fbpx

Jokowi: PKI Kalau Muncul, Ya Digebuk

Presiden Joko Widodo menekankan konstitusi harus menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah serius dalam memberantas ormas maupun kelompok yang mengingkari konstitusi.

“Yang mau menyampaikan aspirasi, silakan saja. Tapi harus dalam koridor hukum yang benar. Kalau nggak sesuai konstitusi, gebuk saja,” tutur Presiden dalam pertemuan dengan para pimpinan media massa di Istana, Jakarta, Rabu (17/5).

Istilah ‘gebuk’ ini disampaikan Presiden beberapa kali dalam pertemuan tersebut.

“Memang saya ngomong gebuk, tulis aja gebuk. Itu yang paling pas,” ujar Jokowi menambahkan.

Bahkan saat ada peserta pertemuan menyebutkan kata ‘jewer’ Presiden tidak setuju.

“Kalau jewer nanti dibilang Presiden nggak tegas,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Namun segala aspirasi itu harus disampaikan dengan tetap menaati aturan hukum.

Penggunaan istilah gebuk ini tak hanya disasarkan pada kelompok tertentu. Menurut dia, semua yang melanggar konstitusi harus digebuk.

“PKI juga kalau muncul, ya digebuk,” ujar Jokowi.

Namun Jokowi menyesalkan ia dan keluarganya terus difitnah terlibat dengan PKI. Bagi Jokowi, ia dan keluarganya sangat jelas sama sekali tidak terkait dengan PKI.

“Saat PKI dibubarkan, saya masih berumur 4 tahun,” ujar Jokowi.

Ia juga menjelaskan orang tuanya tidak terkait dengan PKI. Ia mempersilakan agar dilakukan investigasi untuk menyelidikinya.

“Saya lahir jelas, orang tua jelas. Silakan dicek. Tapi setelah orang tua saya jelas tak terlibat PKI kok dibilang itu bukan ibu saya. Kalau seperti itu terus ya tidak rampung-rampung,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan media untuk tidak terus terjebak pada isu yang memperkeruh suasana.

“Sudah delapan bulan kita hanya bicara begini terus berulang-ulang,” tutur Presiden.

Menurut Jokowi, masyarakat harus diajak untuk membicarakan hal-hal yang lebih progresif dan membawa kemajuan bangsa.

Presiden mengajak media untuk banyak menyampaikan informasi tentang perkembangan inovasi di masyarakat. Inovasi dalam bidang pertanian, dinilainya sangat penting untuk disebarkan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Saudi Arabia Hadiahkan 250 Ton Kurma Untuk Indonesia

Menyambut datanganya Ramadhan 1438 H, Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menghadiahkan kurma bagi Indonesia sebagai hadiah yang rutin diberikan tahunan yang menjadi simbol persahabatan kedua negara.

Duta Besar Arab Saudi Syeikh Osamah bin Muhammad Al Shuibi mengawali penyerahan kurma kepada Imam Besar Masjid Istiqlal pada Rabu (17/5). Ia hadir dalam rangka menguatkan persahabatan Saudi dengan Indonesia.

Sebagai tanda gembira dan syukur menyambut Ramadhan serta wujud persahabatan kedua negara, pemerintah Saudi memberikan kurma kepada masyarakat Indonesia.

“Ini simbol kerja sama erat kedua negara dimana kedua negara Insya Allah akan memuliakan Ramadhan bersama,” ungkap Al-Shuibi.

Al-Shuibi berterima kasih kepada pengurus Masjid Istiqlal sambutan yang diberikan dan kepada masyarakat yang hadir.

Secara keseluruhan, Arab Saudi memberikan 250 ton kurma yang dikirim langsung melalui jalur laut ke Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kurma lalu didistribusikan ke panti asuhan yatim dan dhuafa, perguruan tinggi Islam, masjid-masjid, ormas, hingga ke daerah.

Akibat Film Porno, Sopir Angkot Perkosa Gadis Remaja 16 Tahun

Pemerkosaan oleh sopir angkutan umum terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. seorang sopir angkot memperkosa penumpangnya, diduga karena terpengaruh tontonan film porno.

Pelaku berhasil dibekuk setelah orang tua korban melaporkan kejadian ini ke polisi.

“Dalam waktu singkat, kami langsung menangkap pelaku di kawasan Buaran, Jakarta Timur,” ujar Kapolsek Duren Sawit Kompol Yudho Huntoro, Rabu (17/5).

