fbpx

Selewengkan Jabatan, PPK KPUD Depok Dituntut 2 Tahun Penjara

DEPOKLIK. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPUD Depok, Fajri Asrigita Fadilllah, dituntut pidana 2 tahun penjara atas penyalahgunaan kewenangan sebagai PPK dalam penyusunan HPS yang nilainya terlalu tinggi dari harga pasar dalam pembuatan Surat Penunjukkan Penyedia Barang atau Jasa.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Tohom H. Silalahi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Dalam tuntutannya, jaksa juga mewajibkan Fajri mengganti kerugian negara sebesar Rp 817.309.091. Namun bila yang didakwa tidak bisa membayar maka harta bendanya akan disita sesuai nominal tersebut.

Fajri juga dituntut membayar denda sebesar denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka di ganti hukuman berupa pidana selama 3 bulan.

Alat bukti yang diserahkan jaksa berupa berupa SK pengangkatan sebagai PPK dan surat penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat dan ditandatangani Fajri.

Dalam fakta persidangan didapatkan alat bukti lain yang berasal dari 20 keterangan saksi, 3 keterangan ahli, 3 alat bukti surat, 3 petunjuk, dan keterangan terdakwa yang secara garis besar telah membuktikan adanya fakta penyalahgunaan kewenangan.

Fajri juga dituntut karena menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa ketika proses Penunjukkan Langsung yang dianggap melanggar hukum karena diterbitkan berdasarkan usulan dari Pokja ULP yang hanya ditandatangani oleh satu orang saja.

Padahal menurut keterangan ahli dari LKPP, Slamet Sudaryo, penerbitan SPPBJ harus berdasarkan usulan Pokja yang ditandatangani minimal setengah plus satu dari jumlah anggota Pokja.

“Fakta sidang membuktikan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi menguntungkan orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang dirubah UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Jaksa Tohom.

(hen)

Leave a Comment