan-relawan. Itu merupakan suara rakyat,” ujar Rachmin di Depok, Kamis 17 Juli 2014 malam.

Rachmin menyampaikan, pasangan Jokowi-JK di wilayahnya hanya memperoleh 412.695 suara atau sekitar 43,17 persen. Dia mengakui dalam kekalahan ini, pihaknya juga tidak menemukan kejanggalan terhadap hasil perolehan suara tersebut.

Bahkan, Rachmin juga mengapresiasi kerja KPU yang dianggap sudah baik dalam menjalankan tugasnya. “Ya tentu kami menerima, terlebih hasil penghitungan suara bahkan di setiap TPS-TPS,” ucapnya.

Sementara itu pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok, Abdul Ghofar mengakui kemenangan atas Prabowo-Hatta dipengaruhi solidnya mesin politik partai pendukung.

“Alhamdulillah, dari struktur kelurahan, kecamatan hingga kota kami solid. Puas tidak puas harus diterima,” tandasnya.

Bahkan, Ghofar juga yakin kemenangan juga akan diraih pasangan capres yang didukungnya pada tingkat rekapitulasi suara nasional KPU. “Masih optimis, dasarnya kami memiliki real count dari daerah sampai pusat,” tukasnya.

Frd/Sindonews.com

Pileg Dievaluasi, Wali Kota Minta Penyelenggara Pemilu Netral Saat Pilpres

Banyaknya temuan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan penyelenggara Pemilu saat Pileg lalu menjadi evaluasi bersama Kota Depok. Wali Kota Depok Nur Mahmudi pun meminta agar ketidaknetralan penyelenggara tidak lagi terjadi saat Pilpres nanti.

Nur mengatakan netralitas sangat dibutuhkan oleh para penyelenggara Pemilu. “Karena hal ini menyangkut partisipasi pemilih di Pemilu berikutnya, khususnya di Depok,†ucapnya saat rapat evaluasi Pileg dan persiapan Pilpres di Balai Kota Depok, Senin (2/6) kemarin.

Tak hanya penyelenggara teknis mulai dari KPU Depok hingga panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, sambungnya, semua pihak juga harus netral, baik TNI/Polri yang mengamankan penyelenggaraan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS masih boleh memberikan suara, namun tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai politik,†tutur Nur.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Depok Sutarno mengatakan, pelanggaran penyelenggara yang biasa ditemukan pada Pemilu diantaranya pelanggaran administasi dan Kode Etik.

“Kita berharap agar evaluasi Pileg tidak sia-sia dan Pilpres nanti akan minim beberapa temuan pelanggaran,†tandasnya.

Ardi

Jumlah DPT Depok dari Pileg ke Pilpres Bertambah 12.137 Pemilih

Pemilu Legislatif telah berlalu, sementara Pemilu Presiden RI sudah di depan mata. Jumlah pemilih pun bertambah, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.245.321 saat Pileg, kini tercatat 1.257.458 pemilih untuk Pilpres mendatang.

Bahkan, Ketua KPU Depok Titik Nurhayati mengatakan jumlah ini pun masih bisa bertambah lagi. “DPT masih dapat bertambah juga karena ada warga yang baru memasuki umur 17 tahun,†katanya saat rapat persiapan Pilpres di Balai Kota Depok, Senin (2/6) kemarin.

Soal tingkat partisipasi warga dalam Pemilu, pada Pileg lalu adalah sebesar 868.468 atau sekitar 68,30%. Sementara partisipasi tertinggi ada di Kecamatan Sawangan dan terendah di Kecamatan Cinere.

“Semoga pada Pilpres terjadi peningkatan partisipasi aktif di Kota Depok,†harap Titik.

Ardi

KPU RI: KPU Daerah Tak Berintegritas, Mundur atau Dipidanakan

[caption id="attachment_39891" align="alignright" width="300"] ist.[/caption]

Terlambatnya rekapitulasi suara dan masuknya laporan kecurangan yang menyandung penyelenggara pemilu di tingkat daerah menjadi evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat terhadap KPU Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengakui, lemahnya kualitas anggota KPU di tingkat daerah ditengari menjadi faktor carut marut pelaksanaan Pemilu 2014.  Untuk itulah  jelang Pilpres 9 Juli nanti akan dilakukan evaluasi SDM anggota KPU tingkat daerah.