Pelaku yang bernama Ade Setyawan (19) nekat memperkosa korban yang masih berumur 16 tahun di atas angkot KWK-22A jurusan Pulo Gebang-Pondok Gede lantaran tak kuat menahan nafsu berahinya.

“Pengakuannya, pelaku sering nonton film porno. Karena itu, angkot dibawa ke tempat sepi, di bawah tekanan, korban disetubuhi oleh pelaku masih dalam keadaan sadar,” kata Yudho.

Peristiwa pemerkosaan itu terjadi di sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, korban hendak menuju sebuah warung nasi, namun justru diperkosa.

Korban pun menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya dan melapor kepada polisi. Tim Unit Reskrim dari Polsek Duren Sawit bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di Jl I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.

Pelaku dijerat dengan Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Polisi Kembali Tangkap Seorang Penista Agama Dari Medan

Polrestabes Medan kembali mengamankan seorang mahasiswa penista agama di Kota Medan. Sebelumnya Polisi meringkus seorang pengusaha, Anthony Hutapea (61 tahun) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Mahasiswa berinisial BP ditangkap karena diduga telah menistakan agama Islam yang dilakukannya di akun media sosial miliknya.

Pada akun Facebook miliknya, BP memposting kalimat-kalimat yang menghina Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi wasallam.

Saat ini, postingan tersebut tidak lagi ditemukan di akun Facebooknya. Namun, cuplikan layar dari tulisan itu telah ramai beredar di media sosial.

BP ditangkap polisi di salah satu rumah kost di Jl. Pancing, Medan Esate, Selasa (16/5).

“Sudah diamankan dan saat ini masih diperiksa,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Sandi Nugroho.

BP terdaftar sebagai salah satu mahasiswa universitas negeri di Jl Willem Iskandar, Medan Estate.

Polisi Tetapkan Firza Husein Sebagai Tersangka Kasus Konten Pornografi

Polisi menetapkan status Firza Husein dari sebelumnya saksi menjadi tersangka, terkait kasus dugaan konten bermuatan pornografi dalam obrolan pesan singkat yang melibatkan Firza dan seseorang terduga Habib Rizieq Shihab, Selasa (16/5).

Sebelumnya Firza telah menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemerikasaan dan gelar perkara akhirnya polisi menetapkan Firza sebagai tersangka.

“Penyidik telah memeriksa saudari FH yang setelah dilaksanakan pemeriksaan dan gelar perkara malam ini dinyatakan bahwa saksi FH jadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (16/5) malam.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan alat bukti. Alat bukti tersebut di antaranya dua buah ponsel yakni milik Firza dan Rizieq. Bukti itu juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli. Berdasarkan keterangan itu, maka status Firza Husein saat ini meningkat menjadi tersangka.

Peran Firza berdasarkan keterangan hasil penyidikan polisi adalah berupa pembuatan konten yang mengandung unsur porno. Namun hingga kini, Firza masih terus menolak tuduhan itu.

Agenda selanjutnya untuk Firza pun masih dipertimbangkan polisi.

“Sekarang ada waktu 1×24 jam masih kita lakukan pemeriksaan terus,” jelas Argo.

Alasan Pemindahan Ahok Berubah-ubah, Bikin Publik Bingung

Pengamat Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof Mudzakir mengatakan, ada banyak kebingungan soal pemindahan tahanan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Rutan Cipinang ke Mako Brimob. Berganti-gantinya alasan pemindahan tahanan Ahok menyebabkan banyak pertanyaan di publik.

“Kita bingung, dulu dipindahkan ke sana bukan karena ancaman, tapi karena berisik katanya, berisik karena ada demo, demo pendukungnya Ahok. Berisik orang enggak bisa tidur. Ahoknya dipindah, sementara napi-napi yang enggak bisa tidur lainnya enggak dipindah,” kata Mudzakir, Selasa (16/5).

Jika teknis pemindahan dikarenakan keributan oleh massa pendukung Ahok, semestinya yang ditertibkan adalah massa pendukungnya. Namun, justru Ahok yang dipindahkan ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Depok.

“Seharusnya yang demo yang disalahkan segera harus dibubarkan supaya tenang situasinya. Kenapa yang dipindah cuma Ahok sendiri? Yang lain kan banyak yang terganggu,” jelas Mudzakir.

Sementara beberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly mengatakan, alasan pemindahan Ahok ke Mako Brimob, dikarenakan ada ancaman pembunuhan di Rutan Cipinang. Mudzakir menilai, jika Menkumham berbicara demikian, seharusnya disertakan bukti siapa yang akan mengancam, agar ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Alasan pemindahan Ahok tidak pernah ada kejelasan dari pernyataan tersebut.

