fbpx

Tak Ada STNK-SIM, Satlantas Polresta Depok Sita 26 Sepeda Motor

[caption id="attachment_49608" align="alignright" width="300"] Ilustrasi Satlantas Polresta Depok menyita 26 pengendara sepeda motor yang memiliki STNK dan SIM dalam Operasi Zebra 2014 (foto: viva.co.id).[/caption]

Sepekan Operasi Zebra 2014 digelar Satlantas Polresta Depok berhasil menindak 2.353 pengendara. Dari jumlah kendaraan yang terjaring dalam operasi tersebut adalah sepeda motor.

“Pelanggaran yang tinggi dilakukan pengendara motor mencapai 1.634, sedangkan sisanya 498 mobil termasuk angkot yang suka ngetem sembarang dan menurunkan penumpang bukan pada tempatnya,†kata Kasat Lantas Polresta Depok, Kompol Sri Hartatik di Jalan Margonda, depan Apartemen Saladin, Pancoran Mas, Depok, Rabu, 3 Desember 2014.

Sri mengatakan, pelanggaran yang dilakukan pengendara motor adalah dengan cara melawan arus. “Untuk jumlah tilang sebanyak 2.132 serta untuk teguran 221,†ujarnya.

Namun bagi kendaraan motor yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, seperti STNK dan SIM  ditilang dan motornya disita. “Sebanyak 26 unit motor lantaran pengendara tidak dapat menujukkan surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM. Maka kita kurungin di polres. Hasil operasi di Jalan Margonda dan Juanda,†terangnya.

Namun demikian bagi pelanggar yang motornya disita, menurutnya, dapat dikembalikan setelah pengendara tersebut membawa surat-surat sah kendaraan. “Asal bisa menunjukan STNK atau SIM, maka motor akan kita kembalikan,†pungkasnya.

Frd/poskotanews.com

Dijaring Operasi Zebra di Depok, Pemuda Ini Mengaku Anak Jenderal

[caption id="attachment_49574" align="alignright" width="300"] Ilustrasi Polresta Depok gelar Operasi Zebra 2014.[/caption]

Tak terima mobilnya dihentikan dalam Operasi Zebra 2014. Seorang pemuda yang mengaku anak jenderal menantang petugas kepolisian yang tengah menggelar operasi yang sudah berjalan sejak pekan lalu itu, di kawasan Jalan Margonda Raya Depok.

Dengan nada sewot, pemuda itu menantang sejumlah polisi yang memeriksanya. Dia mengaku sebagai anak dari Brigjen TNI AL, Ikin Sodikin. Pemuda yang menggunakan mobil Daihatsu Taft ini pun menunjukan surat yang menyebutkan nama sang jenderal tersebut.

Pihak kepolisian akhirnya menyerahkan pemeriksaannya kepada sejumlah anggota Garnisun dari TNI yang ikut serta dalam operasi.

“Iya tadi ada seorang pengendara yang tak terima mobilnya dihentikan. Dia mengaku sebagai anak jenderal. Karena ini berkaitan dengan TNI maka yang menangani dari pihak Garnisun,†kata Kasat Lantas Polresta Depok, Komisaris Sri Suhartatik, Rabu (3/12).

Sementara itu, terkait operasi tersebut Tatik mengatakan, hingga saat ini jumlah pelanggar yang terjaring mencapai 2.400 pelanggar. Mereka yang terjaring dalam razia ini umumnya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Ada juga yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan berkendara atau STNK mati. Sampai dengan lima hari terakhir ini, jumlah pelanggar mencapai 2.400 orang,†ujarnya.

Diakui Tatik, operasi itu juga mempengaruhi pengendara yang mengajukan permohonan pembuatan SIM di Polrest setempat. “Ya seperti yang kita lihat, jumlah pemohon SIM bertambah. Berapa jumlahnya saya tidak tahu yang jelas cukup banyakan, tapi bertambah sekiar tiga kali lipat,†tuturnya.

Operasi yang digelar hingga 9 Desember mendatang itu ditujukan untuk menekan angka kecelakaan akibat minimnya kesadaran masyarakat akan kelengkapan berkendara.

Berdasarkan data jajaran Satlantas Polresta Depok, sepanjang tahun 2013 telah terjadi 337 kasus kecelakaan. Sebanyak 30 orang di antaranya meninggal dunia.

