fbpx

depoklik

situs warga Depok

joko widodo

Pasca Bom Solo, Pengaman Presiden Jokowi Ditingkatkan

by Leave a Comment

DEPOKLIK. Pengamanan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Korong Talao Mundam, Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ditingkatkan pasca serangan bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jawa Tengah.

“Pengamanan sebelumnya sudah maksimal. Tetapi akan kita tingkatkan lagi agar lebih optimal,” kata Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah kunjungan presiden, Brigjen TNI Agus Bakti Fadjari, di Padang Pariaman, Selasa (5/7).

Komandan Korem 032 Wirabraja di Padang Pariaman ini menegaskan bahwa ia melakukan pengecekan langsung kesiapan personel pengamanan yang disiapkan.

Sementara itu, lokasi penyerahan bantuan oleh Presiden Jokowi telah dipenuhi ratusan masyarakat.

Agar tidak terjadi hal yang kurang diinginkan, petugas mengatur masyarakat supaya tertib. Jalan menuju lokasi sekitar 200 meter disterilkan dari masyarakat yang ingin bersilaturahim dengan presiden.

Sementara sepanjang jalan dari Padang menuju Padang Pariaman, aparat kepolisian dan TNI telah siaga.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyerahkan bantuan di Korong Talao Mundam Kecamatan Batang Anai pada pukul 11.30 WIB.

Bantuan tersebut masing-masing, tujuh korong mendapatkan 50 kupon paket bantuan dan nagari Talao Mundam dapat 650 kupon. Total ada seribu paket bantuan yang akan diserahkan presiden.

(ANTARA/ard)

Pemkot Depok Bingung Delapan Perda Dibatalkan Presiden

by Leave a Comment

DEPOKLIK. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany, mengaku bingung saat Presiden Joko Widodo membantalkan delapan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Depok.

Dikatakannya, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatalan Perda tersebut.

“Provinsi juga belum menerima tembusannya. Apa dasar pembatalannya,” ujar Lienda, di Balaikota Depok, Rabu (22/6).

Pemerintah Pusat, kata Lienda, belum bisa memberikan kepastian apakah Perda tersebut dicabut secara keseluruhan atau parsial pasal-pasal tertentu, yang dianggap menghambat dan bermasalah.

Menurutnya perlu dilakukan kajian dan konsultasi dengan provinsi dan Kemendagri terhadap rilis Perda yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat. Bila sebagian pasal yang dibatalkan, artinya pemerintah hanya perlu merevisi, bukan mencabut Perda secara keseluruhan.

“Rencananya, pekan ini Pemprov Jawa Barat akan mengundang kota/kabupaten untuk mengadakan rakor setelah ada dasar pertimbangan pembatalan perda tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah berupa Perda bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.

“Kalau hanya dibatalkan beberapa pasal saja, bisa direvisi pasal yang bermasalahnya, maka kami diminta untuk klarifikasi lagi ke Kemendagri,” ucapnya.

Dari 3.143 Perda yang dibatalkan Presiden Jokowi, delapan Perda berasal dari Depok, yakni Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Urusan Pemerintah, Pajak Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta Retribusi Memperpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

(ard)

Presiden: Tol Depok-Antasari Dipastikan Rampung 2018

by Leave a Comment

DEPOKLIK. Pembangunan proyek jalan tol Depok-Antasari sepanjang 21 kilometer dipastikan rampung akhir tahun 2018.

“Ini karena pembebasan akan lahan selesai 2017,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo, saat meninjau proyek jalan tol Depok-Antasari di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Selasa (21/6).

Jokowi menegaskan, meski di lapangan muncul masalah-masalah kecil, namun demi kepentingan jutaan orang, maka proyek pembangunan jalan tol tersebut harus berlanjut.

“Rampung nanti pembebasan lahan rampung konstruksi, mengikuti tidak ada masalah,” katanya.

Ia menekankan serta meminta penerapan manajemen pengawasan dan kontrol yang baik dalam pelaksanaan setiap proyek.

“Kalau pekerjaan itu dilihat diawasi dikontrol saya kira yang kerja juga semangat kalau ada masalah bisa disampaikan masalahnya apa. Kecil-kecil tapi bisa menjadikan sebuah pekerjaan menjadi mundur tapi kalau tadi sudah ketemu semuanya saya kira tidak ada,” katanya.

“Ya ada manajemen kan, kalau tidak ada kontrol kan bubar,” katanya.

(ard)

Pencalonan Komjen Tito Sebagai Kapolri Hak Presiden Dan Sesuai Aturan

by Leave a Comment

DEPOKLIK. Nama Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi diserahkan Presiden Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Badrodin Haiti yang akan masuk masa pensiun.

Meski dari usia jenderal bintang tiga itu lebih muda dibandingkan calon lainnya, namun hal itu tidak ada masalah dalam pencalonannya sebagai Kapolri.

“Persyaratan utama adalah bintang tiga walaupun kemarin ada bintang dua, sehari bintang tiga. Sehari tidak masalah tapi bintang tiga yang diusulkan Presiden ke DPR,” kata kata Wakil Ketua Kompolnas, yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Hal itu dikatakan Tjahjo di sela buka bersama, di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Tjahjo juga tak mempermasalahkan pengganti Jenderal Badrodin itu berasal dari Akpol angkatan 87, walaupun pesaing lain seperti Komjen Budi Gunawan dan Komjen Budi Waseso lebih senior.

“Sekarang Kapolri Pak Haiti 83, sekarang masuk ke 87. Ya nggak ada masalah karena itu pilihan bapak Presiden dan bapak Presiden mengikuti aturan yang bintang tiga,” ujar dia.

Sebelumnya Ketua DPR, Ade Komarudin mengaku menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno pada Rabu (15/6) pagi.

Setelah dibuka, kata Ade, isi surat itu terkait pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan pensiun pada 24 Juli 2016.

Tito merupakan jebolan Akademi Kepolisian angkatan 1987. Sementara, bintang tiga senior saat ini ditempati oleh Komjen Budi Gunawan, lulusan Akpol 1983 yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

(Kompas.com/ard)