fbpx

Kuota Perempuan Jadi Syarat Mutlak Dapil

Kewajiban untuk memenuhi kuota 30 persen bagi calon legislatif (caleg) perempuan dalam satu daerah pemilihan (dapil) kembali menjadi salah satu syarat mutlak dalam Pemilu legislatif 2014.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU kota Depok, Impi Khani Badjuri pada acara sosialisasi persyaratan dan tata cara pendaftaran bakal calon anggota legislatif kepada pimpinan partai politik di gedung Serbaguna Sekar Peni Jl. Siliwangi, Depok, Senin (25/3) Sore.

Impi mengatakan, jika parpol tertentu menetapkan caleg sebanyak tiga orang dalam sebuah dapil, maka satu diantaranya wajib berjenis kelamin perempuan.

“Kuota 30 persen caleg perempuan itu bukan keharusan, melainkan kewajiban. Jika tidak terpenuhi, pencalonan di dapil itu dianggap tidak memenuhi syarat,†katanya.

Ia mencontohkan, ketika salah satu parpol mencalonkan tiga calegnya, maka salah satunya harus ada perempuan.

“Syaratnya seperti itu, ketika ada tujuh caleg maka tiga diantaranya perempuan, kalau dua, nanti tidak sampai 30 persen, maka harus tiga, ” tandasnya.

Ricky Juliansyah

Sidang Kasus Bom Beji, Abu Toto dan Agus ‘Calon Pengantin’

[caption id="attachment_34133" align="alignleft" width="300"] Sidang perdana kasus Bom Beji di PN Depok, Senin (25/3). (foto: GS)[/caption]

Pengadilan Negeri (PN) Depok gelar sidang terorisme “Bom Beji” dengan terdakwa Muhammad Yusuf Rizaldi alias Abu Toto dan Agus Abdillah, di ruang sidang satu, Senin (25/3) pagi. Diketahui, Abu Toto dan Agus merupakan “calon pengantin”.

Sidang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim, Prim Haryadi didampingi hakim anggota Iman Luqmanul Hakim dan M. Jauhari. Sementara Jaksa Penuntut Umum kali ini dipimpin Iwan Setiawan dari Kejagung, serta didampingi Arnold Siahaan, Edi Azis, dan I. B. Alit. Sidang perdana kasus Bom Beji ini mengagendakan sidang pembacaan dakwaan.

Selama berlangsungnya sidang, saat pembacaan dakwaan, Abu Toto maupun Agus Abdillah hanya bisa menunduk lesu. Masing-masing terdakwa dijerat Pasal 15 juncto pasal 9 perpu no 1/2002 yg telah ditetapkan menjadi UU no 5 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme.

Dalam dakwaannya, Abu Toto terbukti terlibat dalam permufakatan jahat, berencana menciptakan teror kepada masyarakat dengan meledakkan Vihara Glodok, menghancurkan obyek-obyek vital negara seperti meledakkan Istana Negara, Mako Brimob Kelapa Dua, serta Gedung MPR/DPR.

Sesaat setelah bom ransel yang dirancang justru meledak duluan di tempat perakitan di Pondok Bidara, Beji, yang menewaskan Sofyan dan Anwar, Abu Toto melarikan diri ke Medan. Abu Toto merupakan “calon pengantin” untuk peledakan di Istana Negara dan gedung MPR/DPR.

“Di Medan, terdakwa setelah dibujuk keluarganya, kemudian sadar dan menyerahkan diri ke Polsek terdekat,” ujar JPU, Iwan Setiawan.

Sementara untuk terdakwa Agus Abdillah, berdasarkan dakwaan JPU, dinyatakan turut berperan sebagaimana yang dilakukan Abu Toto dalam kasus meledaknya bom ransel di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara, Jalan Nusantara RT04/13 No 63 Beji, 8 September 2012 lalu. Agus Abdillah merupakan calon “pengantin” peledakan Mako Brimob dan Vihara Glodok Jakarta Barat.

“Agus merupakan kawan semasa SMK dengan terdakwa Thoriq, dan berstatus teknisi di Sony Ericcson,” tutup JPU Iwan Setiawan.

Gatot Suherman

Teroris Bom Beji Disidangkan di PN Depok

[caption id="attachment_34101" align="alignright" width="300"] Pengadilan Negeri Kota Depok. (foto: ist.)[/caption]

Terduga teroris tersangkan peledakan bom di Yayasan Yatim Piatu Pondok Bidara, Jalan Nusantara, Beji, Depok pada 8 September 2012 lalu disidangkan hari Senin (25/3) ini di Pengadilan Negeri Kota Depok.

Dua terdakwa, yakni Agus Abdillah alias Agus alias Jodi bin Rojihi dan Muhammad Yusuf alias Yusuf Rizaldi alias Rizal alias Abu Toto, diancam hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung menuntut mereka dengan pasal pidana khusus secara alternatif.

“Ada beberapa tuntutan alternatif yang diajukan JPU berdasar limpahan dari Mabes Polri. Tiga alternatif tuntutan untuk M. Yusuf, dua alternatif untuk Agus,†jelas Iman Lukmanul Hakim, Humas Pengadilan Negeri Kota Depok kepada wartawan.

