Permintaan Penangguhan Penahanan Ahok Dengan Kop Surat Pemprov DKI Menuai Kritik

Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI, Abdullah Al Katiri meminta DPRD DKI Jakarta memanggil Plt Gubernur DKI Djarot Seful Hidayat. Karena telah menggunakan kop surat Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan surat penangguhan penahanan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Jadi, DPRD harus memanggil saudara Djarot untuk meminta klarifikasi hal ini,” kata Al-Katiri, Selasa, (16/5).

Surat penangguhan penahanan tersebut dibuat oleh Plt Gubernur DKI Jakarta secara resmi dengan menggunakan kop surat milik pemerintah provinsi yang seharusnya tidak dilakukan. Sebab, Djarot tidak mewakili seluruh warga Jakarta, tetapi yang bersangkutan bertindak sebagai pribadi.

“Jika yang bersangkutan menggunakan surat resmi dengan kapasitasnya sebagai wakil gubernur ketika itu, maka dapat dikatagorikan penyalahgunaan wewenang yang bisa diminta pertanggungjawabannya melalui DPRD DKI Jakarta,” kata Al-Katiri.

Al-Katiri menyarankan majelis hakim Pengadilan Tinggi agar tidak melanggar UU dengan merespons surat permohonan penangguhan penahanan Ahok tersebut. Majelis hakim juga dikinta membuat keputusan secepat mungkin.

“Karena selama ini untuk menghindari bola panas permintaan penahanan, ketika kasus Ahok barus diproses di kepolisian, sehari langsung dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan sehari langsung ke pengadilan,” katanya.

Para pendukung Ahok, termasuk Djarot, menurut Al-Katiri seharusnya tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sebab, penangguhan penahanan dapat dilakukan jika terdakwa ditahan pada saat dalam proses penyidikan kepolisian maupun kejaksaan.

Recommended For You

About the Author: Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *