fbpx

Pakar Tata Negara: Semua Tergantung Ketegasan Mendagri

Margarito Kamis, pakar hukum tata negara.

Kisruh Pemilukada Depok 2010 yang berujung keputusan Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara serta dicabutnya SK kemenangan pasangan Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad oleh KPU Kota Depok, ternyata turut menarik perhatian pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Menurutnya, sekalipun MA sudah mengeluarkan keputusan itu, pejabat senior di Partai Keadilan Sejahtera itu tetap Wali Kota Depok yang sah.

“Kisruh di Depok bukan persoalan legitimasi dari keputusan MA tersebut. Kan  yang digugat dan diputuskan MA itu bukan keputusan Mendagri soal pengangkatan dia sebagai walikota Depok,” kata Margarito Kamis di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Margarito juga menambahkan, satu-satunya jalan untuk mencabut mandat Nur Mahmudi adalah keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut Surat Keputusan pengangkatannya.

“Kan dia diangkat lewat keputusan Mendagri, ya dicabut dulu SK itu,” ujar Margarito.

Pertanyaannya, bagaimana cara mencabut keputusan Mendagri tersebut kalau Mendagri sendiri masih menganggap  Nur Mahmudi sebagai Wali Kota Depok yang sah dan enggan menghentikannya.

“Jadi, dicabut atau tidaknya SK itu sangat tergantung Mendagri Gamawan Fauzi,†jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Sebelumnya, kekisruhan ini dimulai sejak terjadi kesalahan dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2010 silam. Saat proses hukum mengenai dukungan ganda Partai Hanura di Pemilihan Wali Kota 2010 sedang berjalan, pencalonan dipaksakan berjalan dengan 4 pasang calon.

Alhasil, seusai Pemilu, Partai Hanura memenangkan gugatannya di PT TUN, bahwa dukungannya bukan ke pasangan Yuyun-Pradi, melainkan ke Badrul Kamal-Supriyanto, artinya, Yuyun-Pradi kurang persentase dukungan untuk mencalonkan diri, dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota harusnya hanya 3 (tiga), yakni, Badrul Kamal- Supriyanto, Nur Mahmudi-Idris Shomad dan Gagah-Derry. Kesalahan di KPU tersebut berujung pada pemecatan mantan Ketua KPU Depok, M. Hasan.

rw/as

Leave a Comment