fbpx

Setelah Sekdis Disnakersos, Kini Kabag Keuangan Pemkot Ditahan

[caption id="attachment_28977" align="alignright" width="300"] ilustrasi – ist.[/caption]

Tersangka kasus penggelapan lahan PT Pertamina di Tapos bertambah satu orang lagi, yakni TR (55), Kepala Bagian Keuangan Pemkot Depok.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap Sekdis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Agus Gunanto dan seorang lagi yang diketahui bernama Ukar Kosasih, yang ditahan pada 3 April 2013 lalu. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto mengatakan, TR diperiksa untuk perkara yang berbeda, namun di kasus yang sama. Rikwanto enggan menjelaskan peran TR lebih detail lantaran masih menunggu perkembangan penyidikan di Polres Depok.

Rikwanto juga menegaskan bahwa kasus dan penahanan tersangka dilakukan di Polres Depok. Polda Metro Jaya hanya memberi bantuan penyidikan kepada Polres.

“Selebihnya ada di tangan wilayah, kita sekedar memberian bantuan. Enggak ada itu penahanan di kita,†jelasnya, Sabtu (13/4).

Pada kasus ini, Agus dan Ukar ditahan karena terlibat penggelapan tanah milik Pertamina yang dijual ke PT Wijaya Karya senilai Rp 7 milyar pada 2010 lalu.

Agus dituduh melakukan pengkondisian warga, khususnya para ahli waris pemilik lahan Pertamina di Kampung Cempedek. Agus diduga memanfaatkan jabatannya untuk menandatangani penjualan kembali lahan tersebut ke PT Wijaya Karya, dengan membuat girik, SPPT dan PBB atas nama pemilik asal. Padahal, tanah tersebut sudah dijual warga ke PT Pertamina.

rw/met

LSM Minta Kasus Agus Diusut Tuntas, Nur Mahmudi Disinyalir Terlibat

[caption id="attachment_34499" align="alignright" width="300"] ilustrasi – ist.[/caption]

Penahanan Pejabat di lingkungan Pemkot Depok, Agus Gunanto yang tercatat aktif sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), menjadi buah bibir hangat belakangan ini. LSM Kapok angkat bicara, meminta agar Polda mengusut tuntas kasusnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan pemberantasan korupsi ini menegaskan, bahwa pihaknya akan konsisten mengawal kasus tersebut untuk penegakan supremasi hukum.

Salah satu LSM di Depok ini mengaku, berdasarkan informasi yang didapatkan, ditengarai ada dugaan aliran dana haram yang diselewengkan sang pejabat, mengalir ke Wali Kota Depok yang menjabat sekarang, Nur Mahmudi Ismail, untuk kepentingan Pilkada Depok tahun 2010 lalu.

Sebelumnya, Agus Gunanto, ditetapkan resmi menjadi tahanan kepolisian pada Selasa (02/04), terkait kasus penggelapan jual beli lahan kavling milik PT Pertamina, saat masih menjabat Camat Cimanggis.

Ketua LSM Kapok, Kasno mengatakan, pihaknya mendesak agar Polda Metro Jaya, tidak berhenti memproses kasus peggelapan lahan seluas sembilan hektar tersebut, dengan hanya menahan Agus Gunanto saja. Sebab, lanjutnya, berdasarkan laporan yang ia terima, terdapat aliran dana yang dinikmati juga oleh kelompok Nur Mahmudi untuk kepentingan logistik pencalonan pada Pilkada Depok 2010.

“Seret semua yang terlibat. Jangan sampai Agus Gunanto menjadi kambing hitam, atas permufakatan jahat tersebut,” tegasnya.

Kasno menambahkan, pihaknya akan turut membantu proses hukum Agus Gunanto, dengan mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti bukti terkait kasus tersebut.

“Kami sudah komunikasi dengan Polda. Intinya, Depok harus bersih dan semua yang terkait kasus Agus Gunanto wajib diproses tanpa tebang pilih.” tutupnya.

Nur Mahmudi, yang disebut-sebut menerima fee Rp 1 Milyar dari penjualan tanah milik PT Pertamina melalui Agus, menolak tudingan tersebut. Saat dihubungi wartawan, Rabu (10/4) kemarin, Nur mengaku dirinya maupun tim suksesnya saat Pilkada, tidak pernah menerima uang itu.

“Kalau untuk dapat fee itu tidak benar. Biarkan saja nanti pengadilan yang membuktikan semua,†kilahnya.

