fbpx

Pengamat Politik UI: Pemilukada Depok Tak Mungkin Diulang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok didesak untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan empat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Depok pada Pemilukada 2010 lalu. Saat ini sikap KPU Kota Depok dinilai tidak jelas menanggapi penolakan kasasi surat KPU tentang penetapan calon oleh MA.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menilai, Pemilukada Depok tak mungkin diulang mengingat sisa kepemimpinan Wali Kota Depok terpilih Nur Mahmudi Ismail hanya tiga tahun.

Andrinof menambahkan, KPU harus membuat keputusan terhadap hasil amar putusan MA untuk mencegah pergolakan politik di Depok.

“Tak bisa dipaksakan dengan penyelesaian hukum maka pendekatannya harus campuran hukum dan politik, ya enggak bisa lagi diadakan pilkada ulang, carilah bentuk kompensasi atau sanksi, siapa yang paling banyak bersalah di situ, apakah sanksinya PKS tak boleh calonkan diri lagi, sebetulnya putusan itu enggak menjelaskan tindak lanjut yang harus diambil, bisa diplintir, harus KPU yang bersikap,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/7).

Sementara itu Anggota KPU Kota Depok Impi Khani Badjuri mengaku belum menerima salinan putusan MA. Sehingga pihaknya belum bisa bersikap apapun.

“Tentu kami akan menghormati putusan MA, tapi sampai sekarang putusan itu belum kami terima,” tegasnya.

Sebelumnya, menurut MA, Surat Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilukada 2010 melanggar Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Namun, KPU dan DPRD Depok beralasan belum menerima salinan putusan MA tersebut sehingga belum bisa menentukan sikap hingga memutuskan soal mengalokasikan anggaran untuk pemilukada ulang.

Icha
Foto: ist.

Leave a Comment