fbpx

Dewan: ODNC Kebijakan yang Dipaksakan

Kebijakan seputar program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, menuai kritikan anggota dewan. Salah satunya, tentang hari bebas mobil dinas, atau One Day No Car (ODNC) yang diterapkan setiap Selasa.”Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Siti Zubaedah mengatakan, seyogyanya setiap kebijakan dan program pemerintah, didahului oleh proses sosialisasi dan komunikasi yang mendalam kepada masyarakat.”Kemarin, lanjutnya gara gara ODNC, jalan di depan Balaikota sempat macet akibat dipadati mobil-mobil yang diparkir di tepi jalan karena dilarang masuk ke  Balaikota.””Jangan sampai, sebuah kebijakan justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” ujar politisi dari partai Demokrat itu pada depoklik, Rabu (5/9).”Dalam mendesain sebuah kebijakan, lanjutnya, selain dibutuhkan kesempurnaan dalam tahap formulasi kebijakan, juga harus dimantapkan dengan proses sosialisasi secara matang. Sehingga, implementasi sebuah kebijakan dapat diaktualisasikan secara komprehensif dan diterima seluruh komponen masyarakat.””ODNC terkesan menjadi sebuah kebijakan yang dipaksakan,” tutupnya.”Gatot SuhermanFoto: GS

Paripurna, Pemkot Rancang Perubahan APBD 2012

Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang ketiga Tahun Sidang 2012 dalam rangka penyampaian nota keuangan & Raperda tentang APBD perubahan Kota Depok tahun anggaran 2012 digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (4/9).”Perubahan APBD Tahun 2012 dirasa perlu mengingat perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai dengan asumsi awal Kebijakan Umum Anggaran  Tahun 2012. Berbagai asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2012 adalah asumsi dasar APBN dan  asumsi APBD, antara lain:  berupa  pelampauan  proyeksi  pendapatan  daerah, serta  perubahan alokasi  belanja  daerah.”Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad  menyampaikan langsung  rancangan Perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2012, berupa Pos Anggaran Pendapatan  Daerah, Pos Anggaran Belanja Daerah, dan Pos Anggaran Pembiayaan. Perhatian tertuju pada posisi perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diyakini mampu menutup total defisit anggaran.”Sehingga, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 menjadi tetap seimbang. “Dengan ini, azas keseimbangan anggaran dapat tetap dijaga dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ini,†tutur Idris.”GSFoto: GS

Partai Nasdem Bantu Pembangunan Masjid Al-Fatah Meruyung

Partai Nasional Demokrat mendatangi lokasi pembangunan Musholla Al-Fajar di Rt 01/10 Blok Tengki, Meruyung, Limo, Minggu (2/9). Kegiatan ini dilakukan untuk terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Depok sebagai langkah terwujudnya restorasi Indonesia.”Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Depok, Bambang Budi Satyo mengatakan, dengan adanya pemberian bantuan partai Nasdem ke Musholla Al-Fajar jangan diartikan dan bependapat buruk bahwa tempat ibadah itu nantinya akan dijadikan tempat politik praktis.”“Kami rasa kegiatan ini sudah kesekian kalinya, sebelumnya Partai Nasdem juga memberikan bantuan berupa perbaikan Musholla di Kecamatan di Kota Depok,†katanya.”Bambang menambahkan, Partai Nasdem juga akan melakukan kegiatan sosial di Kota Depok berupa operasi bibir sumbing, pengobatan gratis yang bekerjasama dengan para media yang diperuntukan oleh bagi warga yang tidak mampu.”“Partai Nasdem juga akan road show ke sejumlah lokasi di setiap Kecamatan di Kota Depok untuk memberikan bantuan kepada tempat ibadah yang memerlukan perbaikan atau renovasi,†tambahnya.”Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Fajar, Sayuti merasa bangga dengan adanya kepeduliaan dari Partai Nasdem yang telah memberikan bantuan pembangunan Musholla Al-Fajar. Sayuti berharap agar kerja sama ini dapat berjalan selanjutnya, dimana Musholla Al-Fajar sudah dibangun sejak tahun 2010 dengan membutuhkan dana sekitar Rp 120 juta.”IchaFoto: ist.rn