“Dulu saya sudah sarankan agar petugas KPPS untuk dilatih semuanya tujuh orang, tapi kan dari anggaran cuma cukup dua orang,” kata Ferry yang ditemui di kantornya, gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Evaluasi ini nantinya dilakukan dengan mengupayakan adanya transformasi dalam penyampaian info dari KPU pusat sampai ke daerah. “Kami akan transformasi agar dari pusat ke daerah nyambung semua, terus independensinya terjaga.”

Ferry juga mengimbau, bagi para petugas KPU yang tidak memiliki integritas menyelenggarakan Pemilu sebaiknya mundur.

“Daripada dimundurkan atau dipidanakan. Kita sudah berikan surat edaran ke KPU kabupaten/kota jika ada kasus seperti KPUD kota Batam, Musi Rawas dan lain-lain maka harus dievaluasi, dihentikan sementara, di DKPP-kan dan bahkan dipidanakan,” tegasnya.

rmol

Baca juga: Polisi Bubarkan Hitung Suara Ulang Pileg di Gudang KPU Depok

Polisi Bubarkan Hitung Suara Ulang Pileg di Gudang KPU Depok

Polsek Sukmajaya membubarkan acara validasi atau penghitungan suara ulang Pemilu Legislatif di Kalimulya, Senin (5/5). Pasalnya, kegiatan ini dilakukan di gudang milik KPU Depok dan tanpa pemberitahuan.

“Kegiatan ini tak punya izin, kalau terjadi apa-apa nanti polisi yang disalahkan,” kata Kapolsek Sukmajaya Kompol Agus Widodo kepada wartawan.

Karena tak ada izin, tertutup dan tanpa pemberitahuan, polisi terpaksa meminta agar kegiatan ini dibubarkan dan gudang disterilkan, hingga ada pemberitahuan yang jelas.

“Karena tidak ada yang bertanggung jawab, Ketua KPU Depok tak ada, maka acara kami bubarkan,” tegas Agus.

Ketua KPU Depok Titik Nurhayati pun datangi lokasi untuk mengonfirmasi kegiatannya ini. Kepada Agus, Titi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan oleh Panwaslu.

“Tidak apa-apa kok ini biasa dilakukan teman-teman di daerah lain,” katanya kepada wartawan di lokasi.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok, Fadilah menyatakan, kegiatan validasi penghitungan suara secara diam-diam yang dilakukan oleh KPU Kota Depok patut dicurigai ada sesuatu disembunyikan.

“Seharusnya mereka memberitahu kepada partai akan adanya validasi, tapi mereka diam-diam ada apa ini,” ucapnya saat datangi lokasi validasi penghitungan suara di gudang KPU Dpeok yang terletak di Jalan Raya Kalimulya itu.

“Untung diketahui partai dan kepolisian, kalau tak diketahui mungkin validasi diam-diam ini dilanjutkan oleh mereka,” tandasnya.

rw/sp/antara

Kota Depok “Kotak Pandora” Kecurangan Pemilu Nasional

Intelektual muda PDI Perjuangan Fahmi Habcy menegaskan kecurangan pemilu legislatif yang terjadi di Kota Depok Jawa Barat akan menjadi “kotak pandora” bagi kecurangan pemilu legislatif secara nasional.

“Jangankan di Sumsel, di Kota Depok yang dekat dengan Jakarta saja bertaburan kecurangan Pemilu antar caleg dan partai. Info yang saya terima dari panwas kota Depok sekarang ‘meledak’ di Tapos, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cilangkap, Bojongsari, Cipayung,” kata Fahmi, seperti dilansir kantor berita Antara, Jumat (2/5).

Baca juga: Penggelembungan Suara Dimana-mana, KPU Depok Diancam Pidana

Menurutnya Kota Depok merupakan “kotak pandora” kecurangan pemilu nasional dan jual beli suara sistematis. Jika memang KPU serta Bawaslu serius melakukan investigasi kecurangan pileg ini, maka wacana penundaan pelaksanaan Pilpres 2014 yang sekarang merebak tidak perlu ada.