Sementara untuk tahun 2014, data hingga bulan Oktober menyebutkan, angka kecelakaan mencapai 229 kasus dengan 18 orang di antaranya meninggal dunia.

“Operasi ini kami lebih mengedepankan tindakan. Jika dipersentase 10 teguran, 10 imbauan dan 80 tindakan. Selain kendaraan roda dua, kami juga merazia angkot yang menaikkan penumpang sembarangan atau ngetem,†kata Tatik.

Frd/viva.co.id

Margondaku Macet, Margondaku Semrawut

[caption id="attachment_49193" align="aligncenter" width="500"] Kemacetan di Jalan Margonda, Depok menjadi pemandangan yang kerap mewarnai di jantung utama Kota Belimbing ini (foto: indopos.co.id).[/caption]

Masalah kemacetan di Kota Depok, seperti di Jalan Margonda, kian parah dan semrawut. Kemacetan di jalan sepanjang 4.894 kilometer ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kesalahan tata kelola dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sehingga seolah ekonomi hanya terpusat di Jalan Margonda. Para pengusaha di Jalan Margonda tak menyediakan lahan parkir yang memadai, sehingga tak sedikit kendaraan yang datang parkir di bahu jalan.

Faktor lainnya yaitu, tak adanya sistem transportasi massal, banyaknya angkutan kota (angkot) yang tidak tertib atau ngetem sembarangan, penyeberang jalan yang tidak pada tempatnya, bangunan yang tak memiliki izin analisis dampak lalu lintas (andalalin) dengan pihak kepolisian. Belum lagi penyediaan dan kelayakan jembatan penyeberangan orang (JPO), pembangunan drainase, trotoar, dan lainnya. Semua faktor tersebut harus segera diatasi untuk mengurangi atau mengurai kemacetan di Jalan Margonda. Sebab jika tidak, kemacetan di jalan ini akan menjadi pemandangan dan persoalan abadi di Kota Belimbing.

Penyebab utama kemacetan

[caption id="attachment_49195" align="alignleft" width="300"] Angkot ngetem sembarangan sehingga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan Margonda (foto: kompas.com).[/caption]

Penyebab utama kemacetan dan tersendatnya arus lalu lintas di Jalan Margonda, Depok, karena banyaknya pelaku usaha di sepanjang jalan tersebut. Para pelaku usaha tersebut tak menyediakan lahan parkir, sehingga konsumen yang datang memarkir kendaraannya di bahu jalan.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Depok Komisaris Sri Suhartatik menuturkan, hal itu terungkap dari hasil survei dan riset sejumlah anggota lalu lintas yang setiap hari bertugas di sepanjang Jalan Margonda yang berada di pusat Kota Depok.

“Kemacetan di Jalan Margonda karena banyak kendaraan parkir di bahu jalan. Mereka yang parkir adalah konsumen para pelaku usaha di sepanjang Jalan Margonda, karena mereka tidak memiliki lahan parkir memadai,†papar Tatik, Jumat, 7 November 2014.

Hasil survei anggotanya juga menyebutkan, penyebab lain kemacetan karena banyaknya penyeberang jalan yang tidak pada tempatnya atau di zebra cross. Perilaku penyeberang jalan tidak pada tempatnya hampir terjadi di tempat usaha di Jalan Margonda.

“Penyebab berikutnya menurut survei adalah penyeberang jalan yang tidak pada tempatnya. Untuk semua ini kita harus atasi satu per satu, jika tak mau kemacetan di Margonda makin parah,†jelasnya.

Menurutnya, untuk mengatasi dua penyebab kemacetan dan ketersendatan lalu lintas di Jalan Margonda itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Depok juga dengan para pelaku usaha yang ada di Jalan Margonda. [baca: Polresta Depok: Pelaku Usaha Penyebab Utama Kemacetan di Jalan Margonda]

Restoran sumbang kemacetan di Depok

[caption id="attachment_49194" align="alignright" width="300"] Banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan di Jalan Margonda (foto: viva.co.id).[/caption]

Menjamurnya restoran atau rumah makan di sejumlah ruas jalan di seluruh Kota Depok dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Kota Belimbing itu. Restoran di Depok, terutama di Jalan Margonda, yang tidak memiliki lahan parkir membuat pengunjung memarkir kendaraannya di badan jalan.

