fbpx

Alasan Mengapa Anda Harus Jogging

[caption id="attachment_22724" align="alignright" width="300"] Alasan mengapa Anda harus jogging (istimewa).[/caption]

Olahraga secara rutin mampu mengurangi risiko berbagai penyakit, meningkatkan kualitas hidup dan membuat kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Olahraga cardiovascular merupakan komponen latihan dengan manfaat yang begitu besar sehingga Anda harus melakukannya paling tidak tiga hari seminggu. Jika Anda bingung memilih olahraga apa yang bisa Anda lakukan, pilih saja jogging yang bisa Anda lakukan kapan saja.

Jogging merupakan aktivitas fisik yang lebih berat daripada berjalan karena olahraga ini memanfaatkan banyak otot. Ketika Anda melangkah saat berlari, kedua kaki tidak berada pada tanah dan Anda menumpu pada satu kaki dan saling bergantian, serta mendorong tubuh ke depan. Jogging meningkatkan detak jantung dan pernapasan untuk mengalirkan oksigen lebih banyak ke otot. Hasilnya, jantung Anda juga menjadi lebih kuat dan mampu memompa darah lebih banyak per menit. Artinya, paru-paru akan menjadi lebih efisien dalam mentransfer oksigen dan karbondioksida selama beraktivitas.

Olahraga jogging juga mampu menjaga berat badan tubuh. Hal ini karena olahraga cardiovascular mampu membakar kalori serta meningkatkan metabolisme tubuh hingga tiga sampai empat jam sesudah olahraga yang akan membantu tubuh membakar kalori lebih lebih banyak selama seharian. Tubuh Anda akan membakar ekstra kalori yang tersimpan agar Anda bisa mencapai berat badan ideal.

Jika Anda baru dalam olahraga lari, mulailah dengan perlahan. Mulailah dengan rutin berjalan agar tubuh mulai terbiasa dengan latihan fisik. Tambahkan lari jarang pendek dan lakukan secara bergantian dengan berjalan kaki. Lakukan latihan ini secara rutin sampai Anda bisa berlari paling tidak selama 30 menit tanpa berhenti. Untuk mengurangi risiko cedera, pilih sepatu yang didesain secara spesifik untuk berlari.

Frd/vemale.com

Bacaleg Golkar Tes kesehatan di RSUD Depok

[caption id="attachment_34631" align="alignright" width="300"] Usai tes kesehatan di RSUD Depok, beberapa Bacaleg Partai Golkar foto bersama, Jumat (12/4). (foto: RJ)[/caption]

Untuk melengkapi syarat pencalonan menjadi calon anggota legislatif (Caleg), 46 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari partai Golkar jalani tes kesehatan di RSUD Depok, Jumat (12/4).

Dikatakan Poltak Hutagaol, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Depok, tes kesehatan yang dilakukan  meliputi kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba sesuai Perda yang sudah diatur, dan masing-masing Bacaleg dikenakan biaya Rp 430 ribu untuk tes.

“Belum semua, yang saat ini mengikuti tes kesehatan sebanyak 46 orang, sebagian masih ada urusan ke Jakarta,” jelasnya.

Ia berharap agar seluruh Bacaleg yang ikut tes kesehatan lulus semua. “Saya juga berharap agar pihak RSUD bekerja secara profesional, jangan meluluskan yang tidak sehat jasmani atau terlibat Narkoba. Namun saya berharap semua Bacaleg lulus semuanya,” kata Poltak.

Poltak mengatakan, saat ini seluruh Bacaleg Golkar sebanyak 56 Bacaleg. “54 orang untuk tingkat kota, 1 orang untuk tingkat Provinsi dan 1 orang untuk tingkat pusat,” ucapnya usai menjalani tes di RSUD.

Ricky Juliansyah

DKR: Dinkes Depok Ogah Transparan Soal Data Jamkesda

[caption id="attachment_34353" align="alignright" width="300"] Roy Pangharapan (kiri), Ketua DKR Depok. (foto: GS)[/caption]

Meski sudah didesak berulang kali, rupanya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, belum juga menempelkan data peserta Jamkesda di tiap Kantor Kecamatan maupun Kelurahan. Sebelumnya, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok sempat beraudiensi dengan Dinkes Depok di gedung Balaikota, namun hasilnya nihil.

