fbpx

Politisi Tak Berkompeten, Kepala PDAM Harus dari Profesional

Resminya Depok memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tentu membuat pemerintah harus menentukan dewan direksi. Namun, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto meminta Kepala PDAM nantinya dari kalangan profesional bukan dari partai.”Rintis beralasan, jika PDAM dipimpin oleh orang dari kalangan partai rentan penyalahgunaan wewenang.””Kami inginkan kepala PDAM dari kalangan profesional. Ini tertara dalam Perda No 11 tahun 2011 tentang penyediaan air bersih. Dia juga harus cerdas dan memahami tentang pengembangan dan teknis PDAM. Saya sudah teliti tidak ada tokoh politik Depok yang memahami PDAM,” terangnya, Senin (17/9).”Sebelumnya, DPRD Kota Depok telah menyetujui rencana membangun PDAM sendiri. Dana yang digelontorkan senilai Rp 51 miliar. Dana itu untuk operasional dan pengembangan PDAM. Untuk operasional awal Rp 600 juta dan akhir tahun ini cair.”IchaFoto: ist.

Fasilitas Minim, Panwascam Tetap Dilantik

33 Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwas-Pemilukada) tingkat kecamatan se-Kota Depok resmi dilantik. Sayang, acara pembentukan Panwaslu Pemilukada Kota Depok yang di Gelar di Sawangan Golf ini tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk juga anggaran”Menurut Ketua Panwaslu Pilgub Jabar Kota Depok, Sutarno, anggota Panwascam terpilih akan ditempatkan di 11 kecamatan dengan tugas berat yang sudah menanti.”Karena itu, Sutarno meminta Pemerintah Kota Depok dapat memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan Panwaslu dan Panwascam,”â€Semua kebutuhan sarana dan fasilitas itu tergantung kepada Pemerintah daerah,†terangnya disela-sela acara pelantikan, Sabtu (15/9).”Setelah dilantik, Panwaslu akan memberikan pembekalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. â€Anggota Panwascam harus melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab,â€ujarnya.”Terkait keluhan Panwaslu, Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menyatakan, untuk mendukung kinerja Panwaslu, dengan alokasikan anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.”Sedangkan Pemkot Depok akan menyiapkan sarana dan prasarana yang bersifat tidak meminjam serta pemberian dana tambahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).”â€Insya Allah dalam waktu dekat anggaran akan dibahas dalam sidang paripurna,†imbuh Nur Mahmudi.”Selain itu, kata dia, pemkot juga akan memberikan bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai SDM pendamping yang ditempatkan di setiap kecamatan.â€Kita siapkan dua atau tiga orang SDM pendamping untuk melayani kebutuhan administrasi,†tegasnya.”IchaFoto: Icha

Ratusan Petugas PPS dan PPK Dilantik

Jelang Pemilukada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melantik  189 petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan 55 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Wisma Kinasih, Cilodong, Depok, Selasa (28/8).”Sekretaris KPU Kota Depok, Arif Rusli mengatakan, pelantikan KPU tersebut dilakukan hari ini dan dilantik langsung oleh Ketua KPU Kota Depok Muhammad Hassan. Para petugas tersebut resmi bekerja mulai besok.”“Tugasnya tentu membantu KPU, ini sudah mulai masuk tahapan Pemilukada,†katanya.”Arif menambahkan, prioritas kerja petugas PPS dan PPK yakni menyusun perangkat sekretariat internal. Serta, berperan penting untuk menyempurnakan Daftar Pemilih Sementara (DPS).”“Setelah kita lakukan rekruitmen, PPS dan PPK menyusun perangkat sekretariat, tugasnya termasuk penyempurnaan DPS,†ungkapnya.”IchaFoto: ist.” rn