Menurut Tatik, kondisi itu yang membuat Depok tidak pernah sepi dari kemacetan. Ia membeberkan banyak restoran yang tidak memiliki lahan parkir tersebar di Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Juanda, Jalan Raya Cinere, Jalan Raya Kelapa Dua, Jalan Raya Tole Iskandar, Jalan Raya Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Nusantara, Jalan Raya Proklamasi, Jalan Sentosa Raya, dan Jalan Raya Sawangan.

“Saya juga heran, kenapa restoran atau rumah makan dan ruko itu banyak yang tidak memiliki lahan parkir,†kata Tatik di Mapolresta Depok, Selasa, 23 September 2014.

Ia menyebutkan sebagian besar bangunan restoran atau rumah makan dan ruko sudah terlalu mepet dengan trotoar dan bahu jalan. “Saya akan melakukan koordinasi dengan semua kalangan yang ada di Depok untuk bersama-sama mengatasi kemacetan lalu lintas di Depok,†jelasnya.

Menurutnya, penanganan kemacetan di Kota Depok tidak bisa dilakukan sendiri oleh polisi lalu lintas. Tetapi, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, khususnya Pemkot Depok, seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Binas Marga dan SDA (BMSDA), Dinas Tata Kota dan Pemukiman (Distarkim), Universitas Indonesia (UI), dan seluruh elemen masyarakat.

“Jadi, Polisi Lalu Lintas perlu mitra kerja di lapangan untuk mengatasi masalah kemacetan,†jelas Tatik. Ia mengaku, 80 Polantas Polresta Depok tidak cukup mengatasi masalah kemacetan di Depok.

[caption id="attachment_49199" align="alignleft" width="300"] Penyeberang jalan di Jalan Margonda tidak pada tempatnya dengan memanjat pagar pembatas jalan (foto: tempo.co).[/caption]

Masalah kemacetan, kata dia, sebenarnya tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kebanyakan masyarakat kurang beretika dalam berlalu lintas, sehingga berdampak pada kemacetan, pelanggaran, bahkan kecelakaan lalu lintas. Karena itu, Tatik berpendapat, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas.

“Jadikanlah keselamatan sebagai budaya,†imbuh Tatik yang mengakui tingkat kesadaran masyarakat berlalu lintas di Kota Depok sangat rendah. Rambu lalu lintas sudah banyak, tapi tetap saja dilanggar. Padahal, infrastruktur jalan di Depok sudah sangat tidak memadai untuk menampung besarnya jumlah kendaraan yang ada.

Sejumlah faktor penyebab kemacetan di Kota Depok lainnya, disebut Tatik, yakni banyaknya angkutan kota (angkot) yang tidak tertib, terutama ngetem mencari penumpang di sembarangan tempat dan putaran jalan (u-turn) yang terlalu banyak dan tak proporsional. Permasalahan lainnya yakni soal pembagunan, baik pembangunan oleh Pemkot Depok maupun pembangunan oleh pihak swasta yang tidak pernah melakukan koordinasi mengenai analisis dampak lalu lintas (andalalin) dengan pihak kepolisian.

“Semua pembangunan harus juga memiliki izin andalalin kepolisian yang diamanatkan dalam UU 22 Tahun 2009.  Kami akan hentikan pembangunan yang tak memiliki andalalin dari pihak kepolisian,†ucap dia.

Polresta Depok akan panggil pengusaha

Polresta Depok akan memanggil semua pelaku usaha di sepanjang Jalan Margonda, terkait kemacetan yang terjadi di jalan itu, akibat banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Sebab dari hasil riset lapangan, banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan dan menjadi penyebab utama kemacetan, semuanya karena beraktivitas di tempat usaha yang ada di sana.

“Ini bagian dari koordinasi kami dengan Pemkot Depok. Kami berencana memanggil pelaku usaha di Jalan Margonda, terutama mereka yang disinyalir tak memiliki izin,†kata Kasatlantas Polresta Depok Kompol Sri Suhartatik yang akrab disapa Tatik, Jumat, 7 November 2014.

Menurut Tatik, dari rapat dengan Pemkot Depok beberapa waktu lalu, disinyalir ada 600 pelaku usaha di sepanjang Jalan Margonda.

“Sebagian dari mereka diduga juga tak berizin. Karenanya kami dan Pemkot Depok akan panggil mereka,†katanya.

Pemanggilan itu, lanjut Tatik, akan dilakukan saat Pemkot Depok sudah menyelesaikan pendataan jumlah pasti pelaku usaha di sepanjang Jalan Margonda tersebut, hingga akhir tahun 2014 ini.