KPU Kota Depok Gelar Rapat Verifikasi Parpol Minggu Depan

Lahirnya Putusan MK yang mewajibkan seluruh parpol untuk diverifikasi tanpa terkecuali, direspon cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok. Minggu Depan, KPU Kota Depok akan menggelar rapat membahas hal tersebut secara menyeluruh.”Ketua KPU Depok, Muhammad Hasan mengatakan, rapat tersebut bersifat penguatan internal organisasi. Agenda rapat seputar kesiapan strategis dan teknis persiapan Pilgub Jabar dan verifikasi calon peserta Pemilu 2014.””Nantinya, kami akan verifikasi setiap parpol secara faktual dari seribu KTA yang diwajibkan,” terangnya pada depoklik, Sabtu (1/9).”Sejauh ini, sudah 73 parpol yang mendaftarkan diri ke KPU Pusat. Tahap verifikasi sendiri masih belum dapat dilaksanakan, mengingat hingga saat ini jadwal KPU Pusat masih dalam agenda pendaftaran partai calon peserta Pemilu 2014.””Setelah pendaftaran parpol di KPU pusat ditutup, verifikasi baru secara teknis dapat dilaksanakan,” tutupnya.”GSFoto: GS

78 Calon Anggota Panwaslu Jalani Ujian Tertulis

Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Jawa Barat 2013 menggelar ujian tertulis bagi para calon anggota di aula Balaikota, Depok, Sabtu (1/9). Sedikitnya, terdapat 78 peserta seratus pendaftar ditahap pertama, yakni seleksi administrasi yang ikut dalam ujian tersebut.”Setelah itu, tahap akhir Panwaslu akan menggelar fit and proper test bagi enam calon yang lolos ujian tertulis per kecamatan. Setelah itu baru ditahap final akan diambil tiga anggota Panwaslu per kecamatan.”“Hari ini Panwaslu lakukan satu tahapan, setelah tahapan seleksi administrasi di tingkat kecamatan, ada 78 orang atau peserta, setelah itu ada fit and proper test, pendaftar awal 100 orang, kelengkapan administrasi tak lengkap kita coret,†kata Ketua Panwaslu Kota Depok, Sutarno, Sabtu (1/9).”Syarat–syarat menjadi anggota Panwaslu, yakni Warga Negara Indonesia (WNI), minimal berusia 25 tahun, pendidikan minimal SMA, punya pengetahuan seputar Pemilu, dan jujur. Tugas pokok mereka, kata Sutarno, yakni untuk mengawasi tahapan awal Pemilukada, salah satunya seputar pemuktahiran data pemilih.”“Tugasnya tentu mengawasi seluruh tahapan Pemilukada Jabar. Awal September sudah terpilih, langsung bekerja, kan sekarang sudah masuk tahapan pemuktahiran data pemilih, PPK, PPS, PPDP, mereka langsung bentuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL), macam–macam tugasnya, terutama  mengawasi persoalan pemuktahiran data pemilih, jangan sampai ada pemilih ganda misalnya,†tandasnya.”IchaFoto: Icha

Disambangi Dewan, Warga Mekarjaya Keluhkan Jamkesda

Saat disambangi Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Rachmin Siahaan, Jumat (31/9) malam, warga Mekarjaya, Sukmajaya, Depok tak meyiakan kesempatan itu untuk curhat berbagai masalah yang dialami, salah satunya tentang pengurusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Warga mengeluhkan ketidakjelasan informasi publik dan proses yang berbelit-belit dalam pengurusan dan penggunaan Jamkesda. “Katanya mau disurvei, tapi enggak dateng-dateng sampai sekarang,” ujar salah seorang warga.

Menjawab keluhan warga, Rachim Siahaan mengatakan, pelaksanaan Jamkesda di Kota Depok secara teknis memang masih belum sempurna. Namun, seharusnya dalam proses pendataan dan birokrasi pengurusan Jamkesda kepada warga, aparatur pemerintahan di Depok lebih mengedepankan pelayanan yang baik dan berorientasi kepada rakyat kecil.

“Saya akan follow up, dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas terkait,” tegasnya.

