Kisah Duka Warga dan Derita Anak-anak Korban Penggusuran, Mulai Dari Putus Sekolah Hingga Kebencian Kepada Satpol PP

Setahun silam penggusuran kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi kisah tersendiri bagi warga yang tinggal di lokasi itu. Teddy Kusnendi (57) salah satu Tokoh masyarakat kampung Akuarium, menceritakan kisah pilu, termasuk kesedihan anak-anak kampung Akuarium yang saat itu sedang memasuki tahap akhir ujian nasional.

“Waktu itu, anak kelas 3 SMA harus ujian sekolah. Tapi karena kami digusur, anak-anak nggak bisa ujian dengan tenang,” ujarnya, Selasa (11/4).

Teddy mengatakan, walaupun mendapat dan cobaan sekaligus dalam satu waktu. Namun anak-anak SMA kelas 3 masih lebih beruntung ketimbang beberapa kawannya yang terpaksa harus putus sekolah karena penggusuran tersebut.

“Iya, jadi keluarga yang sebelumnya sudah merencanakan sekolah anaknya misalnya, harus pindah, bahkan ada yang pulang kampung. Jadi anaknya putus sekolah,” jelasnya.

Derita anak-anak penerus generasi warga kampung Aquarium tak hanya itu. Trauma yang dialami anak-anak sekitar juga terlihat jelas.

“Jangan saya tunjukkan, sekarang sebutkan saja pada anak-anak sini kata Polisi atau Pol PP, mereka akan lari dan bersembunyi,” jelasnya.

Teddy mengungkapkan, betapa kebencian melekat di anak-anak muda kampung Akuarium lantaran tragedi penggusuran yang mereka alami satu tahun silam.

“Mereka melihat sendiri, jadi jangan salahkan mereka sulit memaafkan,” pungkasnya

Kini setahun setelah tragedi penggusuran, warga kembali mempertanyakan maksud pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran kampung mereka. Warga tampak ramai oleh seremonial untuk memperingati satu tahun penggusuran rumah mereka.

Diatas reruntuhan rumah mereka yang hancur dirobohkan buldozer tepat setahun lalu, tak menyurutkan keinginan warga kampung Akuarium untuk tinggal. Warga secara swadaya membangun kembali bangunan semi permanen walau sekedar berdinding triplek dan beratapkan seng.

Lebih lanjut Teddy mengatakan, ada beberapa alasan warga enggan pindah dari Kampung Akuarium. “Yang pernah pindah ke sana (rumah susun) bilang nggak enak,” ujarnya.

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang disediakan pemprov DKI Jakarta Marunda, Cilincing, dan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, menurut warga asli kampung Akuarium, bukan hanya tidak nyaman untuk ditinggali. Namun, tempat tersebut juga memutuskan mata pencaharian mereka.

“Semenjak digusur, sekitar 70 persen warga yang pindah kehilangan mata pencaharian. Di sini kan banyak yang jadi nelayan, sama jadi buruh di pasar ikan,” ujarnya.

Teddy juga mngungkapkan, warga Kampung Akuarium yang mau tinggal di rusunawa adalah orang-orang pendatang yang mengontrak.

“Ya mereka sih enak, bukan warga asli sini, makanya mereka mau terima rusun,” katanya.

Sedangkan warga yang memiliki rumah dan tanah di kampung tersebut lebih memilih bertahan, karena memang mereka lahir dan besar di kampung tersebut.

“Kita punya tanah dan rumah di sini,” katanya.

Tepat 11 April setahun silam, pemprov DKI Jakarta meratakan Kampung Akuarium. Hingga saat ini, alasan revitalisasi kota tua yang kerap diucapkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kala itu, masih belum jelas wujudnya. Warga hanya bisa berharap, agar perumahan mereka yang sudah luluh lantak bisa kembali dibangun untuk kesejahteraan warga.

Di lain waktu, Yunita, Kuasa Hukum warga kampung Akuarium dari LBH Jakarta, menjelaskan, selama satu tahun ini, Pihak Kuasa Hukum warga masih mempertanyakan alasan dari pemprov DKI yang tanpa alasan jelas meratakan rumah-rumah warga di kampung akuarium.

“Sampai detik ini konsep pemda tentang proyek ini belum jelas. Mereka menggusur paksa tapi mereka tidak tahu akan membangun revitalisasi kota tua itu seperti apa,” ujar Yunita.

Lebih lanjut Yunita mengatakan, warga saat ini menginginkan hak atas perumahan mereka.

“Mereka menginginkan perumahan dibangun kembali, saya rasa ini memungkinkan,” jelasnya.

Yunita mengatakan, penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias AhokĀ  melanggar tata cara penggusuran yang sesuai hukum.

“Karena cara penggusuran paksa sendiri dilakukan diperbolehkan selama itu menyangkut kepentingan umum dan itu sangat mendesak dan tidak memiliki cara lain,” tegasnya.

Saat ini, Yunita melanjutakan, LBH Jakarta sedang dalam proses mediasi dengan pihak pemprov DKI. Sampai saat ini pemprov DKI belum tahu seperti apa revitalisasi kota tua sehingga harus menggusur kampung akuarium.

“Kami sedang menggugat perbuatan melanggar hukum, di PN Jakarta Utara dan juga kesewenang-wenangan Pemprov DKI Jakarta terhadap warga kampung Akuarium,” pungkasnya.

Leave a Reply