Kedatangan DKR ini dalam rangka menuntut transparansi data Jamkesda, agar warga miskin di Depok tahu akan haknya, serta terhindar dari praktek komersialisasi Jamkesda. Tuntutan transparansi data Jamkesda itu, sesuai tuntutan DKR, wajib ditempel di tiap kecamatan dan kelurahan agar bisa dikontrol oleh setiap elemen masyarakat.

Selama ini, DKR kerap menerima laporan kepesertaan Jamkesda yang cenderung dikuasai kekuatan politik tertentu, serta prakteknya yang diskriminatif terhadap warga miskin.

Ketua DKR, Roy Pangharapan, menegaskan bahwa selama ini pihaknya masih menunggu karena Dinkes berdalih masih melakukan pendataan ulang Jamkesda untuk Tahun 2013. Pihaknya, masih akan bersabar meskipun selama ini diakuinya Dinkes Depok terkesan tertutup, meskipun ini menyangkut hak warga miskin.

“Jangan sampai, nanti muncul asumsi di masyarakat Dinkes itu pilih kasih soal Jamkesda, atas dasar warna politik atau kedekatan dengan pejabat tertentu,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Roy, salah seorang pejabat Dinkes pernah berkilah bahwa bila nanti pengumuman Jamkesda ditempel di papan pengumuman di kecamatan dan kelurahan, akan memakan biaya tambahan berupa fotokopi. Keluarnya pernyataan tersebut, lanjut Roy, sangat disayangkan terlebih keluar dari mulut seorang pejabat di lingkungan Dinkes Depok.

“Masa Dinkes duit Fotokopi aja hitung-hitungan. Ini masalah transparansi dan informasi publik. Rakyat miskin pemegang Jamkesda harus tahu haknya. Kami akan tunggu janji Dinkes, kami akan tagih janji mereka yang akan memasang data Jamkesda. Apa susahnya sih,” tutupnya.

Gatot Suherman

Urus Jamkesda, Warga Sukamaju “Diping-pong” 3 Kali

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, pada Tahun 2012 mengaku mendapatkan 200 pengaduan warga miskin, terkait buruknya sistem dan pelayanan Jamkesda.

Teranyar, Selasa (2/4) lalu, relawan LSM yang bergerak di bidang kesehatan ini, mendapatkan aduan tentang pelayanan pengurusan Jamkesda yang buruk dan berbelit belit. Dikabarkan, salah satu warga Kelurahan Sukamaju Baru, Cimanggis, harus rela diping-pong sebanyak tiga kali, untuk mengurus proses peralihan Jamkesda.

Masalahnya, kartu peralihan Jamkesda yang diberikan Kelurahan Sukamaju Baru, saat divalidasi di Dinas Kesehatan (Dinkes), justru sudah dimiliki orang lain. Otomatis, sang warga pun kembali ke Kelurahan untuk mengulang proses, dan ironisnya ketidakberesan itu terjadi hingga tiga kali.

[caption id="attachment_34353" align="alignright" width="300"] Roy Pangharapan (kiri), Ketua DKR Depok. (foto: GS)[/caption]

“Bayangkan saja, warga miskin seolah dipermainkan. Sampai tiga kali bolak balik, ini kan berarti sistemnya nggak beres. Kami mendesak Wali Kota untuk turun tangan dong, evaluasi dan lihat kinerja aparaturnya di lapangan,” ujar Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan, Rabu (2/4).

Roy menambahkan, bahwa pihaknya saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 100 relawan dengan jumlah total warga binaan sebesar 5000 orang yang tersebar di seluruh Depok. Jumlah ini, lanjutnya, masih dirasa kurang, namun pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan edukasi secara persuasif untuk menyadarkan masyarakat miskin bahwa mereka punya hak untuk sehat.

“Jamkesda itu bukan atas dasar baik hatinya pemerintah, tetapi itu memang hak rakyat. Jangan main main sama hak rakyat,” tutupnya.

Gatot Suherman