fbpx

Depok Disebut Jokowi Berprestasi, Nur Mahmudi Tersanjung

[caption id="attachment_50279" align="alignright" width="300"] Jokowi saat memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2014 kepada Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail (foto: Humas Pemkot Depok).[/caption]

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Kota Depok banyak meraih prestasi di tahun 2014.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) 2014 kepada Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Ciasem, Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12).

“Alhamdulillah Presiden Jokowi menyatakan Kota Depok banyak dapat prestasi. Ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Depok,†kata Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Menurut Nur Mahmudi, berbagai prestasi yang diraih Kota Depok dapat dipertahankan pada tahun berikutnya, bahkan harus ditingkatkan.

Dikatakan Nur Mahmudi, penghargaan APN ini diberikan karena Kota Depok telah berupaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pangan di seluruh Indonesia dan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Depok sendiri dinilai telah berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketahanan pangan dan gizi serta dinilai telah berhasil menggerakan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kerawanan pangan atau gizi buruk serta meningkatkan potensi daerah dan mempercepat diversifikasi daerah.

Berbagai prestasi yang diraih Kota Depok ditahun 2014 di antaranya adalah Anugerah Parahita Ekapraya (penghargaan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak). Depok raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (laporan keuangan). Penghargaan Upakarti Jasa Kepedulian (peduli terhadap pembinaan UMKM). Penghargaan Mandala Karya Kencana (Menjalankan program KB) serta penghargaan tertinggi bidang Pemerintahan yakni Parasamya Purnakarya Nugraha.

Frd/wartakota.tribunnews.com

Pemilih Siluman Dapat Kalahkan Jokowi di Pilpres

[caption id="attachment_40219" align="alignright" width="300"] foto: ist./metrotvnews[/caption]

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 menjadi fokus pembahasan di Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT). Pengamatan FAIT, walau Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi memiliki tingkat elektabilitas tertinggi, bukan tidak mungkin akan kalah tipis pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dari kandidat Capres lain.

Menurut Ketua Umum FAIT, Hotland Sitorus, masih ditemui pemilih siluman di DPT Pemilu 2014 dan jumlahnya cukup signifikan. “Jumlah ini dapat mempengaruhi perhitungan perolehan suara pada Pemilu 2014 nanti. Kisarannya bisa mencapai hingga 10 persen hingga 15 persen,†katanya, Senin (13/1).

Berdasarkan data yang dimiliki FAIT, DPT masih bermasalah hingga kini. Perbaikan data yang bermasalah dari satu tahapan ke tahapan berikutnya nyaris tidak terjadi.Buktinya, DPT Pemilu 2014 hingga kini masih memuat pemilih tanpa NIK, orang meninggal, dan nama-nama aneh (siluman).

“Jika suara siluman ini adalah pesanan, maka akan merugikan kontestan Pemilu 2014 lain, terutama partai baru pada Pemilu 2014.†ungkapnya.

Bahkan, FAIT berani menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja memlihara data-data tersebut untuk kepentingan tertentu, mengingat proses penetapan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FAIT Janner Simarmata dalam rilisnya kepada depoklik, berdasarkan temuan FAIT, kisruh DPT Pemilu 2014 tidak saja diakibatkan oleh manusia, tetapi juga karena sistem aplikasi DPT Pemilu 2014.

“Kami melakukan pengujian terhadap sistem aplikasi DPT Pemilu 2014, ternyata memang bermasalah. Pengisian data nama pemilih, seharusnya hanya dapat diisi dengan huruf (abjad), namun ternyata dapat diisi dengan numerik (angka) dan karakter khusus lainnya. Jadi, sistem aplikasi pengisian data pemilih Pemilu 2014 invalid,†ujar dosen di Universitas Negeri Medan ini.

Sementara itu, Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Rizal Isnanto mengatakan, sebaiknya KPU membersihkan DPT Pemilu 2014 dari data-data pemilih tanpa NIK, orang mati dan nama-nama aneh, tanpa menunggu14 hari menjelang pemilu.

“Rakyat tentunya berharap agar semua penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP dan partai politik peserta pemilu, bersama-sama mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan transparan.†pungkas Rizal.

red