Perumnas Gandeng PT KAI Bangun Rusun Terintegrasi Di Pondok Cina

DEPOKLIK. Perum Perumnas akan bekerjasama dengan PT KAI untuk melakukan pembangunan rumah susun (Rusun) terintegrasi di sekitar wilayah stasiun.

Usulan pengembangan tahap pertama kawasan yang terintegrasi berbasis TOD ini nantinya dilakukan di tiga tempat, yakni Stasiun Bogor, Stasiun Tanjung Barat dan Stasiun Pondok Cina.

Diprediksi pembangunan rumah susun (Rusun) di tiga stasiun kereta api akan menghabiskan dana Rp 2 triliun.

“Rusun dengan konsep TOD tersebut akan menyediakan sekitar 5 ribu hunian baru yang akan menelan investasi sekitar Rp2 trilliun,” kata Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas, Galih Prahananto, di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Nantinya hunian yang akan dibangun Perumnas adalah rumah murah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan juga non FLPP.

“PT KAI ini, miliki lahan cukup besar di sekitar stasiun dan akan sinergikan. Perumnas yang diberi peran pemerintah dalam penyediaan hunian murah, tentu bekerjasama dengan KAI untuk menyediakan rumah murah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” jelas dia.

Dari tiga lokasi yang sudah siap diharapkan groundbreaking akan dimulai sekitar Febuari 2017, terutama di stasiun Bogor yang memiliki lahan lebih besar.

Dari keseluruhan unit yang dibangun akan disediakan sekitar 30 persen hingga 40 persen untuk harga subsidi.

Adapun proyek Rusun di Stasiun Bogor akan dibangun di atas lahan 4,2 hektar dengan 6 menara yang menyediakan hingga 3.600 unit hunian.

Untuk Stasiun Pondok Cina Depok akan dibangun di atas lahan 6 ribu meter dengan perkiraan 520 unit. Sedangkan di Tanjung Barat dibangun seluas 1 hektar dengan ketersediaan hingga 860 unit.

Untuk jenis tersedia mulai dari tipe studio dengan luas 21 meter per segi, tipe satu kamar dan tipe dua kamar dengan luas hingga 45 meter per segi.

Nantinya harga per unit akan dihitung per meter per segi dengan kisaran harga mulai Rp6 juta hingga Rp 13 juta.

“Harga unit subsidi diperkirakan akan berkisar di Rp 6 juta hingga Rp 6,5 juta per meter agar bisa masuk dalam kategori FLPP,” ujar Galih.

(Netral/baf)

Leave a Reply