GS

Foto: GS

Reses, Rachmin Siahaan Sambangi Warga Mekarjaya

Anggota DPRD Komisi A Fraksi PDI Perjuangan, Rachmin Siahaan, menggelar reses jumpa warga di lapangan RT05/21 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Jumat (31/8) malam.”Turut hadir Lurah Mekarjaya, Sutisna, Pengurus RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan 70 warga sekitar. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menyerap aspirasi warga dan dialog terbuka seputar kemasyarakatan.”Dalam kesempatan tersebut, sejumlah aspirasi warga Kelurahan Mekarjaya turut mengemuka ke permukaan. Di antaranya masalah pendidikan, kesehatan hingga soal infrastruktur.””Semua aspirasi yang diserap, akan diperjuangkan secara riil dan kongkrit,” ujar Rachmin.”GSFoto: GS

Survei: Caleg Artis Tak Laku

Fenomena artis yang “nyebrang” ke dunia politik memang tampak semakin ramai belakangan ini dengan harapan popularitas partai juga ikut terdongkrak. Tapi, survei terbaru berkata lain. Figur dari kalangan artis justru tidak disetujui masyarakat.”Survei itu dilakukan oleh Charta Politika. Menurut data yang dirilis, 62,1 persen responden tidak menginginkan artis menjadi caleg. “Cukup menarik saat ini ternyata masyarakat cukup menolak calon legislatif dari kalangan artis. Sebanyak 62,1 persen responden tidak menginginkan artis menjadi caleg,” terang Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, seperti dilansir liputan6, Jumat (31/8).”Sementara, untuk yang setuju caleg dari kalangan artis, lanjut Yunarto, hanya 16,7 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawan 21,2 persen. Dia mengungkapkan, responden lebih menginginkan pemimpin baru dan muda untuk  menjadi caleg.”Survei itu dilakukan terhadap 2.000 responden yang memiliki hal pilih dari seluruh Indonesia dengan sistem sampling acak. Survei yang dilaksanakan pada 8-22 Juli 2012 ini mempunyai margin eror sebesar 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.”DN/rw/lp6Foto: ist.

Pengamat: Partai “Besar” Tak Perlu Verifikasi

Keputusan MK yang mewajibkan verifikasi kepada seluruh parpol yang hendak ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 menuai tanggapan banyak pihak. Pengamat menilai, verifikasi tidak perlu dilakukan kepada partai besar.”Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Andrinov Chaniago menilai keputusan MK yang mewajibkan seluruh parpol untuk diverifikasi, seharusnya lebih dikhususkan kepada partai “pendatang baru” pada Pemilu 2014.””Partai yang duduk di parlemen, seharusnya tidak perlu diverifikasi,” katanya pada depoklik, Kamis (30/8).”Pemberlakuan sistem verifikasi kepartaian yang salah satu poinnya mewajibkan parpol untuk menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak seperseribu jumlah penduduk, dinilai akan mempengaruhi jumlah peserta Pemilu 2014 secara signifikan.””Pasti turun dibandingkan Pemilu 2009,” tutupnya.”GSFoto: ist.

Golkar Depok Siap Ladeni Putusan MK

Lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan seluruh partai politik (parpol) untuk diverifikasi, ditanggapi santai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Depok.”Ketua DPD Golkar Depok, Babai Suhaemi mengatakan, secara organisasional partainya sangat amat siap untuk diverifikasi. Roda organisasi kepartaian, baik dalam lingkup lokal maupun nasional sudah berjalan sebagaimana mestinya.””Golkar partai yang modern, dan tentunya tertib secara administrasi,” terangnya pada depoklik, Kamis (30/8).”Meski begitu, Babai menyayangkan keputusan MK yang terkesan tidak mempertimbangkan eksistensi partai “mapan” seperti Golkar, PDI-P, maupun Demokrat, dengan mewajibkan turut ikut tahap verifikasi di Komisi Pemilihan Umum.””Kami berharap, keputusan MK itu tidak tendensius,” tambahnya.”Sebelumnya, MK menerbitkan keputusan yang tertuang dalam UU No. 8/2012 tentang pemilu juga sesuai dengan peraturan KPU No. 8/2012 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, Anggota DPRD, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota.”Undang-undang tersebut salah satunya mengharuskan partai menyiapkan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) partai paling sedikit seperseribu dari jumlah penduduk kota.”Selain itu, Pasal 8 ayat (1) berikut penjelasannya, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945.”GSFoto: ist.”