PN Depok menerima berkas dari Kejaksaan Agung pada Jumat 8 Maret 2013 lalu, yang merupakan berkas penyidikan dari Mabes Polri. Menurut Iman, kasus ini menjadi prioritas di PN Depok, karena menjadi sorotan internasional.

“PN Depok bergerak cepat dengan segera membentuk majelis hakim dan jadwal sidang sejak dua pekan berkas diterima,†ungkapnya.

Tim jaksa penuntut umum berjumlah enam orang, tiga dari Kejaksaan Agung, yakni, Iwan Setiawan, Wendi dan Suroyo. Tiga lainnya dari Kejari Kota Depok, yakni, Arnold Siahaan, Alit Ambara dan Edi Azis.

Sidang pertama pada hari ini dimulai pukul 10.00 dengan pembacaan dakwaan.

rw/met

Lagi, Pengguna Jamkesmas Dicuekin RSUD Depok

[caption id="attachment_33448" align="alignleft" width="300"] foto: ist.[/caption]

Pengguna Jamkesmas di Depok kembali mengalami pelayanan yang tidak menyenangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Dahlia (23), sempat terkatung di UGD dan mendapatkan penolakan saat meminta untuk diantarakan dengan ambulans ke rumah sakit rujukan.

Saat itu, Warga Kampung Rawa Denok RT 04 RW 12, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran, Kota Depok ini mengalami sakit dibagian perutnya, sekitar pukul 23.30, Jumat (15/3).

“Saat saya pulang kerja, istri saya menangis karena perutnya serasa melilit, dia pun muntah-muntah. Saya langsung bawa ke RSUD karena itu kan malam hari, Puskesmas tutup,†ujar suami Dahlia, Abdul Rohim (31).

Saat ingin mendaftar, Rohim mengaku dipersulit, karena menunjukkan kartu jamkesmas. “Mereka meminta saya memperlihatkan fotocopy KTP dan kartu keluarga. Karena saat itu tengah malam, tempat foto copy nggak ada yang buka, sehingga nggak bisa menunjukkan itu. Saya sempat berdebat panjang dengan bagian administrasi, akhirnya baru bisa masuk UGD,†ujar Rohim saat ditemui di rumahnya, Minggu (17/3).

Rumitnya pelayanan Jamkesmas di RSUD membuat Rohim akhirnya terpaksa membeli obat dengan biaya sendiri. Hal itu dilakukan karena Rohim sudah panik melihat istrinya yang kesakitan. Namun, obat yang diberikan ternyata tidak membuat sakit yang diderita istrinya mereda.

“Tidak ada kejelasan mengenai tindakan yang dilakukan pada istri saya malam itu. Baru pada pagi harinya jam 08.00, istri saya dilimpahkan untuk berobat ke poli,†ujarnya.

Ketika di poliklinik RSUD sekitar pukul 12.00, dokter menyarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Hal itu disebabkan karena ruangan perawatan di RSUD sudah penuh. Namun saat Rohim meminta untuk diantarkan dengan ambulans, RSUD menolak.

“Katanya ambulans hanya digunakan untuk penyakit kritis sekali, padahal ada empat mobil ambulans di sana. Saya disuruh menggunakan angkot saja, padahal saya juga akan usaha ke sana sini kalau diminta membayar ambulans.  Istri saya yang masih muntah-muntah akhirnya dibiarkan menunggu di UGD dengan kursi roda,†ujarnya.

Merasa tidak ada kejelasan mengenai nasib istrinya, Rohim pun meminta bantuan ke Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Kesehatan Rakyat. Setelah negosiasi, akhirnya Dahlia bisa dirawat di selasar RSUD Depok.

“Setelah ramai banyak orang yang membantu, baru bisa dirawat sekitar jam lima sore. Sebelumnya istri saya seperti dibiarkan terkatung-katung selama 17 jam,†ujarnya.

Ica

SMAN 7 Roboh, Dewan: Pengawasan Disdik Lemah

DPRD Depok mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang lalai dalam pengawasan pembangunan SMAN 7 hingga ambruk kemarin. Anggota Komisi B DPRD Depok, Tengku Farida Rahmawati mengatakan, pemkot kurang fokus dan tidak optimal dalam mengelola anggaran pendidikan.

“Kejadian kemarin itu membuktikan adanya kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, mestinya dalam pembangunannya jangan dilepas begitu saja, harus diawasi,” katanya kepada wartawan di Balaikota, Jumat (5/10).

Farida menambahkan, pemerintah kurang fokus dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Sebab 51 persen dari anggaran pendidikan 20 persen hanya digunakan untuk belanja pegawai dan gaji guru. Farida menambahkan, selama 5 hingga sepuluh tahun kedepan, semestinya Pemkot fokus dengan dunia pendidikan.

“Sebab permasalahan pendidikan di Depok banyak terdiri dari masalah aset tanah hingga pembangunan yang tak optimal. Ini mengorbankan psikologis siswa dan image pendidikan di Depok,†katanya.

Icha

Foto: Wisnu Hari Santoso