“Kami meminta Pemkot Depok segera menyelesaikan pendata pelaku usaha di Margonda, terutama yang tidak memiliki izin untuk dipangggil,†ujarnya.

Dengan pemanggilan ini, kata Tatik, nantinya diharapkan ada solusi untuk meminimalisir kemacetan di Jalan Margonda.

“Apakah ada parkir bersama untuk para pelaku usaha di sana atau seperti apa, akan dibicarakan,†tutupnya. [baca: Bikin Macet, Polresta Depok Akan Panggil Pelaku Usaha di Jalan Margonda]

Razia parkir liar

[caption id="attachment_49196" align="alignright" width="300"] Dishub Kota Depok melakukan razia kendaraan yang parkir di bahu jalan dengan menggembok sejumlah kendaraan (istimewa).[/caption]

Akibat tidak tersedianya lahan parkir di Jalan Margonda, para pengendara memarkir kendaraannya di bahu jalan. Pihak kepolisian bersama dinas perhubungan (Dishub) pun kerap melakukan razia parkir liar.

Kasubnit Dikyasa Polresta Depok, Ipda Sunarto mengatakan, pihaknya sudah seringkali melakukan razia bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, tapi tetap masih ada kendaraan yang parkir sembarangan.

“Tingkat kesadaran pengendara kurang. Tindakan tegas sepertinya juga tidak membuat mereka sadar,†kata Sunarto, Senin, 1 September 2014.

Kurangnya kesadaran pengendara dipicu tidak adanya lahan parkir. Pasalnya, di Jalan Margonda para pelaku usaha tidak menyediakan lahan parkir yang sesuai.

“Biasanya, kalau ada razia, yang parkir memang tidak ada. Tapi kalau tidak ada razia baru mereka parkir lagi di pinggir jalan,†tukasnya. [baca: Parkir Sembarangan, Polresta Depok: Kesadaran Pengendara Kurang]

Dianggap melanggar lantaran parkir di bahu jalan, sejumlah mobil di kawasan Jalan Margonda Raya digembok paksa petugas Dishub Kota Depok, Selasa, 2 September 2014. Satu dari sekian mobil yang digembok adalah milik salah satu pengusaha di kota tersebut.

Ketua Kadin Depok, Wing Iskandar, tak terima ketika mobilnya, Suzuki Cross Over, digembok lantaran parkir di bahu jalan tak jauh dari depan ITC Depok.

“Saya sih enggak masalah asal jangan tebang pilih. Kan banyak tuh yang lain yang parkir sembarangan. Di sini kan parkir susah, malam juga jalur Margonda dijadikan lahan parkir,†kata Wing.

Sementara, Kepala Dishub Kota Depok, Gandara Budiana menegaskan, pihaknya tidak pernah tebang pilih dalam mengambil tindakan. Namun karena keterbatasan alat hal itu pun seakan membuatnya pilih-pilih dalam mengambil tindakan.

“Kita mencoba untuk tidak tebang pilih, makanya kita maksimalkan. Siapa pun melanggar akan kami tindak. Hanya saja keterbatasan gembok yang hanya 12 buah seperti seakan tebang pilih, rencananya akan ada pengadaan 25 gembok lagi,†jelas Gandara. [baca: Parkir di Bahu Jalan, Mobil Ketua Kadin Depok Digembok Dishub]

Sulitnya lahan parkir

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengakui masalah parkir liar ini masih kerap dijumpai di Jalan Margonda meski Dishub sudah sering menggembok pemilik kendaraan. Parkir liar di Margonda marak lantaran sulitnya lahan parkir yang tidak disediakan pelaku bisnis.

“Margonda kita tak menyiapkan lahan parkir. Itu kan Garis Sempadan Bangunan (GSB) setiap pelaku bisnis yang memiliki aktivitas di Margonda wajib punya lahan parkir sendiri. Harus punya apa pun kegiatan perdagangannya,†tegasnya di kantor Balai Kota Depok, Selasa, 9 September 2014.

Bagi pelaku bisnis yang melanggar GSB, kata Nur Mahmudi, maka Pemkot Depok meminta mereka untuk mundur 10 meter agar menyediakan ruang bagi lahan parkir. Jika tidak, kata dia, maka Pemkot Depok akan menertibkan di tahun 2015 oleh Satpol PP.

