fbpx

Seorang Ibu Rumah Tangga Laporkan Mendagri ke Ombudsman

[caption id="attachment_38327" align="alignright" width="300"] Lies Sugeng (kanan), saat melaporkan bukti-bukti dugaan mal-administrasi Mendagri terkait kisruh Pemilukada Depok, kepada Assisten 1 Ombudsman RI Kusharyanto (kanan) di kantor Ombudsman RI, Kamis (17/10).[/caption]

Seorang Ibu Rumah Tangga dari Pondok Petir, Bojongsari, Depok, melaporkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke Ombudsman Republik Indonesia.

Kamis (17/10) siang sekira pukul 11.00, Lies Sugeng, datang ke Ombudsman dengan membawa selembar surat kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia terkait Kisruh Pemilukada Depok 2010 lalu.

Dalam suratnya, ibu tersebut menyebutkan bahwa terkait dengan Kisruh Sengketa Proses  Pilkada Kota Depok, patut di duga Mendagri telah melakukan mal-administrasi, yakni penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan berpihak dalam penyelesaian Kasus Pilkada Depok.

Dalam laporannya, Lies juga meminta kepada  Ketua Ombudsman agar segera memanggil dan memeriksa Mendagri terkait mal-administrasi tersebut.

Laporannya langsung diterima oleh Assisten 1 Ombudsman RI Kusharyanto, yang membidangi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Ombudsman, Lies mengatakan bahwa mendagri telah menciptakan keresahan di Kota Depok karena tidak menindaklanjuti surat DPRD Kota Depok dan KPUD Kota Depok yang sudah jelas-jelas membatalkan kemenangan Wali Kota Depok 2011-2016, yakni Nur Mahmudi Ismail.

“Mendagri itu dablek! sudah jelas DPRD Kota Depok meminta agar SK Wali Kota Depok 2011-2016 dibatalkan dan meminta Mendagri menunjuk PLT Wali Kota, tapi kok kayanya cuek aja. Emang di bayar berapa dia sama Wali Kota Depok,†geramnya.

Sementara itu, Ombudsman membenarkan bahwa telah menerima laporan dari ibu Lies Sugeng beserta beberapa barang bukti terkait dengan dugaan mal-administrasi yang di lakukan Mendagri.

“Bukti yang di berikan saat ini sudah cukup, nanti kalau ada kekurangan pihak Ombudsman akan menghubungi pelapor. Secepatnya kami akan menindaklanjuti laporan dari Ibu Lies Sugeng,†tutur Kusharyanto kepada wartawan.

Sebelumnya, kisruh Pemilukada Kota Depok ini dimulai sejak terjadi kesalahan dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 2010 silam. Saat proses hukum mengenai kasus dukungan ganda Partai Hanura di Pemilihan Wali Kota 2010 sedang berlangsung, KPU Depok memaksa pencalonan tetap berjalan dengan 4 pasang calon.

Alhasil, seusai Pemilu, Partai Hanura memenangkan gugatannya di PT TUN, bahwa dukungannya bukan ke pasangan Yuyun-Pradi, melainkan ke Badrul Kamal-Supriyanto, artinya, Yuyun-Pradi kurang persentase dukungan untuk mencalonkan diri, dan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota harusnya hanya 3 (tiga), yakni, Badrul Kamal- Supriyanto, Nur Mahmudi-Idris Shomad dan Gagah-Derry. Kesalahan di KPU tersebut berujung pada pemecatan mantan Ketua KPU Depok, M. Hasan.

HD

Mendagri Tolak Putusan MA, Nur Mahmudi Tetap Wali Kota Depok

[caption id="attachment_36736" align="alignright" width="300"] Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. (foto: ist/viva)[/caption]

Meski hasil Pemilukada Depok Tahun 2010 dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung dan pencabutan Surat Keputusan (SK) KPU, namun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tidak akan membatalkan legalitas Nur Mahmudi-Idris Abdul Shomad sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Gamawan memastikan tidak akan ada pemilihan ulang atau penggantian pasangan Nur-Idris dengan calon yang memperoleh suara terbanyak nomor dua. Alasannya, pasangan ini sudah menjalankan tugasnya selama dua tahun.

“Tidak akan kembali ke nol lagi, tak akan mundur ke belakang,” katanya kepada wartawan seusai rapat paripurna di komplek DPR RI Senayan, Selasa (2/7). Menurut Gamawan, saat ini pemerintah pusat sedang mencari solusi yang terbaik.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengeluarkan pencabutan Surat Keputusan (SK) KPU No 23/kpts/R/KPU-Kota-001.329181/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Tahun 2010 dan SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016. Artinya, ada perubahan jumlah pasangan calon dari empat pasangan calon menjadi tiga pasangan calon. Dengan begitu, pasangan Yuyun-Pradi dicoret dari keikutsertaan Pemilukada Depok 2010 karena adanya dukungan ganda Partai Hanura.

Setelah dikeluarkannya SK tersebut tertanggal 21 Juni 2013 oleh KPU, maka Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Nur Mahmudi-Idris Abdul Shomad dianggap ilegal di mata KPU. Karena itu, DPRD Kota Depok meminta Menteri Dalam Negeri segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14K/TUN/2012 yang membatalkan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad, namun ditolak oleh Mendagri.

rw/tem