“Gimana mau pilpres untuk penyelenggaraan pileg aja kedodoran,” ujar salah satu deklarator jaringan pemantau Pemilu UNFREL 1999 ini.

Untuk itu Fahmi menyarankan sebagai wujud reformasi di tubuh Polri agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya memberikan apresiasi positif dan antensi khusus kepada Kapolres Depok yang baru dilantik serta jajaran Intelkamnya, karena telah melakukan langkah cepat melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di Depok yang massif.

Selain massif, tindak pidana Pemilu di Depok sendiri menurutnya tersistematis, karena melibatkan caleg dan pengurus partai serta oknum PPK dan PPS, walau belum terlihat tanda-tanda positif sebagaimana telah berhasil ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian lainnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

“Saya berani yakin 1000 persen tidak ada satupun anggota DPR RI terpilih dari Depok berani melakukan sumpah diatas kitab suci Injil atau Quran didepan jutaan pemirsa TV sebagaimana dilakukan Anwar Fuadi pada acara dialog TV tiga hari lalu. Jika ada yang berani lakukan itu berarti KPK dan Kejaksaan tidak perlu lagi mengawasi anggota dewan dalam tindak pidana korupsi di periode mendatang,” katanya.

Ia menjelaskan sudah ada kesepakatan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem beberapa hari yang lalu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kecurangan pemilu legislatif nasional dan adanya laporan pidana Partai Nasdem Jawa Barat terhadap KPU Jawa Barat Rabu (30/4) atas ketidakbecusan KPU Jabar mencegah kecurangan sistematis Pemilu legislatif di Jabar.

“Pileg 2014 ini pileg yang paling ‘memalukan dan menjijikkan’ dalam sejarah pemilu pascareformasi,” katanya.

Ia mengatakan publik terbelalak matanya atas apa yang disampaikan Ahmad Yani dan artis Anwar Fuadi disebuah acara dialog di TV nasional, betapa kecurangan dan transaksi politik oleh para caleg dengan oknum penyelenggara pemilu daerah, bagaikan transaksi “rumah bordil” antara “bromocorah politik” dengan “pelacur demokrasi”.

Fahmi menjelaskan wajar saja PDI Perjuangan menggugat ke MK, karena sikap politik Megawati tidak berubah sebagaimana pidato Megawati Soekarnoputri dalam Deklarasi Pemilu Damai 2009 di Bidakara yang masih relevan dengan pemilu 2014 ini.

Pada kesempatan 5 tahun lalu itu Megawati mengungkapkan rekayasa apapun yang dilakukan siapapun adalah perbuatan kriminal politik yang mencederai hak rakyat. Tidak boleh ada politik uang, tidak boleh ada praktik penyuapan.

“Suksesnya pemilu tidak ditentukan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah tetapi apakah pemilu diselengarakan dengan fair oleh insitusi penyelenggara yang netral dan tidak diintervensi,” katanya.

rw/antara

 

Panwaslu: Pleno KPU Depok Berakhir, Laporan Kecurangan Tetap Dibuka

[caption id="attachment_42555" align="alignright" width="300"] ilustrasi: ist./net[/caption]

Meski rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu Legislatif KPU Depok berakhir dan hasilnya telah ditetapkan, namun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Depok tetap membuka laporan pelanggaran atau kecurangan Pemilu.

Ketua Panwaslu Depok, Sutarno mengatakan, berakhirnya pleno KPU ini tak menutup selesainya permasalahan. “Jika masih ada Caleg atau Parpol yang dirugikan atau ada kecurangan pemilu masih bisa dilaporkan ke Panwaslu. Namun tentunya dengan bukti-bukti yang ada.”

Sutarno kembali menerangkan, hingga saat ini pihaknya telah menerima pengaduan pelanggaran pemilu sebanyak 30 laporan, baik itu dari masyarakat ataupun temuan Panwaslu sendiri.

“Kami berharap agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan kualitas yang semakin meningkat dibandingkan dengan sebelumnya,†tandasnya.

rw

Baca juga: Berikut Hasil Pemilu Legislatif di Depok