“Kita tertibkan. Yang sekarang ini harus mundur, kalau masih belum punya lahan parkir ya dipaksa, tahun 2015 tegas kan sebagian sudah ditandai dicoret merah,†tukasnya. [baca: Parkir Liar di Margonda, Nur Mahmudi: Pelaku Bisnis Wajib Punya Lahan]

Sanksi bagi parkir liar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan sanksi berupa denda hingga Rp 500 ribu bagi parkir liar. Tidak jauh berbeda jika melintasi Depok, parkir liar juga menjamur terutama di kawasan Jalan Margonda.

Mengenai penerapan denda tersebut, Nur Mahmudi mengaku Depok belum memiliki aturan yang mengatur hal itu. Peraturan wali kota pun tidak cukup untuk menetapkan sanksi denda.

“Saya belum tahu ada perdanya atau enggak, kalau ada itu sih enggak masalah, Perwa kalau menyangkut keuangan agak lemah,†tegas Nur Mahmudi.

Gandara mengakui hingga saat ini masalah parkir liar masih menjadi beban pemerintah. Meski begitu, pihaknya tidak ingin ikut-ikutan Jakarta yang membuat kebijakan sanksi Rp 500 ribu bagi pemilik kendaraan. “Enggak usah sama (dengan Jakarta). Kita jangan tiru-tiru Jakarta. Jakarta, ya, Jakarta saja. Depok, ya, sendiri,†kata Gandara, Selasa, 9 September 2014.

Menurutnya, yang penting Depok terus menegakkan aturan bersama kepolisian sebagai stakeholder. Masalah yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar aturan. Meski mengetahui ada aturan, banyak warga yang tetap melanggar.

“Ternyata enggak bisa hanya upaya penyadaran, makanya ada razia, digembok, dan lainnya,†katanya. Gandara menegaskan, penggembokan dan pengempisan ban akan dimaksimalkan terus. “Pengontrolan oleh anggota Dishub dan penindakan harus dilakukan terus.â€

Menurut dia, kebijakan pemunduran tempat usaha sebanyak 10 meter di Margonda masih terus diupayakan oleh Distarkim. “Jika itu dipenuhi, ada lahan untuk parkir,†imbuhnya. Gandara mengklaim sudah banyak pengusaha yang memundurkan bangunannya. [baca: Sanksi Rp 500 Ribu bagi Parkir Liar, Depok Tak Mau Tiru Jakarta]

Pembangunan gedung parkir

[caption id="attachment_49197" align="alignleft" width="300"] Pembangunan gedung parkir 8 lantai di Depok ditargetkan rampung akhir 2014 (foto: tribunnews.com).[/caption]

Pemkot Depok menggelontorkan dana sebesar Rp 39, 8 miliar untuk membangun bangunan setinggi delapan lantai untuk lahan parkir di lingkungan balai kota. Pembangunan gedung bertingkat untuk lahan parkir itu sebagai upaya menyiasati minimnya lahan di Balai Kota Depok.

Kepala Distarkim Kota Depok Kania Parwanti, mengatakan, lantaran minimnya lahan parkir bagi kendaraan pegawai negeri sipil (PNS) di Balai Kota Depok, maka selama ini banyak kendaraan yang diparkir di bahu jalan. Karenanya, Pemkot Depok membangun gedung bertingkat untuk lahan parkir itu sejak awal 2014.

“Pengerjaannya dilakukan oleh PT Waskita. Nilai anggaran proyek ini sebesar Rp 39,8 miliar. Targetnya, akhir tahun ini selesai dibangun,†kata Kania, Kamis, 18 September 2014. [baca: Bangun Gedung Parkir, Pemkot Depok Gelontorkan Rp 39,8 M]

Kania mengatakan, gedung parkir itu nantinya diperuntukkan bagi pegawai Balai Kota Depok dan masyarakat yang mengurus keperluan di balai kota. Gedung itu nantinya mampu menampung 700 kendaraan, terdiri dari dua gedung masing-masing delapan lantai. Pembangunan di salah satu gedung sudah mencapai empat lantai dan satunya baru dua lantai.

Gedung parkir itu terletak di samping masjid balai kota atau di belakang pusat perbelanjaan ITC Depok. Parkir itu nantinya akan langsung terhubung dengan jalan keluar dari balai kota.

Gandara mengatakan, parkir itu juga akan diperuntukkan untuk masyarakat umum yang berkepentingan di Jalan Margonda. Dengan begitu diharapkan kepadatan di Jalan Margonda akan berkurang karena tidak ada lagi yang parkir di bahu jalan.