Gatot Suherman

Dituduh Terima ‘Fee’ 1 Milyar, Wali Kota Depok Mengelak

[caption id="attachment_24051" align="alignleft" width="300"] Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail[/caption]

Menanggapi persoalan penangkapan Sekdis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnaskersos) Depok Agus Gunanto, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membenarkan hal tersebut. Terkait fee Rp 2 milyar yang diterima Agus dalam kasus penggelapan jual beli tanah ini, Nur mengaku tidak menerimanya.

Nur Mahmudi mengelak jika dituding menjadi salah satu penerima fee dari hasil penjualan tanah PT Pertamina di Kecamatan Tapos tersebut. Dirinya mengaku, tidak sama sekali menggunakan uang yang dituduhkan itu dalam kampanye Pilkada Depok. Justru, menurutnya, kemenangannya itu murni dari hasil pemilihan masyarakat Depok sendiri.

“Memang benar sudah ditahan, dengan kasus penjualan tanah PT Pertamina. Cuma kalau untuk dapat fee itu tidak benar. Biarkan saja nanti pengadilan yang membuktikan semua,†kilahnya.

Sebelumnya, Agus Gunanto, yang juga mantan Camat Cimanggis ini dituduh melakukan pengkondisian warga, khususnya para ahli waris pemilik lahan kavling Pertamina di Kampung Cempedek. Agus diduga memanfaatkan jabatannya untuk menandatangani penjualan kembali lahan tersebut ke PT Wijaya Karya, dengan membuat girik, SPPT dan PBB atas nama pemilik asal. Padahal, tanah tersebut sudah dijual warga ke PT Pertamina.

Dari hasil penjualan tanah seluas 9 hektar milik PT Pertamina ini, Agus mengatakan kepada rekannya, Syamsul Marasabesi, dirinya menerima Rp 2 milyar sebagai fee. Agus hanya mengambil Rp 1 milyar, sementara Rp 1 milyar lagi disetorkan ke tim sukses pemenangan Nur Mamudi saat Pilkada Depok lalu.

“Kasus itu terjadi sebelum Pilkada Depok berlangsung. Pengakuan Agus seperti itu sama saya,†tutur Syamsul yang juga Ketua Hubungan Antar Lembaga Pemuda Panca Marga Kota Depok.

Sejak Selasa (2/4) lalu, Agus sudah mendekam ditahanan Polda Metro Jaya. Penangkapannya dilakukan pada tanggal 1 April 2013 sebelum Agus berangkat bekerja ke Balaikota Depok.

Gatot Suherman

Warga: Abu Sofyan dan Anwar Tertutup

[caption id="attachment_34287" align="alignright" width="300"] Terdakwa teroris kasus Bom Beji, usai persidangan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (1/4). (foto: GS)[/caption]

Senin (1/4) sore, agenda pembacaan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus Bom Beji di Pengadilan Negeri Kota Depok, usai. Saksi mengatakan pelaku cenderung tertutup, warga tidak mengetahui kegiatannya.

Berdasarkan berkas yang diterima Pengadilan Negeri (PN) Depok, tercatat terdapat 20 saksi untuk kasus bom beji, yang didalangi Abu Sofyan tersebut.

Dari keterangan salah satu saksi, Cahayaningsih (31), pondok Bidara yang diketahuinya sebagai klinik herbal dan bekam, hanya dihuni oleh terdakwa Muhammad Yusuf. Namun, diakuinya, Abu Sofyan kerap bertandang ke Pondok Bidara di Jalan Nusantara, Beji.

“Dia datangnya nggak tentu. Tapi tertutup, orangnya. Paling sebatas tegur sapa aja,” tutur wanita yang rumahnya berbatasan dinding dengan tempat kejadian meledaknya bom rakitan Sofyan dan Anwar, tersangka lain dalam kasus ini.

Anwar sendiri tewas, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Anwar menjadi korban bom rakitannya sendiri yang tak sengaja meledak.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Depok, Iman Luqmanul Hakim mengatakan, barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebatas barang bukti yang ditemukan di lokasi ledakan Beji. Untuk Barang bukti terorisme di Bojonggede, lanjutnya, kebetulan digunakan untuk sidang serupa di PN Jakarta Barat dengan terdakwa Muhammad Thoriq.

“Digelar bersamaan. Dua Minggu lagi, Thoriq yang ke sini. Tadi ada lima boks, isinya beragam. Mulai dari tabung gas 3 kg, hingga buku cara membuat bom,†tutupnya.

Sidang dilanjutkan dua minggu ke depan, dengan agenda yang sama, yakni pembacaan keterangan saksi.

Gatot Suherman