“Engak tahu siapa yang mengancam membunuh, kalau misalnya di dalam penjara mau dibunuh itu kan tanggungjawab LP, masa dalam LP mau dibunuh, masuk keluarnya orang dari mana? Kan itu jadi pertanyaan besar. Kalau mau menyatakan diancam mau dibunuh, siapa yang mengancam harus dicari dong,” katanya.

Jika memang ancaman atau keributan di Rutan Cipinang sudah bisa diatasi, ada baiknya aparat penegak hukum bisa memindahkan Ahok kembali ke Rutan Cipinang.

“Kalau sekarang ancamannya sudah selesai, Ahok sebaiknya dipindahkan kembali ke Cipinang, karena jatahnya memang di Cipinang,” kata Mudzakir.

Permintaan Penangguhan Penahanan Ahok Dengan Kop Surat Pemprov DKI Menuai Kritik

Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI, Abdullah Al Katiri meminta DPRD DKI Jakarta memanggil Plt Gubernur DKI Djarot Seful Hidayat. Karena telah menggunakan kop surat Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan surat penangguhan penahanan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Jadi, DPRD harus memanggil saudara Djarot untuk meminta klarifikasi hal ini,” kata Al-Katiri, Selasa, (16/5).

Surat penangguhan penahanan tersebut dibuat oleh Plt Gubernur DKI Jakarta secara resmi dengan menggunakan kop surat milik pemerintah provinsi yang seharusnya tidak dilakukan. Sebab, Djarot tidak mewakili seluruh warga Jakarta, tetapi yang bersangkutan bertindak sebagai pribadi.

“Jika yang bersangkutan menggunakan surat resmi dengan kapasitasnya sebagai wakil gubernur ketika itu, maka dapat dikatagorikan penyalahgunaan wewenang yang bisa diminta pertanggungjawabannya melalui DPRD DKI Jakarta,” kata Al-Katiri.

Al-Katiri menyarankan majelis hakim Pengadilan Tinggi agar tidak melanggar UU dengan merespons surat permohonan penangguhan penahanan Ahok tersebut. Majelis hakim juga dikinta membuat keputusan secepat mungkin.

“Karena selama ini untuk menghindari bola panas permintaan penahanan, ketika kasus Ahok barus diproses di kepolisian, sehari langsung dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan sehari langsung ke pengadilan,” katanya.

Para pendukung Ahok, termasuk Djarot, menurut Al-Katiri seharusnya tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sebab, penangguhan penahanan dapat dilakukan jika terdakwa ditahan pada saat dalam proses penyidikan kepolisian maupun kejaksaan.

WNI Di Belanda Mengeluhkan Masjid Al Hikam Den Haag Dijadikan Tempat Demo Pro Ahok

Aksi menolak vonis majelis hakim Jakarta Utara tidak hanya dilakukan di Indonesia. Massa yang mengatasnamakan pendukung terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga mlmenggelar aksi serupa di masjid Al Hikam, Belanda.

Keluarga Presiden RI Kedua, Soeharto yang dikenal dengan Keluarga Cendana mengaku mendapat keluhan dari masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Mereka menyampaikan bahwa masjid Al Hikam di Den Haag, Belanda yang dibangun oleh keluarga besar Cendana beberapa hari terakhir ini digunakan untuk pusat kegiatan kelompok yang mengatasnamakan pendukung Ahok.

“Mereka mengatasnamakan pro atau simpatik Ahok menentang vonis hakim dan menuntut pembebasan Ahok,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Anton Tabah Digdoyo, Selasa, (16/5).

Anton yang pernah menjadi sepri mantan Presiden Soeharto itu mengatakan, Mbak Titiek meminta mengatasi masalah ini.

“Laporan tersebut terutama ditujukan pada Mbak Titiek Soeharto yang masyarakt memang sangat dekat dengan Mbak Titiek,” ujar Anton.

Karena pada prinsipnya, Keluarga Cendana itu mengadu hanya untuk mengingatkan bagaimana fungsi masjid.

“Masjid dimanapun fungsinya untuk ibadah dan memahami agama Allah,” katanya.

Atas dasar aduan itu Anton meminta pendukung Ahok menghentikan aksi protes terhadap vonis hakim terhadap Ahok di Masjid Al Hikam Belanda. Karena kata dia aksi itu dinilai tidak memuliakan masjid, apalagi aksi dilakukan untuk menentang keputusan hakim.