Menurut Gandara, masyarakat yang berbelanja di Margonda Raya bisa memarkir mobilnya di gedung parkir itu. Setelah meninggalkan mobilnya di tempat parkir, masyarakat meneruskan perjalanan dengan jalan kaki atau angkutan kota. [baca: Akhir 2014, Pembangunan 2 Gedung Parkir 8 Lantai Rampung]

Pengusaha diarahkan ke Sawangan dan Tapos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok meminta agar Pemkot Depok melarang adanya bangunan usaha baru di sepanjang Jalan Margonda yang menjadi jantung utama Kota Depok. Pelaku usaha yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usahanya diarahkan ke Sawangan dan Tapos.

Sebab, di Jalan Margonda sudah terlalu banyak bangunan usaha yang berpotensi terjadinya kemacetan parah di jalan itu, terutama di akhir pekan.

“Jadi kalau ada pelaku usaha atau investor yang mau buka usaha atau mengembangkan usahanya, agar diarahkan ke wilayah Sawangan dan Tapos. Ini supaya pemerataan terjadi di Kota Depok,†ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, Jumat, 7 November 2014. [baca: DPRD Depok: Pebisnis yang Mau Buka Usaha Diarahkan ke Sawangan dan Tapos]

Belum ada blueprint penataan transportasi

Pemkot Depok belum memiliki kerangka kerja pengendalian transportasi. Meski begitu, Dishub Kota Depok masih melakukan pengkajian dalam pembuatan cetak biru (blueprint) penataan transportasi.

“Kalau blueprint transportasi kami belum punya, masih dalam tahap pengkajian,†kata Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala, Jumat, 19 September 2014.

Menurut Ari, tidak adanya blueprint tak menghambat kinerja dinasnya. Pada tahun ini, mereka berencana menata infrastruktur jalan dan angkutan. “Ada beberapa program prioritas yang harus diselesaikan pada 2014 ini,†terangnya.

Dalam penataan infrastruktur, Depok akan membangun fasiltas pejalan kaki atau trotoar di jalan-jalan seperti di Jalan Margonda Raya dan Sawangan. Selain itu, mereka juga akan menyelesaikan pembuatan tiga Jembatan Penyebarangan Orang (JPO) dan membangun sembilan titik tempat angkutan umum untuk naik-turun penumpang. “Finishing JPO dan sembilan titik halte dilakukan tahun ini,†katanya. Namun, Ari belum bisa mendetilkan di mana titik-titik halte tersebut karena masih dikaji. [baca: Pemkot Depok Belum Punya Blueprint Penataan Transportasi]

Pemkot Depok salah kelola

Fenomena kemacetan di Jalan Margonda dinilai sejarawan dan pengamat tata kota JJ Rizal, disebabkan adanya kesalahan tata kelola dari Pemkot Depok.

“Yang jadi soal juga seluruh ekonomi seolah di Margonda. Di masa depan pusat ekonomi harus dihidupkan di tempat lain,†kata Rizal dalam diskusi menuju Depok Baru di Julette Coffee, Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 6 September 2014.

Penumpukan di pusat ekonomi Depok itu, kata dia, juga diperparah dengan absennya pemerintah kota untuk memikirkan moda transportasi massal.

“Ini (juga) karena tak ada sistem tansportasi massal. Depok tak punya bus besar yang menggiring orang untuk menghentikan mobil pribadi,†imbuh dia.

Padahal, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sudah dua periode menjabat. Karena itu, Rizal berharap, Pemkot Depok ke depan, harus mampu mendengar aspirasi warga.

“Di masa depan, pemerintah harus mampu menampilkan diri dengan menampung aspirasi publik. Mendengarkan persoalan masyarakat untuk mampu menampilkan tindakan,†tegas dia.

Kurang awasi pemkot

DPRD Kota Depok mengakui selama ini kurang mengawasi kerja pemerintahan Nur Mahmudi.

“Akibatnya terjadi kesemrawutan di berbagai program pembangunan,†kata anggota DPRD Depok Babai Suhaimi, Rabu, 3 September 2014.

Menurut Babai yang juga Ketua DPD Partai Golkar Depok, Jawa Barat, banyak program pembangunan pemerintah yang sudah disetujui DPRD, tapi tak terlaksana di lapangan. Misalnya, perbaikan Jalan Margonda yang hingga saat ini masih menyisakan masalah genangan air dan kemacetan lalu lintas.

