fbpx

Pemkot Depok Bingung Delapan Perda Dibatalkan Presiden

DEPOKLIK. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany, mengaku bingung saat Presiden Joko Widodo membantalkan delapan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Depok.

Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatalan Perda tersebut.

“Provinsi juga belum menerima tembusannya. Apa dasar pembatalannya,” ujar Lienda, di Balaikota Depok, Rabu (22/6).

Pemerintah Pusat, kata Lienda, belum bisa memberikan kepastian apakah Perda tersebut dicabut secara keseluruhan atau parsial pasal-pasal tertentu, yang dianggap menghambat dan bermasalah.

Menurutnya perlu dilakukan kajian dan konsultasi dengan provinsi dan Kemendagri terhadap rilis Perda yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat. Bila sebagian pasal yang dibatalkan, artinya pemerintah hanya perlu merevisi, bukan mencabut Perda secara keseluruhan.

“Rencananya, pekan ini Pemprov Jawa Barat akan mengundang kota/kabupaten untuk mengadakan rakor setelah ada dasar pertimbangan pembatalan perda tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa Perda bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

“Kalau hanya dibatalkan beberapa pasal saja, bisa direvisi pasal yang bermasalahnya, maka kami diminta untuk klarifikasi lagi ke Kemendagri,” ucapnya.

Dari 3.143 Perda yang dibatalkan Presiden Jokowi, delapan Perda berasal dari Depok, yakni Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Urusan Pemerintah, Pajak Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta Retribusi Memperpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

(ard)

Leave a Comment