“Apalagi aksinya mengajak LSM Belanda atau warga asing untuk menyerang policy negara Indonesia,” katanya.

Menurut Anton apa yang dilakukan pendukung Ahok di Belanda sudah jelas mencoreng nasionalisme bangsa Indonesia di mata dunia. Karena keputusan hakim wajib dihormati.

Anton juga mengajak semua rakyat Indonesia bersatu dan menjadi warga yang baik, taat hukum, taat azas dalam berdemokrasi. Karena syarat berdemokrasi adalah kemampuan bermutu tinggi mengendalikan diri dalam ketaatan azas.

Jokowi: Habis Energi Kita Buat Ngurus Dema-demo Dema-demo

Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan perbuatan saling menghujat, saling memfitnah, saling menjelekkan, dan saling mendemo.

“Saya titip ini, jangan lupa jaga persatuan kita karena kita ini semuanya bersaudara. Habis energi kita untuk mengurus dema-demo dema-demo dema demo,” kata Presiden dalam pengarahannya pada pembukaan Kongres XIX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Agung Darussalam Palu, Selasa (16/5).

Jokowi pun meminta agar para tokoh masyarakat memberikan contoh dan teladan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik. “Berikanlah pernyataan-pernyataan yang baik dan santun karena itulah karakter bangsa kita, jangan kehilangan jati diri dan karakter kita karena bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan sopan,” kata Presiden.

Jokowi mengaku sedih melihat setiap hari ratusan hingga ribuan orang berdemo. Menurutnya, energi akan habis kalau hanya untuk saling menghujat, menfitnah, dan menjelekkan.

“Kita lupa kita ini bersaudara. Jangan saling menjelekkan dan menfitnah, karena kita ini saudara, baik sesama Muslim, baik sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, ini betul-betul tidak produktif, habis energi untuk urus hal-hal seperti itu,” katanya.

Presiden juga mangingatkan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mengamankan aksi yang terus terjadi amat besar.

“Coba tanya Kapolri, berapa ratus miliar dana yang sudah dihabiskan untuk mengerahkan pasukan mengamankan demo-demo tersebut. Kita memang berbeda dan beraneka ragam tapi inilah kekuatan kita. Bangsa ini besar, 17.000 pulau, 500 lebih kabupaten kota, 33 provinsi, 714 suku, 1.100 bahasa lokal. Bangsa mana seberagam itu. Ini takdir Allah yang diberikan untuk dirawat dan dijaga,” pesan Presiden.

Belum Sempat Mulai, Aksi Seribu Lilin di Solo Langsung Dibubarkan Polisi

Sekitar seratus massa yang mengenakan pakaian serba hitam telah berkumpul untuk memulai aksi seribu lilin sekitar pukul 18.00 di depan Balai Kota Solo, Minggu (14/5) malam.

Polisi yang telah mengetahui rencana aksi itu awalnya menghimbau masa agar menghentikan aksi itu tersebut. Namun massa tetap berkumpul menyalakan lampu senter dan menyanyikan beberapa lagu nasional. Polisi pun langsung membubarkan paksa massa yang melakukan aksi tersebut.

“Aksi malam ini tidak boleh, ini melanggar aturan, kami secara persuasif meminta mereka untuk segera meninggalkan, kumpul orang dalam kesempatan apapun itu diatur, malam hari itu tidak boleh. Mereka juga tidak ada izinnya,” himbau Kabag Ops Polresta Surakarta, Arif Joko usai memimpin pembubaran masa.

Aksi seribu lilin yang bertajuk “Kidung untuk Negri” itu direncanakan berlangsung di Plaza Manahan. Namun aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari Polresta Surakarta karena pada waktu yang sama di Plaza Manahan akan digunakan untuk kegiatan lainnya yang digelar Kepolisian.

Ketua aksi seribu lilin, Marselianus Mujiono mengaku aksi tersebut tak ada hubungannya dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama alias Ahok. Meski demikian, aksi tersebut diakuinya belum memiliki izin dari Kepolisian.

“NKRI itu harga mati, toleransi itu nomor satu. Soal hukum biar itu diurus di Jakarta, kita cuma ingin ingatkan jaga NKRI. Tersiar di media ada aksi ini, maka kita kumpul disini. Karena terlanjut maka kita kumpul dan menyanyikan beberapa lagu,” kata Marselianus.

Pembubaran aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jendral Sudirman terhambat. Namun akhirnya, polisi dapat mengurai kemacetan pasca pembubaran aksi.