“Ke depan ya kami sinergi, observasi akan menjadi kata kunci,†ucapnya. [baca: Kurang Awasi Kinerja Pemkot, DPRD Depok: Jadi Semrawut]

Depok urutan kelima kota termacet

Data sepuluh kota termacet di Indonesia yang dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menempatkan Kota Depok, Jawa Barat, pada urutan kelima setelah Jakarta, Kota Bogor, Bandung, dan Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo tidak membantahnya.

“Kenyataan di lapangan memang seperti itu, lihat saja setiap weekend di Depok,†kata Hendrik, Kamis, 23 Oktober 2014.

Kelayakan status termacet itu, kata Hendrik, ditandai dengan banyaknya warga Depok yang mengeluhkan kemacetan. Menurut dia, hampir semua warga Depok sependapat bahwa Depok kota yang macet. “Ini bukan 1-2 orang yang menyatakan macet, tapi hampir semuanya,†ujarnya.

Menurut dia, kementerian tidak mungkin mempublikasikan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebelum merilis, kata dia, kementerian pasti telah melakukan pengecekan lapangan dan analisis mendalam.

Hendrik mengatakan, setiap hari Sabtu dan Minggu, Depok mengalami kemacetan parah di hampir semua wilayahnya. Penyebab utamanya adalah Jalan Margonda Raya yang tidak tertata dengan baik. “Pusatnya di Margonda, dan menjadikan semua daerah lain seperti Sawangan dan Tapos macet,†katanya.

Menurut Hendrik, rilis itu harus ditanggapi secara positif oleh pemerintah Depok, terutama Dinas Perhubungan. Kemacetan di Depok diakibatkan pembangunan pusat pertokoan dan bisnis jasa. DPRD berencana mengundang khusus Dinas Perhubungan dan dinas lain yang bersangkutan untuk membicarakan khusus masalah tersebut. [baca: Depok Urutan Ke-5 Kota Termacet, Ketua DPRD: Itu Kenyataan]

Menanggapi Depok merupakan urutan kelima kota termacet, Nur Mahmudi mengaku santai dan tidak tersinggung.

“Kalau saya yang jelas saya enggak perlu marah, saya berterima kasih saja apa pun informasi yang ada,†jelasnya di Balai Kota Depok, Jumat, 24 Oktober 2014.

Nur Mahmudi mengatakan, Pemkot Depok terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang transportasi. Hal itu dijadikannya sebagai kritik dan evaluasi yang membangun.

“Baik tentang masalah kecukupan pembuatan jalan, kerja sama lalu lintas, dan pemakai jalan,†ujarnya.

Menurutnya, kemacetan sudah menjadi masalah perkotaan yang lumrah skala internasional.

“Kelihatannya bohong pun berita itu saya enggak marah, siapa yang suka sebarkan isu, berita, silakan publik evaluasi. Kemacetan adalah kelumrahan secara internasional,†tandasnya. [baca: Depok Jadi Kota Ke-5 Termacet, Nur Mahmudi: Saya Enggak Marah]

Depok tak ingin di-bully

[caption id="attachment_49198" align="alignright" width="300"] Jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Margonda (istimewa).[/caption]

Media sosial diramaikan dengan ejekan (bully) netizen kepada Bekasi. Sebab, wilayah tersebut dianggap panas. Belum lagi kemacetan di sana yang semakin parah setiap harinya.

Kondisi Bekasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kota penyangga Ibu Kota lainnya, yakni Depok. Kemacetan juga selalu terjadi setiap akhir pekan.

Namun, Nur Mahmudi tidak Ingin Depok di-bully seperti Bekasi. Dia juga mengaku enggan membandingkan antara satu kota dengan kota lainnya.

“Saya tidak pada posisi ini, tak ingin masuk ke isu-isu komparasi,†tegasnya di Balai Kota Depok, Selasa, 14 Oktober 2014.

Ia menyatakan, Pemkot Depok memiliki solusi dan upaya untuk membenahi kemacetan di sana. Pertama adalah penataan penertiban kawasan Margonda dan membangun drainase juga trotoar hingga JPO.

“Pelaku bisnis diminta mundur 10 meter agar tak terkesan kumuh di Margonda,†jelasnya. [baca: Soal Kemacetan, Nur Mahmudi Tak Ingin Depok Di-Bully]

Urai kemacetan

Mantan Kepala Dinas Informasi atau Chief Information Officer (CIO) Kota Chicago, Amerika Serikat Hardik Bhatt memaparkan masalah-masalah umum perkotaan yang ada di dunia. Menurutnya konsep Smart City dapat mengurai permasalahan perkotaan.

Hal itu disampaikan Hardik dalam Depok Smart City Digital, forum yang diselenggarakan melalui video conference di Code Margonda Depok, kampus ITB Bandung dan Kota Chicago, Rabu, 12 November 2014.

Ia mengatakan, hal umum, seperti kemacetan, sampah, parkir kendaraan hingga persoalan lingkungan dan energi, dapat diurai bila sebuah kota memanfaatkan fungsi teknologi. Hardik menambahkan, konsep Smart City dapat menjadi jawabannya.

“Percepatan urbanisasi menyebabkan masalah yang besar di berbagai kota di dunia. Masalah yang timbul antara lain kemacetan, lahan parkir, air bersih, udara bersih, tempat tinggal. Teknologi digital dapat mengurai permasalahan ini,†papar Hardik yang kini menjabat sebagai Managing Director CISCO, perusahaan internasional yang bergerak di bidang jaringan dan data.

Ia menyontohkan, teknologi digital seperti video conference yang sedang dilakukan dalam forum ini, menjadi contoh orang dapat terhubung tanpa melakukan mobilisasi, kurangi kemacetan. Hardik juga memaparkan tentang teknologi lain yang dapat atasi masalah umum perkotaan lainnya.

Secara umum, berdasarkan pengalamannya, teknologi digital terbukti dapat menjadi solusi permasalahan perkotaan apabila infrastruktur penyedia jaringannya memadai. [baca: Eks CIO Chicago: Smart City Bisa Menjawab Masalah Umum Kota Depok]

Harus bersinergi

Solusi untuk mengatasi kemacetan juga diutarakan Pakar Manajemen Inovasi dari Universitas Indonesia (UI) Mohammed Ali Berawi yang akrab disapa Ale.

Ia mengatakan, pemerintah dari tiap daerah harus membangun sarana transportasi yang baik dan terintegrasi bagi penggunanya. Sehingga niat pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal untuk mengurangi kemacetan bisa terwujud.

“Harus ada terobosan yang inovatif, misalnya ya dengan memperkecil jalan dan melebarkan pedestrian. Kemudian, integrasi akses menuju sarana transportasi umum,†kata Ale, Rabu, 22 Oktober 2014.

Masyarakat dari daerah penyangga yang menuju Jakarta bisa memarkir kendaraan di tempat yang disediakan pemerintah daerah. Kemudian mereka beralih menggunakan transportasi massal menuju lokasi kerja.

“Namun pemerintah harus memberikan sarana yang baik. Jangan memaksa orang untuk beralih tapi tidak diberikan alternatif yang menjadikan masyarakat tertarik untuk beralih (ke moda transportasi massal),†ujarnya.

Jika akses menuju transportasi massal sudah terintegrasi serta sarananya disiapkan dengan baik, maka secara perlahan masyarakat bisa beralih dengan sendirinya.

“Kuncinya adalah pembangunan transportasi publik yang baik dan terintegrasi. Misalnya, antara transportasi bus dan kereta harus terintegrasi. Sehingga masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum tidak lah kesulitan,†pungkasnya. [baca: Atasi Kemacetan, Pemerintah di Jabodetabek Harus Sinergi]

Tak ada masalah yang tak dapat dipecahkan. Begitu juga permasalahan kemacetan di Jalan Margonda yang harus segera diatasi. Ketegasan dan tindakan nyata sangat diperlukan dari Pemkot Depok sebagai pengelola kota. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan DPRD Depok sangat penting dilakukan demi mengurai kemacetan di jantung kota itu.

Selain peran pemkot dan jajarannya serta DPRD, kerja sama berbagai pihak, baik itu para pengusaha, pengendara, sopir angkot, penyeberang jalan, dan warga Depok sendiri sangat menentukan “wajah†Jalan Margonda. Ubah kesan yang menyatakan Depok merupakan urutan kelima kota termacet, menjadi Depok urutan kelima kota yang tertib dan nyaman, atau bahkan di urutan pertama.

Fredrick Rieuwpassa

(dari berbagai sumber)